KORANLINGGAUPOS, iD- Hingga kemarin Bawaslu Muratara sudah terima lima laporan. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Muratara Divisi PPPS, Farlin Addian, Selasa 15 Oktober 2024.
Farlin mengungkapkan dari lima laporan tersebut, semua laporan tentang netralitas Kepala Desa dan perangkat desa serta BPD, yang dilaporkan oleh kuasa hukum masing-masing Paslon.
Dari lima laporan yang masuk jelas Farlun, saat ini semua sedang dalam proses kajian akhir. Dan dalam prosesnya, Bawaslu sudah memanggil pihak-pihak yang dilaporkan, saksi maupun pelapor untuk dilakukan klarifikasi.
"Dari lima laporan, ada satu laporan yang tidak teregister. Alasannya karena laporan yang dimasukkan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Karena berdasarkan Pasal 9 ayat 4 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2024 diatur, waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Sementara laporan yang masuk terakhir melebihi batas waktu yang ditentukan," ungkap Farlin.
BACA JUGA:Selama Masa Kampanye Sudah 10 Laporan Masuk ke Bawaslu Mura
BACA JUGA:Perkuat Pengawasan, Bawaslu Muratara Gandeng Media Massa dan Generasi Milenial
Sementara 4 laporan lainnya yang sudah teregister saat ini dalam masuk kajian akhir.
"Untuk laporan yang masuk pertama kali sudah ada hasil akhir keputusan. Dan hasil keputusannya sudah kita umumkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu. Sementara tiga laporan lainnya masih dalam proses kajian akhir," tegasnya.
Adanya lima laporan ini Bawaslu Muratara kembali ingatkan ASN, TNI/Polri hingga Kepala Desa dan Aparatur Desa untuk bisa menjaga netralitas selama tahapan kampanye.
Karena jika ada yang terbukti tidak menjaga netralitas, akan ada sanksi yang sudah menunggu.
BACA JUGA:Pelamar Melebihi Kebutuhan Bawaslu Tidak Memperpanjang Waktu Pendaftaran
BACA JUGA:Bawaslu Kota Lubuk Linggau Mencatat Ada 14 Dugaan Pelanggaran Pemilu
Menurut Farlin, sanksi sudah diatur dalam Pasal 71 dan pasal 188 UU Pemilihan Gubernur, dan Bupati dan Walikota.
Dimana dalam Pasal 71 diatur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.