Ribuan Honorer Minta Kuota Penerimaan PPPK Ditambah, DPRD Musi Rawas Segera Panggil BKPSDM
Guru honorer aksi damai di depan Kantor Bupati Musi Rawas mereka meminta penambahan kuota penerimaan PPPK pada Pemkab Musi Rawas, Selasa 4 Juni 2024.-Foto : Muhammad Yasin -Linggau Pos
"Kalau hanya mengandalkan PAD Musi Rawas tidak bisa kita membangun," ungkapnya.
BACA JUGA:Waduh, Honorer Tak Terdata di Database BKN Tak Bisa Ikut Seleksi CASN ?
Alamsah menyebut tunjangan jabatan pegawai Kabupaten Musi Rawas dibandingkan daerah lain.
"Tidak bisa dipaksakan memang anggarannya minim," sebutnya.
Menanggapi kekhawatiran guru nonor bahwa tahun 2024 soal pegawai honor harus diselesaikan tahun 2024 dan selanjutnya tidak ada lagi honorer.
Alamsah yakin akan ada kebijakan lain.
BACA JUGA:BKN Tak Lakukan Pendataan Ulang Honorer, BKPSDM Lubuklinggau: Harap Tenaga Non-ASN Bersabar
"Saya yakin Pemerintah ada kebijakan lain," ucapnya.
Alamsah yakin bahwa peneriaan PPPK akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran.
"Saya menyarankan guru honor bersabar nanti pasti ada solusi dari Pemerintah," katanya lagi.
Almsyah menyarankan kepada kepala sekolah baik SD dan SMP agar benar-benar mendata guru honor yang ada di sekolah mereka.
BACA JUGA:Rekrutmen PPPK Muratara 2024, Kepala Dinas Pendidikan : Diutamakan Honorer
"Jangan sampai nanti mengusulkan yang tidak ada orangnya hanya ada nama saja. Itu jangan sampai terjadi. Usulkan yang benar-benar dibutuhkan," pintanya.
Menurut Alamsah pihaknya nantinya juga akan mengundang BPKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk menanyakan kebutuhan guru dan berapa jumlah guru honor yang ada saat ini. (*)