Suara Guru Muratara : Rekrutmen PPPK Berdasarkan CAT atau Batalkan Saja Semua

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 28 Dec 2023 - 22:07

Petisi Menolak Hasil PPPK 2023 Kabupaten Muratara yang ditandatangani ribuan guru di depan Kantor DPRD Muratara, Kamis 28 Desember 2023.-Foto : Dokumen -Linggau Pos

MURATARA, KORANLINGGAUPOS.ID – DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) akhirnya turun tangan berjuang menuntaskan penolakan pengumuman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasalnya, dalam proses rekrutmen PPPK, ratusan guru merasa dirugikan.

Hal inilah yang membuat Hermansyah Syamsiar Ketua Komisi 1 dan sejumlah Anggota DPRD Musi Rawas Utara menggelar rapat di Kantor DPRD Muratara, Kamis 28 Desember 2023.

Seorang guru yang enggan disebutkan namanya saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID kemarin menjelaskan, pelamar PPPK yang merasa dicurangi dan didzolimi dengan tegas menolak adanya SKTT itu.

Suasana rapat antara Komisi 1 DPRD Muratara, BKPSDM Muratara, Disdik Muratara dan guru pelamar PPPK yang merasa dicurangi, Kamis 28 desmeber 2023.-Foto : Dokumen -Linggau Pos

“Intinya kami ingin rekrutmen PPPK ini tetap berdasarkan nilai Computer Assisted Test (CAT). Atau kalau tidak bisa berdasarkan CAT, batalkan rekrutmen PPPK Muratara. Itu saja pinta kami,” ungkap sumber ini, kemarin.

Dalam rapat yang juga dihadiri pihak BKPSDM Kabupaten Muratara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara itu sempat terjadi sitegang. Namun menurut sang guru, hal itu dinamika. Mereka tak begitu memusingkan hal tersebut.

“Intinya DPRD Muratara akan memperjuangkan aspirasi dan permohonan kami ratusan guru pelamar PPPK Muratara ini. Bahkan Komisi 1 DPRD Muratara siap memperjuangkannya sampai ke tingkat pusat. Jika tanggal 2 Januari 2023 tetap tak ada hasil, bisa jadi kami lanjut aksi. Tapi kita utamakan mediasi dulu,” jelasnya.

Sebelumnya, menanggapi ‘protes’ para pelamar PPPK Muratara yang merasa dicurangi, Rabu 27 Desember 2023 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara Jazili mengungkapkan 10 item pernyataan.

Dalam pernyataan tertulis yang dikirim Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara kepada redaksi KORANLINGGAUPOS.ID memuat 10 item.

Pertama, pengumuman seleksi PPPK sudah diumumkan secara terbuka melalui website muratarakab.go.id.

Kedua, khusus seleksi PPPK guru sudah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada yaitu berdasarkan KemenPANRB Nomor 649 Tahun 20023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Atau PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

