Banjir Muratara Dianggap Kasus Tanggap Darurat

PALEMBANG, KORANLINGGAUPOS.ID - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Palembang M Ichsanul Akmal mengatakan Dinsos Palembang tidak menyediakan anggaran untuk membantu korban banjir.

Oleh karena itu, mereka tidak terlibat dalam penyaluran bantuan untuk para korban banjir.

"Tidak ada alokasi anggaran untuk banjir karena ini hanya air pasang, bukan banjir seperti di daerah lain di Sumsel. Jadi, memang tidak disusun anggarannya," kata Senin 12 Februari 2024 dikutif dari SUMEKS.CO.

M Ichsanul Akmal menjelaskan, tidak ada anggaran untuk banjir ini karena dianggap sebagai kejadian insidentil atau pasang surut yang hanya berlangsung sementara. 

BACA JUGA:Tanggal 13 Februari 2024 Arus Lalulintas di Jalan Amphibi dan Jalan Angkatan 66 Palembang dialihkan

Sebaliknya, banjir di Muratara beberapa waktu lalu dianggap sebagai kasus tanggap darurat, sehingga anggaran dapat dialokasikan meskipun tidak termasuk dalam anggaran tahun 2024.

"Instruktur dari Wali Kota Palembang dapat membuat anggaran darurat jika situasinya mengharuskan, tetapi karena tidak ada dan tidak termasuk dalam anggaran tahun 2024, korban banjir tidak mendapatkan bantuan," jelasnya. 

Lanjut Ichsanul, pada banjir Januari lalu beberapa warga mendapat bantuan dari sentra, namun tidak semua terdampak banjir mendapatkan bantuan karena keterbatasan jumlah bantuan yang diterima dibandingkan dengan jumlah warga yang terdampak.

"Hal itu karena tidak ada alokasi anggaran, Dinsos tidak dapat memberikan bantuan khusus untuk penanggulangan banjir. Mereka hanya dapat memberikan bantuan dapur umum jika dibutuhkan oleh warga," tuturnya. 

BACA JUGA:Warga Diingatkan Tidak Tergiur Politik Uang

Dilanjutkan Ichsanul, pengajuan surat harus dilakukan melalui RT atau RW setempat, dan akan dievaluasi untuk menentukan kepentingan peruntukannya. 

Jika dianggap sesuai dan memadai, akan disusun dapur umum dengan tenda dan mobil dapur umum yang dibantu oleh Tagana.

Banjir Januari lalu, Dinsos mendirikan dapur umum di Kelurahan 26 Ilir, namun saat ini belum ada bantuan dapur umum yang didirikan di lokasi banjir terkini.

"Pengajuan dari warga di Pulau Kerto telah diteruskan ke Provinsi karena jumlah yang dibutuhkan melampaui kapasitas unit Dinsos kota," tutup Ichsanul.