Tabungannya Tak Bisa Ditarik, Puluhan Nasabah KSP RIAS Musi Rawas Minta Perlindungan Hukum

Reporter: APRI YADI |

Editor: SULIS |

Kamis , 09 May 2024 - 21:28

Kuasa Hukum M Hidayat SH MH (kiri) saat menemui Manager KSP RIAS Sigit untuk membahas masalah 31 nasabah yang tabungannya tertahan.-Foto: Dokumen Pribadi -

tabungannya tak bisa ditarik, puluhan nasabah ksp rias musi rawas minta perlindungan hukum                            musi rawas, koranlinggaupos.id -  setelah setahun menunggu harapan yang tidak pasti kapan akan dicairkan uang tabungan oleh koperasi simpan pinjam (ksp) rukun iku agawe santoso (rias).
sedikitnya 31  nasabah akhirnya menunjuk kantor hukum m hidayat sh mh  dan rekan untuk memberikan pendampingan hukum.
hal ini dilakukan agar dapat membantu mereka menarik kembali uang tabungan yang tertahan di ksp rias yang kantor pusatnya di kelurahan p2 purwodadi, kecamatan purwodadi, kabupaten musi rawas (mura) tersebut.
saat dikonfirmasi koranlinggaupos.id kamis 9 mei 2024, m hidayat sh mh selaku advokat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum
baca juga:dugaan korupsi bumd mura sempurna kepala bpkad musi rawas tak diperiksa, ini penjelasan kejari lubuklinggau
membenarkan ada sekitar 31 orang nasabah ksp rias yang telah memberikan kuasa kepadanya.untuk membantu mereka,
karena sudah 1 tahun ini uang tabungan mereka tidak ada kejelasan di ksp rias dengan total kurang lebih rp 1,3 miliar.
menurut dayat, kemungkinan jumlah nasabah yang mencari keadilan ini terus bertambah.
hidayat yang juga menjabat ketua dpc ikadin lubuklinggau ini menerangkan, bahwa pihaknya telah mempelajari dan mereview persoalan hukum yang dialami oleh kliennya,
baca juga:soal 17 nama terlibat kasus korupsi, kabid dikdas dinas pendidikan musi rawas langsung ambil sikap
dan pihaknya juga telah pula menemui pihak koperasi rias mempertanyakan permasalahan dimaksud.
“yang menjadi pertanyaan kenapa bisa sampai 1 tahun uang tabungan ini belum bisa dicairkan sampai hari ini,
kami menduga telah terjadi perbuatan melanggar hukum, melanggar peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud didalam uu nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi dan uu nomor 6 tahun 2023
baca juga:dugaan korupsi rumah tahfidz ada 17 nama diduga terlibat dalam kasus netty herawati
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja,”papar dayat. 
dia juga sudah menemui ketua ksp rias, dan ada solusi yang ditawarkan.
“pihak ksp rias beritikad baik menyelesaikan persoalan tersebut,” tutur dayat.
hidayat juga mengatakan, pihaknya akan menunggu komitmen dari manajemen koperasi rias untuk merealisasikan apa yang sudah dijanjikan.
baca juga:cegah korupsi, pj walikota lubuklinggau ikuti rakor pemberantasan korupsi pemerintah daerah
kata dayat, karena pihak ksp rias minta waktu hingga bulan depan, ia akan tunggu.
“akan tetapi apabila hal tersebut tidak direalisasikan, kami tidak ragu untuk melaporkan dugaan tindakan melanggar hukum
dan peraturan perundang-undangan tersebut ke penegak hukum. informasi yang kami terima bahwa koperasi rias
mendapatkan bantuan dana bergulir dari lpdb kementerian keuangan sebesar rp12 miliar, apabila informasi ini
baca juga:3 pejabat di musi rawas diperiksa kejati sumsel, dugaan korupsi sph izin usaha perkebunan
memang benar dan kalau memang dana ini dipergunakan sesuai peruntukkannya pasti tidak mungkin terjadi hal seperti ini,
sudah banyak pengurus koperasi  yang akhirnya masuk penjara terjerat kasus korupsi,
akibat penyalahgunaan uang bantuan dana bergulir,” tegas dayat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 10 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan