Pengecualian Upah Minimum Bagi Pekerja pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Rabu , 01 May 2024 - 19:22

Rian Putranto-Foto: Dokumen Pribadi-Rian

Pada dasarnya perhitungan nilai upah minimum dilakukan oleh dewan pengupahan dengan menggunakan formulasi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pada tingkat provinsi perhitungan dilakukan oleh dewan provinsi kemudian nilai perhitungan tersebut ditetapkan melaui keputusan gubernur selanjutnya disebut Upah Minimum Provinsi (UMP) dan harus diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. Pada tingkat kabupaten/kota perhitungan upah minimum dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota kemudian nilai perhitungan tersebut disampaikan kepada bupati/walikota untuk direkomendasikan pada gubernur setelah itu gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota selanjutnya disebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang harus diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan. Penetapan upah minimum tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Berlakunya UMK lebih khusus dibanding UMP dengan demikian UMK hanya berlaku di Kabupaten/Kota yang dimaksud sedangkan UMP berlaku umum disemua Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi tersebut.

UMK diberlakukan apabila rata-rata pertumbuan ekonomi di kabupaten/kota tiga tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Maka UMK tidak boleh lebih kecil dari UMP apabila UMK tidak dapat ditetapkan di kabupaten/kota tersebut berlakulah UMP yang telah ditetapkan oleh gubernur

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan pengusaha dilarang membayar upah dibawah nilai upah minimum yang telah ditetapkan. Tiap pengusaha harus mematuhi upah minimum tidak dikecualiakan pengusaha besar ataupun pengusaha kecil, hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha.

Namun dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja terdapat keleluasaan bagi pengusaha mikro dan kecil karena diperbolehkan membayar dibawah nilai upah minimum yang telah ditetapkan

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada kluster ketenagakerjaan menambah pasal pengupahan yaitu Pasal 90B menyebutkan (1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. (2) Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/ Buruh di Perusahaan. Maka berdasarkan hal tersebut terjadi perubahan yang cukup signifikan terkhusus bagi pengusaha mikro dan kecil tidak diwajibkan membayar upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

Siapa pelakau usaha mikro dan kecil yang dimaksud, jika merujuk pada UU Ciptakerja melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 pengertian usaha mikro adalah usaha dengan modal usaha paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah).

Selanjutnya Usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal paling sedikit Rp. 1000.000.000 (satu milyar) sampai dengan paling banyak Rp. 5000.000.000 (lima milyar rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling sedikit Rp. 2000.000.000 (dua milyar) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dengan perhitungan baik usaha mikro dan usaha kecil tidak termasuk tanah dan bangunan usaha tersebut.

Usaha mikro dan kecil tersebut diperbolehkan untuk membayar dibawah upah minimum atau membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

Pengecualian pelaksanaan upah minimum oleh pengusaha mikro dan kecil juga dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan Pasal 36 PP Pengupahan menyebutkan bahwa (1) ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil (2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan ketentuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat ditingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati 25% (dua puluh lima persen) diatas garis kemiskinan ditingkat provinsi.

Pada dasarnya upah minimum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada pekerja/buruh agar pengusaha atau pelaku industri tidak menindas pekerja/buruh.

