Jika pajak tidak dibayar, STNK menjadi tidak sah dan bisa berakibat tilang.
2. Pengesahan STNK Wajib Setiap Tahun
Berdasarkan Pasal 70 ayat 2 UU Lalu Lintas, STNK berlaku selama lima tahun, tetapi harus mendapatkan pengesahan setiap tahun.
Jika pajak tidak dibayar, STNK tidak dapat disahkan, sehingga kendaraan tidak sah digunakan di jalan raya.
BACA JUGA:Mau Bayar Pajak Kendaraan Tapi Belum ada BPKB? Jangan Khawatir Ini Cara dan Syaratnya
3. Dasar Hukum Tilang Kendaraan Pajak Mati
Sesuai Pasal 288 ayat 1 UU Lalu Lintas, pengendara yang tidak memiliki STNK yang sah bisa dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000.
Bisakah Kendaraan Disita karena Mati Pajak?
Selain dikenakan tilang, kendaraan dengan pajak mati juga bisa disita oleh polisi.
BACA JUGA:Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan, Korlantas Polri Tempuh Pendekatan Door-to-Door
Hal ini sesuai dengan Pasal 260 ayat 1 UU Lalu Lintas, yang menyebutkan bahwa kepolisian berwenang untuk:
"Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian serta menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan lalu lintas atau tidak memiliki dokumen sah."
Penyitaan kendaraan juga diatur dalam Pasal 32 ayat (6) huruf (a) PP 80/2012, yang menegaskan bahwa kendaraan bermotor bisa disita jika dalam pemeriksaan di jalan tidak dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku.
Bagaimana Cara Menghindari Tilang karena Pajak Mati?
BACA JUGA:Ops Musi Keselamatan Gabungan, 74 Pengendara Ditilang dan 100 Pengendara Ditegur Secara Tertulis
Untuk menghindari risiko tilang atau penyitaan kendaraan, pemilik kendaraan harus memastikan bahwa pajak kendaraan selalu dibayar tepat waktu.
Berikut beberapa tips agar tidak terkena tilang karena pajak mati:
1. Cek Pajak Kendaraan Secara Berkala