Syarif – Gusti Punya Program yang Matang untuk Tingkatkan PAD dan SDM Muratara

Kamis 14 Nov 2024 - 19:52 WIB
Reporter : MUHAMMAD YASIN
Editor : SULIS

PALEMBANG, KORANLINGGAUPOS.ID - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) nomor urut 1, H.M. Syarif Hidayat-Hj Gusti Rohmani dengan lancar menjabarkan visi misi dalam acara debat publik ke-2  Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muratara.

 Debat Publik ke-2 dilaksanakan KPU Kabupaten Muratara di Hotel Novotel Palembang, Rabu sore 13 November 2024.

Dalam debat yang disiarkan secara live itu, Calon Bupati Muratara H Syarif Hidayat mengatakan bahwa sejak Kabupaten Muratara resmi menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) dirinya pada saat menjabat Bupati Muratara pada tahun 2018 mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri.

"Saya mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri yang diserahkan Dirjen Otonomi Daerah di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat," jelas Syarif Hidayat.

BACA JUGA:Warga Karang Jaya Inginkan Syarif Kembali Jadi Bupati Muratara

BACA JUGA:Begini Strategi Syarif Hidayat – Gusti Rohmani Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Muratara

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemkab Muratara melaksanakan tata kelola pemerintahan baik dan benar. 

"Dalam arahan Dirjen Otonomi Daerah bahwa DOB Muratara terbaik di Indonesia bagian barat," jabar Syarif Hidayat.

Sehingga atas capaian tersebut, Pemkab Muratara banyak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. 

"Kami banyak dapat bantuan dari Pemerintah Pusat. Artinya bahwa kita dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik dan benar. Pejabat ditempatkan pada posisi yang tepat, dengan menerapkan merit sistem," paparnya.

BACA JUGA:Performa Paslon Nomor 1 Syarif Hidayat – Gusti Rohmani Meyakinkan Publik, Usung Misi Muratara MAS

BACA JUGA:Calon Bupati Muratara Nomor 1 H Syarif Hidayat, Dikenal Rendah Hati dan Religius

Kemudian  Bupati Muratara periode 2016-2021 ini menyebut saat ia menjabat Bupati Muratara konstruksi APBD Kabupaten Muratara berimbang dan tetap dinamis, 70 persen dan 30 persen.

"70 persen belanja pembangunan dan belanja rutin 30 persen," ungkapnya.

Sehingga pembangunan infrastruktur dasar selesai. 

Kategori :