pengecualian upah minimum bagi pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil                             oleh: rian putranto*
koranlinggaupos.id - berdasarkan konstitusi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
guna mencapai imbalan dan perlakuan yang adil diperlukan pembangunan ketenagakerjaan yang dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.
pekerja/buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain atau perusahaan dan mendapat upah sebagai imbalannya. dalam kehidupan sehari-sehari pekerja juga disebut sebagai buruh, karyawan atau pegawai.
terhadap peristilahan tersebut kesemuanya sama dengan prinsip bekerja pada pengusaha orang perorangan atau perusahaan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
secara umum pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam uu no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. namun uu 13/2003 mengalami banyak perubahan setelah diterbitkannya uu cipta kerja, pengaturan ketenagakerjaan mengalami perubahan yang cukup signifikan salah satunya adalah terkait upah minimum yang harus dibayarkan oleh pengusaha pada pekerja.
upah adalah pembayaran dalam bentuk uang atau imbalan lain yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan perjanjian hasil kesepakatan pekerja dan pengusaha. upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.
pemberian upah dapat diberikan dalam bentuk tunai atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan, atau dalam bentuk tunai tetapi dengan barang sesuai kebutuhan pekerja.
baca juga:lowongan pekerjaan untuk sma,smk dan ma di pt kaldu sari nabati indonesia, antar langsung ke alamat
dalam pelaksanaannya, sistem pengupahan di indonesia pada umumnya didasarkan pada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menyediakan intensif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.
tingkat upah  dapat berbeda menurut besar kecilnya perusahaan. perusahaan besar dengan padat modal tentu lebih mampu memberikan upah yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil dengan minim modal.
pada dasarnya penetuan upah pekerja/buruh harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja/buruh.
pemberian upah tidak serta merta bebas namun dibatasi oleh upah minimum sebagai standar minimal pengupahan. pasal 23 peraturan pemerintah nomor 36 tentang pengupahan mendefenisikan upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.
uu ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah dibawa upah minimum. berdasarkan hal tersebut ada peraturan yang membatasi bagi pengusaha untuk membayar upah rendah atau upah murah dibawah ketentuan yang telah ditetapkan.
pada dasarnya perhitungan nilai upah minimum dilakukan oleh dewan pengupahan dengan menggunakan formulasi yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. 
pada tingkat provinsi perhitungan dilakukan oleh dewan provinsi kemudian nilai perhitungan tersebut ditetapkan melaui keputusan gubernur selanjutnya disebut upah minimum provinsi (ump) dan harus diumumkan paling lambat tanggal 21 november tahun berjalan. pada tingkat kabupaten/kota perhitungan upah minimum dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota kemudian nilai perhitungan tersebut disampaikan kepada bupati/walikota untuk direkomendasikan pada gubernur setelah itu gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota selanjutnya disebut upah minimum kabupaten/kota (umk) yang harus diumumkan paling lambat pada tanggal 30 november tahun berjalan. penetapan upah minimum tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 januari tahun berikutnya.
berlakunya umk lebih khusus dibanding ump dengan demikian umk hanya berlaku di kabupaten/kota yang dimaksud sedangkan ump berlaku umum disemua kabupaten/kota diwilayah provinsi tersebut.
baca juga:8 pekerjaan yang banyak dicari selama 2024 versi kemnaker, salah satunya teknologi digital
umk diberlakukan apabila rata-rata pertumbuan ekonomi di kabupaten/kota  tiga tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. maka umk tidak boleh lebih kecil dari ump apabila umk tidak dapat ditetapkan  di kabupaten/kota tersebut berlakulah ump yang telah ditetapkan oleh gubernur 
berdasarkan uu ketenagakerjaan pengusaha dilarang membayar upah dibawah nilai upah minimum yang telah ditetapkan. tiap pengusaha harus mematuhi upah minimum tidak dikecualiakan pengusaha besar ataupun pengusaha kecil, hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha.
namun dengan diberlakukannya uu cipta kerja terdapat keleluasaan bagi pengusaha mikro dan kecil  karena diperbolehkan membayar dibawah nilai upah minimum yang telah ditetapkan
uu nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja pada kluster ketenagakerjaan menambah pasal pengupahan yaitu pasal 90b menyebutkan (1) ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. (2) upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh di perusahaan. maka berdasarkan hal tersebut terjadi perubahan yang cukup signifikan terkhusus bagi pengusaha mikro dan kecil tidak diwajibkan membayar upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
siapa pelakau usaha mikro dan kecil yang dimaksud, jika merujuk pada uu ciptakerja melalui pp nomor 7 tahun 2021 pengertian usaha mikro adalah usaha dengan modal usaha paling banyak rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah).
selanjutnya usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal paling sedikit rp. 1000.000.000 (satu milyar) sampai dengan paling banyak rp. 5000.000.000 (lima milyar rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling sedikit rp. 2000.000.000 (dua milyar) sampai dengan paling banyak rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dengan perhitungan baik usaha mikro dan usaha kecil tidak termasuk tanah dan bangunan usaha tersebut.
usaha mikro dan kecil tersebut diperbolehkan untuk membayar dibawah upah minimum atau membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
pengecualian pelaksanaan upah minimum oleh pengusaha mikro dan kecil juga dipertegas melalui peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
baca juga:peluang pekerjaan yang terbatas? berikut 10 jurusan kuliah yang bikin para lulusannya menyesal
berdasarkan pasal 36 pp pengupahan menyebutkan bahwa (1) ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil  (2) upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan ketentuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat ditingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati 25% (dua puluh lima persen) diatas garis kemiskinan ditingkat provinsi.
pada dasarnya upah minimum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada pekerja/buruh agar pengusaha atau pelaku industri tidak menindas pekerja/buruh.
meskipun secara hukum berlaku kesamaan dihadapan hukum antara pekerja dengan pengusaha namun secara sosiologis pekerja memiliki posisi yang lemah didalam hubungan ketenagakerjaan. seringkali pekerja mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam hubungan ketenagakerjaan.
pengecualian pemberlakuan upah minimum bagi pekerja yang bekerja dengan pengusaha mikro dan kecil disatu sisi bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, kebijakan ini memberikan kelonggaran bagi pengusaha agar tidak membayar upah sesuai dengan ump/umk.
tampaknya melalui uu ciptakerja negara sedang berpihak pada pengusaha. meskipun dunia usaha harus dirangsang dengan kemudahan dalam berbagai aspek agar pertumbuhan ekonomi semakin pesat namun berkolerasi dengan kebijakan penetapan upah minimum karena pengusaha menuntut fleksibilitas dan tuntutan kerja yang semakin tinggi, begitupun peningkatan biaya hidup sehingga perlu diiringi dengan kenaikan upah yang tinggi sesuai ataupun melebihi dari perhitungan kehidupan yang layak.
tidak adanya keharusan bagi pengusaha mikro dan kecil membayar upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah, di sisi lain mengorbankan pekerja/buruh kecil ditengah kerasnya dunia kerja dan seakan membiarkan pekerja berhadapan dengan pengusaha sendirian untuk menentukan nasib terhadap upah yang akan diterimanya.
padahal konstitusi mengamanatkan agar negara hadir dalam hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha, terlebih upah memiliki unsur yang esensial mengingat keberadaan upah selalu dikaitkan dengan sumber penghasilan bagi pekerja untuk mencapai kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarga.
potensi dampak yang akan diderita oleh pekerja yang bekerja pada pengusaha mikro dan kecil dengan upah dibawah ump/umk adalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup layak seperti makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. padahal upah minimum diperhitungkan dari batas minimal seseorang dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.
baca juga:orang tua harus tau, inilah pekerjaan rumah cocok buat si kecil
kelonggaran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap pelaku usaha terkait pembayaran upah tentu akan berdampak signifikan bagi kelayakan hidup pekerja.
berdasarkan hal tersebut perlu kiranya pekerja yang bekerja pada sektor usaha mikro dan kecil diberikan pendapatan tambahan yang di subsidi oleh negara untuk memenuhi kriteria hidup layak.
 
*penulis merupakan dosen ilmu hukum universitas bina insan lubuk linggau

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 2 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan