Kuota Haji Sudah Penuh, Jubir Kemenag Ingatkan Resiko Besar Bagi Pelaku Haji Ilegal

Reporter: YEZI FADLY |

Editor: YEZI FADLY |

Senin , 13 May 2024 - 17:19

haji-Foto-haji.kemenag.go.id

Selain itu, Anna meminta agar warga Negara yang mendapat undangan visa haji mujamalah langsung dari Kerajaan Arab Saudi untuk berangkat lewat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Pihak PIHK yang memberangkatkan warga yang mendapatkan undangan visa haji mujalamah dari KSA wajib melapor kepada Menteri Agama.

Sementara itu menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH. Mahbub Maafi Ramdan menjelaskan,

praktik haji illegal diluar prosedur (manasik tanpa visa haji) bertentangan dengan substansi syariat Islam.

Menurutnya, praktik illegal ini membahayakan pelakunya dan jamaah haji secara umum.

Karena bisa memunculkan mafsadat (dampak buruk) bagi pelakunya dan jemaah haji dunia, baik darurat layanan kamar kecil,

mendapat serangan cuaca panas karena tidak mendapat tenda di Arafah, dan dampak buruk lainnya,

hingga ketidak tenangan sebagai buronan razia aparat otoritas KSA yang selalu menghantui selama melaksanakan ibadah haji.

“Praktik haji tanpa prosedur formal yang ditentukan pemerintah KSA maupun otoritas Negara asal Jemaah,

merupakan tindakan ghashab (perampasan hak) yang diharamkan secara syariat.”tegas Kiai Mahbub.

Ia mengajak masyarakat Indonesia untuk menghargai dan mematuhi prosedur formal dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah KSA maupun ketentuan negara kita,

dalam hal ini undang-undang seputar perhajian yang berlaku di Indonesia.(*)

kuota haji sudah penuh, jubir kemenag ingatkan resiko besar bagi pelaku haji ilegal                            koranlinggaupos.id - ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam islam.
setiap tahun, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di tanah suci mekkah untuk menunaikan ibadah haji yang penuh makna ini.
pihak kerajaan arab saudi setiap tahunnya telah mengatur kuota jemaah haji guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan umat dalam beribadah.
dikutip dari berbagai sumber, saat ini ada fenomena dimana sebagian umat muslim yang ingin pergi ke tanah suci, mengabaikan proses pelaksanaan ibadah haji.
baca juga:ini beberapa tips bagi jemaah haji, supaya tidak tersesat di tanah suci
diantaranya, bersikap nekat melanggar tuntunan syariat, seperti berangkat ke tanah suci tidak menggunakan visa haji yang resmi diterbitkan pemerintah kerajaan arab saudi (ksa).
juru bicara kementerian agama anna hasbie mengingatkan, ada resiko besar yang harus dihadapi bila ada masyarakat nekat melaksanakan ibadah haji tanpa mengantongi visa haji.
ia mengatakan, jemaah yang ketahuan menggunakan visa non haji, bakal dideportasi dan dilarang masuk arab saudi selama 10 tahun kedepan oleh pihak kerajaan arab saudi.
“ingat, resiko yang ditanggung besar. selain tidak bisa beribadah haji dan adanya kerugian materi, jika sampai di deportasi, jemaah tidak bisa masuk ke saudi hingga 10 tahun kedepan.
baca juga:waspada suhu panas di mekkah, kemenag ri sarankan jemaah lakukan ini
jadi, selain tidak bisa berhaji, juga tidak bisa umrah selama 10 tahun," ungkapnya dalam keterangan tertulis, selasa (7/5/2024).
ia menambahkan bahwa dari kuota 241ribu yang diberikan ksa untuk indonesia, 213.320 diantaranya diisi untuk jamaah haji regular, dan sisanya 27.680 untuk jamaah haji khusus.
“kuota haji indonesia sudah terpenuhi, jemaah jangan tergiur hingga tertipu tawaran berangkat dengan visa non haji.”kata anna.
ia menghimbau masyarakat supaya tidak tergiur dengan tawaran haji menggunakan visa non haji, seperti visa ummal, visa petugas haji, visa ziarah, hingga visa multiple.
baca juga: banyak yang belum tahu, fungsi 'smart card' dari pemerintah arab saudi untuk jemaah haji 2024
selain itu, anna meminta agar warga negara yang mendapat undangan visa haji mujamalah langsung dari kerajaan arab saudi untuk berangkat lewat penyelenggara ibadah haji khusus (pihk).
pihak pihk yang memberangkatkan warga yang mendapatkan undangan visa haji mujalamah dari ksa wajib melapor kepada menteri agama.
sementara itu menanggapi hal ini, ketua lembaga bahtsul masail pengurus besar nahdatul ulama (pbnu) kh. mahbub maafi ramdan menjelaskan,
praktik haji illegal diluar prosedur (manasik tanpa visa haji) bertentangan dengan substansi syariat islam.
baca juga:7 jenis obat yang wajib dibawa jemaah haji 
menurutnya, praktik illegal ini membahayakan pelakunya dan jamaah haji secara umum.
karena bisa memunculkan mafsadat (dampak buruk) bagi pelakunya dan jemaah haji dunia, baik darurat layanan kamar kecil,
mendapat serangan cuaca panas karena tidak mendapat tenda di arafah, dan dampak buruk lainnya,
hingga ketidak tenangan sebagai buronan razia aparat otoritas ksa yang selalu menghantui selama melaksanakan ibadah haji.
baca juga:daftar nama hotel dan penempatan calon jemaah haji, jch lubuklinggau 13 mei 2024 menuju madinah 
“praktik haji tanpa prosedur formal yang ditentukan pemerintah ksa maupun otoritas negara asal jemaah,
merupakan tindakan ghashab  (perampasan hak) yang diharamkan secara syariat.”tegas kiai mahbub.
ia mengajak masyarakat indonesia untuk menghargai dan mematuhi prosedur formal dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah ksa maupun ketentuan negara kita,
dalam hal ini undang-undang seputar perhajian yang berlaku di indonesia.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 7 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan