Soal PPDB Ketua MKKS Lubuklinggau Ungkap Fakta, Masih Banyak Sekolah Langgar Aturan Zonasi

Reporter: HIKMAH |

Editor: Riena Fitriani Maris |

Senin , 15 Apr 2024 - 21:03

Ketua MKKS SMA Kota Lubuklinggau, Agustunizar-Foto: Dokumen Pribadi-Agustunizar

Ketentuan baru ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga diatur batasan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan.

"Menentukan rombel sekolah berdasarkan output siswa tamatan tahun kemarin. Dimana maksimal siswa SMA tiap rombel berjumlah 36 orang," ujarnya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga diatur batasan jumlah lebih lanjut kelompok belajar di setiap satuan pendidikan SD/MI jumlah rombel 6-24 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 28, SMP/MTs jumlah rombel 3-33 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 32, SMA/MA jumlah rombel 3-36 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 36, SMK jumlah rombel 3-72 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 36.

Kebijakan pengaturan jumlah siswa tujuan utamanya adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman.

"Harapannya PPDB 2024/2025 aman dan lancar serta tidak melebihi kuota yang ada dan tidak ada yang melanggar seperti tahun kemarin. Kepada seluruh kepala sekolah untuk berani mentaati peratuan yang ada jangan takut tekanan dari luar yang meminta untuk menitipkan siswa," tegasnya.(*)

soal ppdb ketua mkks lubuklinggau ungkap fakta, masih banyak sekolah langgar aturan zonasi                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - saat ini masing-masing satuan pendidikan mulai membuka penerimaan peserta didik baru (ppdb) 2024/2025. namun fakta unik disampaikan oleh ketua mkks sma kota lubuklinggau, agustunizar.
dibincangi koranlinggaupos.id, senin 15 april 2024 agustunizar menegaskan secara gamblang jika masih ada pihak sekolah yang melanggar juknis ppdb. salah satunya tegas agus, menerima siswa melebihi kapasitas rombel. 
"untuk juknis ppdb tahun ini kita memang belum tahu pasti karena ada aplikasi. namun, fakta di lapangan masih ada sekolah-sekolah yang melanggar aturan. hal ini biasanya karena adanya titipan dari luar," ungkap agustuniza, senin 15 april 2024.
maka tegas agus adanya sistem zonasi pendidikan yang diawali dengan terbitnya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan siswa baru tk, sd, sekolah smp, sma, smk, atau bentuk lain yang dipersamakan, yang digunakan sebagai dasar pengembangan sistem zonasi pada masalah pendidikan lainnya. 
baca juga:ppdb sma negeri tahun 2024 dimulai, begini juknis dan jadwal terbaru dari dinas pendidikan
adapun peraturan ppdb pembaharuan zonasi melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2018, kemudian diperbarui kembali melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 20 tahun 2019.
dimana peraturan ppdb mempunyai konsekuensi jangka panjang terhadap zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah mempunyai kedudukan, peran, dan fungsinya sama dalam melayani setiap siswa.
sistem zonasi ppdb mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah harus menerimanya calon siswa yang berdomisili dalam radius zona terdekat sekolah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruhnya siswa yang diterima.
sementara, radius zona terdekat yang ditentukan oleh pemerintah wilayah sesuai dengan jumlah anak usia sekolah pada wilayah dan daya tampung menampung siswa di setiap sekolah.
baca juga:sdit annajiyah lubuklinggau terima siswa baru jalur prestasi
namun, sekolah bisa menerima siswa baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi maksimal 15% dan untuk alasan khusus maksimal 5% misalnya perubahan domisili orang tua atau wali.
agustunizar mengungkapkan, pernah ditemukan siswa yang sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (mpls) namun setelah itu siswa tersebut pindah ke sekolah lain. ia prihatin, karena ini sangat berdampak untuk sekolah-sekolah kecil lainnya.
"contoh siswa ini sudah masuk ke sekolah, sudah mpls ternyata pindah ke sekolah lain. jadi, sekolah kecil ga ada siswa," ungkapnya.
pada tahun 2017 jelasnya lagi, diterbitkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didikbaru (ppdb) yang juga mengatur rasio jumlah siswa dalam rombongan belajar.
baca juga:smpit mutiara cendekia lubuklinggau terima siswa baru, cek program unggulannya
ketentuan baru ini sejalan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan juga diatur batasan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan.
"menentukan rombel sekolah berdasarkan output siswa tamatan tahun kemarin. dimana maksimal siswa sma tiap rombel berjumlah 36 orang," ujarnya.
dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan juga diatur batasan jumlah lebih lanjut kelompok belajar di setiap satuan pendidikan sd/mi jumlah rombel 6-24 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 28, smp/mts jumlah rombel 3-33 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 32, sma/ma jumlah rombel 3-36 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 36, smk jumlah rombel  3-72 jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar 36.
kebijakan pengaturan jumlah siswa tujuan utamanya adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman.
baca juga:ulbi kembali buka pendaftaran mahasiswa baru, ini daftar prodi yang bisa di pilih
"harapannya ppdb 2024/2025 aman dan lancar serta tidak melebihi kuota yang ada dan tidak ada yang melanggar seperti tahun kemarin. kepada seluruh kepala sekolah untuk berani mentaati peratuan yang ada jangan takut tekanan dari luar yang meminta untuk menitipkan siswa," tegasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 16 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan