Mahfud MD Mudur dari Jabatan Menteri

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID- Mohammad Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Calon wakil presiden (Capres) nomor urut 3 akan segera menghadap Presiden Joko Widodo. 

Dilansir dari DISWAY.ID, langkah Mahfud tersebut disambut positif sejumlah pihak agar para Menteri aktif di Kabinet yang masuk Timses mengikuti langkah serupa. 

Hal itu diutarakan Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan yang merespons kabar Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan mundur dari jabatannya. 

BACA JUGA:Capres Prabowo Akan Kampanye di Musi Rawas, Ini Tanggapan Bawaslu

Menurutnya, sikap Mahfud sudah sangat tepat mengingat saat ini ia maju dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil Presiden (Cawapres) dari pasangan calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo. 

“Kalau benar hari ini Pak Mahfud mundur dari jabatannya sebagai menkopolhukam, itu adalah sikap yang sudah tepat,” ujar Adi melalui keterangan tertulis, Rabu 31 Januari 2024. 

Adi mengatakan, seharusnya langkah Mahfud juga diikuti oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu bertujuan untuk menghindari dugaan-dugaan yang bersifat koruptif. 

 “Seharusnya Prabowo juga ikut mundur sebagai menhan biar fair. Terlebih biar fasilitas dan uang negara tidak digunakan untuk alat politiknya,” kata Adi.

BACA JUGA:Heboh, Isu Gaji KPPS Dibayar Harian 

Selain Prabowo, Adi juga meminta para menteri yang terlibat di dalam kubu tim pemenangan capres juga mundur termasuk para ketua umum parpol yang berada dalam kabinet Indonesia maju. 

Termasuk Gibran Rakabuming Raka yang masih menjabat sebagai walikota Solo.

Menurutnya, penyelenggara negara ini harus bersih dari berbagai kepentingan politik dan juga netral. 

“Begitu juga Gibran yang saat ini masih menjabat sebagai walikota Solo. Ayo ramai-ramai para menteri yang terlibat dukung-dukung capres mundur. Jangan manfaatkan lembaga dan uang negara ini sebagai alat politik untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu,” tandasnya. (*)