Ketua Yayasan Budi Utomo, Lapor ke Wakil Menteri Tenaga Kerja, Sekolah Swasta saat ini Terzolimi

Jumat 10 May 2024 - 09:46 WIB
Reporter : SOLIHIN
Editor : SULIS

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Ketua Yayasan Budi Utomo (BUDUT) Lubuklinggau, Elven Asmar, melapor ke Wakil Menteri (Wamen) Tenaga Kerja RI, Ir. H Afriansyah Noor, Staf. M.Si. IPU, mengenai kondisi

lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Lubuklinggau.  

Menurut mantan Ketua DPRD tersebut, saat  ini lembaga pendidikan swasta sebagaian besar memprihatikan, karena terzolimi oleh lembaga pendidikan negeri, khusus Budut. Kok bisa?

"Lembaga pendidikan Negeri dalam hal menerima siswa baru tidak ada batasan. Yang nyeleneh lagi, anak- anak pelajar SMP, masih ujian, pihak lembaga pendidikan  negeri, yakni SMA/SMK/MA sudah

menerima siswa baru, " ungkap Elven, dalam sambutanya  saat kedatangan Wamen Tenaga Kerja RI ke Kampus Budi Utomo, Jumat 10 Mei 2024.

BACA JUGA:Percepatan Penurunan Stunting di Lubuklinggau Harus Fokus

Ini terjadi, karena tidak adanya peraturan dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, yang mengatur tentang jumlah maksimal lembaga pendidikan negeri untuk penerimaan siswa baru. 

"Bahkan bukan hanya lembaga pendidikan swasta saja yang tidak kebagian siswa, lembaga pendidikan negeri yang letak sekolah di pinggiran Kota Lubuklinggau, juga tidak kebagian siswa. Ini akibat

tidak adanya aturan batasan penerimaan siswa untuk sekolah negeri, terutama SMA/SMK favorit," kata Elven. 

BACA JUGA:Lepas 325 JCH, Pj Walikita Pesan Doakan Kota Lubuklinggau Dapat Walikota dan Wawako yang Amanah

Mendapat laporan itu,  Wamen Tenaga RI, mengaku bahwa dinas pendidikan sangat minim perhatiannya terhadap pendidikan. Pada hal itu tanggung jawab mereka. " Dinas pendidikan kita loyo, tidak

punya tenaga," kata Afriansyah Noor, saat menyampaikan sosialisasi Program Vokasi dan Siap Kerja (PVSK)  di Kampus Budi Utomo, Jumat 10 Mei 2024.  

Padahal, dunia pendidikan inilah yang menciptakan SDM yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, punya keterampilan dan keahlian. Dinas Pendidikanlah  yang bertnggungjawab untuk

menciptakan kader bangsa atau pemimpin kedepan. 

Semestinya, Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah punya program untuk itu semua.  

Kategori :