suara guru muratara : rekrutmen pppk berdasarkan cat atau batalkan saja semua                            muratara, koranlinggaupos.id – dprd kabupaten musi rawas utara (muratara) akhirnya turun tangan berjuang menuntaskan penolakan pengumuman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
pasalnya, dalam proses rekrutmen pppk, ratusan guru merasa dirugikan.
hal inilah yang membuat hermansyah syamsiar ketua komisi 1 dan sejumlah anggota dprd musi rawas utara menggelar rapat di kantor dprd muratara, kamis 28 desember 2023. 
seorang guru yang enggan disebutkan namanya saat diwawancara koranlinggaupos.id kemarin menjelaskan, pelamar pppk yang merasa dicurangi dan didzolimi dengan tegas menolak adanya sktt itu. 
baca juga:pelamar pppk merasa dicurangi, ini 10 jawaban kepala disdik dan bkpsdm muratara
suasana rapat antara komisi 1 dprd muratara, bkpsdm muratara, disdik muratara dan guru pelamar pppk yang merasa dicurangi, kamis 28 desmeber 2023.-foto : dokumen -linggau pos
“intinya kami ingin rekrutmen pppk ini tetap berdasarkan nilai computer assisted test (cat). atau kalau tidak bisa berdasarkan cat, batalkan rekrutmen pppk muratara. itu saja pinta kami,” ungkap sumber ini, kemarin.
dalam rapat yang juga dihadiri pihak bkpsdm kabupaten muratara dan dinas pendidikan kabupaten muratara itu sempat terjadi sitegang. namun menurut sang guru, hal itu dinamika. mereka tak begitu memusingkan hal tersebut.
“intinya dprd muratara akan memperjuangkan aspirasi dan permohonan kami ratusan guru pelamar pppk muratara ini. bahkan komisi 1 dprd muratara siap memperjuangkannya sampai ke tingkat pusat. jika tanggal 2 januari 2023 tetap tak ada hasil, bisa jadi kami lanjut aksi. tapi kita utamakan mediasi dulu,” jelasnya.
sebelumnya, menanggapi ‘protes’ para pelamar pppk muratara yang merasa dicurangi, rabu 27 desember 2023 kepala dinas pendidikan kabupaten muratara jazili mengungkapkan 10 item pernyataan. 
baca juga:bupati, bkpsdm, dan disdik mediasi, pelamar pppk muratara: kami butuh solusi
dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepala dinas pendidikan kabupaten muratara kepada redaksi koranlinggaupos.id memuat 10 item.
pertama, pengumuman seleksi pppk sudah diumumkan secara terbuka melalui website muratarakab.go.id.
kedua, khusus seleksi pppk guru sudah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada yaitu berdasarkan kemenpanrb nomor 649 tahun 20023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023.
ketiga, dijelaskan dalam kemenpanrb nomor 649 tahun 2023 bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan seleksi teknis tambahan.
baca juga:bupati muratara tanggapi nilai cat pppk guru berubah, tidak disini saja daerah lain juga
keempat, pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan telah diumumkan sebelum pelaksanaan seleksi cat pada pengumuman nomor 800/005/pppk/bkpsdm/mru/2023 pada poin 1d pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk formasi guru akan dilaksanakan pada 15 november sampai 6 desember 2023. dalam hal ini memang tidak ditentukan tempat karena memang penilaian melalui aplikasi dari kemendikbudristek dan tidak melibatkan peserta secara langsung.
kelima, seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya aplikasi sudah disediakan oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yang mekanisme penilaiannya juga sudah disiapkan dan diatur oleh kemendikbudristek melalui kepmendikbudristek nomor 298 tahun 2023 yang mana yang diberikan wewenang untuk menjadi penilai adalah kepala dinas pendidikan dan kepala bkpsdm yang akun username dan passwordnya langsung diberikan melalui email pribadi kedua penilai tersebut karena rahasia dan menjaga objektivitas dalam penilaian.
keenam, dalam hal memberikan penilaian adalah wewenang kepala dinas pendidikan dan kepala bkpsdm namun tetap sesuai dengan mekanisme penilaian keputusan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nomor 298 tahun 2023 yang mana ada 10 aspek atau indikator penilaian.
ketujuh, panitia seleksi daerah dari awal sampai saat ini selalu memegang teguh dan berpedoman dengan aturan yang berlaku baik aturan dari kemenpanrb maupun kepmendikbudristek.
baca juga:pelamar pppk guru heran nilai cat berubah, ini tanggapan ketua komisi 1 dprd muratara
penilaian yang diberikan oleh kepala dinas pendidikan maupun kepala bkpsdm selalu menjunjung asas keadilan. karena pada dasarnya daerah hanya menambah penilaian bukan mengurangi nilai para peserta tes.
delapan, dengan kata lain dengan adanya seleksi kompetensi teknis tambahan maka nilai cat bukanlah 100% penentu kelulusan, karena dengan adanya seleksi kompetensi teknis tambahan nilai kompetensi teknis dari cat hanya diambil 70% nya saja sedangkan 30% lagi diambil dari seleksi kompetensi teknis tambahan.
sembilan, tugas penilai yaitu kepala dinas pendidikan dan kepala bkpsdm hanyalah memberikan penilaian sesuai dengan 10 aspek atau indikator, selebihnya untuk pengolahan data nilai itu kembali kepada kementerian pendidikan dan bkn sebagai panitia seleksi nasional atau panselnas.
sepuluh, hal-hal semacam (demo dan gugatan) sebenarnya sangat disayangkan untuk dilakukan karena aturan-aturan pelaksanaan seleksi telah ada dan bertebaran di media sosial yang seharusnya peserta juga mampu menambah literasi untuk membaca dahulu aturan yang ada sebelum bertindak.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 29 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan