Ribuan Honorer Minta Kuota Penerimaan PPPK Ditambah, DPRD Musi Rawas Segera Panggil BKPSDM

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Rabu , 05 Jun 2024 - 21:43

Guru honorer aksi damai di depan Kantor Bupati Musi Rawas mereka meminta penambahan kuota penerimaan PPPK pada Pemkab Musi Rawas, Selasa 4 Juni 2024.-Foto : Muhammad Yasin -Linggau Pos

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID – Ribuan honorer meminta kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) untuk menambah jumlah formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas H Alamsah Aman Rabu 5 Juni 2024 memberikan tanggapan.

Kata Alamsah A Manan, tidak bisa juga dipaksakan untuk menambah kuota pengangkatan guru honor menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keputusan Bupati Musi Rawas menerima PPPK dari honor sebanyak 142 orang tahun 2024 sangat realistis karena memang anggarannya tidak ada.

Alamsah A Manan – Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas-Foto : Dokumen-Linggau Pos

"Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terbatas. Sehingga tidak bisa banyak-banyak menerima PPPK. Jumlahnya yang diterima sangat realistis. Saya menyampaikan hal ini bukannya saya membela atau menjadi corong Pemda tapi memang anggaran kita sangat terbatas," katanya saat dimintai tanggapannya terkait tuntutan guru honor minta tambah kuota penerimaan PPPK tahun 2024.

Menurutnya, sejak 3 tahun terakhir Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Musi Rawas stagnan atau tidak bertambah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak naik-naik.

"Sejak tiga tahun terakhir ini DAU stagnan atau tidak bertambah, PAD tidak naik-naik," ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengaku tahu persis kondisi keuangan pemkab Musi Rawas karena dirinya juga anggota Badan Anggaran (Banggar).

"Saya juga anggota Banggar sehingga tahu persis kondisi keuangan kita memang terbatas," tambahnya.

Menurutnya Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas terlihat berkembang karena ada bantuan dari Pemerintah Pusat melalaui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan langsung.

Dan juga bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

ribuan honorer minta kuota penerimaan pppk ditambah, dprd musi rawas segera panggil bkpsdm                            musi rawas, koranlinggaupos.id – ribuan honorer meminta kepada pemerintah kabupaten musi rawas (mura) untuk menambah jumlah formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2024.
sekretaris komisi i dprd kabupaten musi rawas h alamsah aman rabu 5 juni 2024 memberikan tanggapan.
kata alamsah a manan, tidak bisa juga dipaksakan untuk menambah kuota pengangkatan guru honor menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
keputusan bupati musi rawas menerima pppk dari honor sebanyak 142 orang tahun 2024 sangat realistis karena memang anggarannya tidak ada. 
alamsah a manan – anggota dprd kabupaten musi rawas-foto : dokumen-linggau pos 
baca juga:ribuan honorer minta kuota penerimaan pppk ditambah, pemkab musi rawas : dana dari pusat hanya rp 7,7 miliar 
"anggaran pemerintah kabupaten musi rawas terbatas. sehingga tidak bisa banyak-banyak menerima pppk. jumlahnya yang diterima sangat realistis. saya menyampaikan hal ini bukannya saya membela atau menjadi corong pemda tapi memang anggaran kita sangat terbatas," katanya saat dimintai tanggapannya terkait tuntutan guru honor minta tambah kuota penerimaan pppk tahun 2024. 
menurutnya, sejak 3 tahun terakhir dana alokasi umum (dau) kabupaten musi rawas stagnan atau tidak bertambah. pendapatan asli daerah (pad) juga tidak naik-naik.
"sejak tiga tahun terakhir ini dau stagnan atau tidak bertambah, pad tidak naik-naik," ungkapnya. 
politisi partai demokrat itu mengaku tahu persis kondisi keuangan pemkab musi rawas karena dirinya juga anggota badan anggaran (banggar). 
baca juga:forum honorer aksi damai minta pemkab musi rawas tambah formasi pppk guru 2024, begini tanggapan pgri
"saya juga anggota banggar sehingga tahu persis kondisi keuangan kita memang terbatas," tambahnya.
menurutnya pembangunan di kabupaten musi rawas terlihat berkembang karena ada bantuan dari pemerintah pusat melalaui dana alokasi khusus (dak) maupun bantuan langsung.
dan juga bantuan  pemerintah provinsi sumatera selatan (sumsel). 
"kalau hanya mengandalkan pad musi rawas tidak bisa kita membangun," ungkapnya. 
baca juga:waduh, honorer tak terdata di database bkn tak bisa ikut seleksi casn ?
alamsah menyebut tunjangan jabatan pegawai kabupaten musi rawas dibandingkan daerah lain.
"tidak bisa dipaksakan memang anggarannya minim," sebutnya. 
menanggapi kekhawatiran guru nonor bahwa tahun 2024 soal pegawai honor harus diselesaikan tahun 2024 dan selanjutnya tidak ada lagi honorer.
alamsah yakin akan ada kebijakan lain.
baca juga:bkn tak lakukan pendataan ulang honorer, bkpsdm lubuklinggau: harap tenaga non-asn bersabar
"saya yakin pemerintah ada kebijakan lain," ucapnya. 
alamsah yakin bahwa peneriaan pppk akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran.
 "saya menyarankan guru honor bersabar nanti pasti ada solusi dari pemerintah," katanya lagi. 
almsyah menyarankan kepada kepala sekolah baik sd dan smp agar benar-benar mendata guru honor yang ada di sekolah mereka. 
baca juga:rekrutmen pppk muratara 2024, kepala dinas pendidikan : diutamakan honorer 
"jangan sampai nanti mengusulkan yang tidak ada orangnya hanya ada nama saja. itu jangan sampai terjadi. usulkan yang benar-benar dibutuhkan," pintanya. 
menurut alamsah pihaknya nantinya juga akan mengundang bpkpsdm dan dinas pendidikan kabupaten musi rawas untuk menanyakan kebutuhan guru dan berapa jumlah guru honor yang ada saat ini. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 6 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan