LUBUKLINGGAU, LINGGAUPOS.BACAKORAN.CO - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Lubuklinggau kembali laksanakan kegiatan jemput bola pengalihan dari KTP-el ke Identifikasi Kependudukan Digital (IKD), Senin (11/6/2023). Kali ini menyasar para pegawai dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.
Kegiatan dilaksanakan di perkantoran Pemkot Lubuklinggau usai melaksanakan apel.
Kegiatan ini pun sangat didukung oleh Pj Wali Kota Lubuklinggau H Trisko Defriyansa yang juga hadir dan turut meninjau usai memimpin apel.
“Selama ini kan agak sulit. Makanya kita menggerakannya dengan cara seperti ini. Setelah apel, pegawai kita kumpul langsung daftar IKD,” ungkap Trisko.
BACA JUGA:Target, 25 Persen dari Wajib KTP Punya IKD
BACA JUGA:Sepanjang September ada 60 Penerbangan
Kedepan, ia berharap semua pegawai dilingkungan Pemkot Lubuklinggau semua sudah daftar IKD di Handphone mereka masing-masing.
“Jadi kedepan semua pegawai punya KTP digital di HP mereka masing-masing,” harapnya.
Sebelumnya Plt Kepala Disdukcapil Kota Lubuklinggau, Iqbal mengatakan saat ini di Lubuklinggau ada 168.015 jiwa yang wajib KTP. Untuk IKD, mereka ditargetkan harus sudah terintegrasi sebanyak 25 persen dari jumlah wajib KTP tersebut hingga akhir tahun 2023.
“Artinya, target kita 42.000 yang harus sudha terintegrasi ke IKD. Dan saat ini realisasinya masih rendah, kita baru tercapai 4.015 jiwa atau sekitar 2 persen. Ini yang kita kejar saat ini, dan salah satu caranya melakukan jemput bola,” ungkap Iqbal, kemarin.
BACA JUGA:Resmi Dihapus Jokowi, Honorer tidak akan Adalagi pada Tahun 2024, Lalu Bagaimana di Lubuklinggau
BACA JUGA:Tinjau Pembangunan yang Bersentuhan dengan Masyarakat
Iqbal menambahkan, selama ini kendala mereka memenuhi target IKD lantaran lokasi kantor Disdukcapil yang cukup jauh.
“Sehingga kalau warga sengaja datang untuk daftar IKD itu masih sangat jarang. Yang ada mereka yang mau urus Administrasi kependudukan mereka, kita paksa untuk sekaligus mendaftar IKD. Biar sekalian jalan. Selain itu kadang juga terkendala Handphone warga yang belum support, dan terkendala anggaran. Namun apapun itu tetap kita upayakan agar 25 persen dari warga kita yang wajib KTP di awal tahun 2024 ini sudah memiliki IKD,” jelasnya.(rfm)