Perusahaan Telat Membayar Upah Karyawan? Ini Aturannya UU Cipta Kerja Jika Upah Karyawan Telat Dibayar

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Kamis , 20 Jun 2024 - 13:35

Perusahaan Telat Membayar Upah Karyawan? Ini Aturannya UU Cipta Kerja Jika Upah Karyawan Telat Dibayar-Tangkap layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Keterlambatan pembayaran upah karyawan merupakan salah satu isu penting dalam hubungan ketenagakerjaan.

Untuk melindungi hak upah karyawan, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan khusus mengenai hal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Aturan tersebut mengatur sanksi dan kompensasi yang harus diberikan oleh perusahaan apabila terjadi keterlambatan pembayaran upah karyawan.

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai aturan keterlambatan pembayaran upah karyawan berdasarkan UU Cipta Kerja.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang lebih dikenal sebagai UU Cipta Kerja, memperkenalkan sejumlah perubahan signifikan dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.

Salah satu aspek yang diatur secara spesifik adalah masalah pembayaran upah, termasuk ketentuan mengenai keterlambatan pembayaran.

Aturan lebih rinci mengenai sanksi bagi perusahaan yang telat membayar upah karyawan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP ini mengatur berbagai hal terkait pengupahan, termasuk kewajiban pengusaha dalam membayar upah tepat waktu dan sanksi jika terjadi keterlambatan.

Kewajiban Pengusaha

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, pengusaha diwajibkan untuk membayar upah karyawan tepat pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Keterlambatan pembayaran upah dapat berdampak negatif pada kesejahteraan karyawan dan keluarganya, serta mengganggu produktivitas dan motivasi kerja.

perusahaan telat membayar upah karyawan? ini aturannya uu cipta kerja jika upah karyawan telat dibayar                            koranlinggaupos.id- keterlambatan pembayaran upah karyawan merupakan salah satu isu penting dalam hubungan ketenagakerjaan.
untuk melindungi hak upah karyawan, pemerintah indonesia telah menetapkan aturan khusus mengenai hal ini dalam undang-undang cipta kerja.
aturan tersebut mengatur sanksi dan kompensasi yang harus diberikan oleh perusahaan apabila terjadi keterlambatan pembayaran upah karyawan.
berikut adalah penjelasan lengkap mengenai aturan keterlambatan pembayaran upah karyawan berdasarkan uu cipta kerja.
baca juga:karyawan kecelakaan kerja, tim disnaker sumsel segera investigasi pt bumi beliti abadi 
dasar hukum
undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang lebih dikenal sebagai uu cipta kerja, memperkenalkan sejumlah perubahan signifikan dalam peraturan ketenagakerjaan di indonesia.
salah satu aspek yang diatur secara spesifik adalah masalah pembayaran upah, termasuk ketentuan mengenai keterlambatan pembayaran.
aturan lebih rinci mengenai sanksi bagi perusahaan yang telat membayar upah karyawan diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
baca juga:4 keuntungan dan kiat sukses kuliah kelas karyawan
pp ini mengatur berbagai hal terkait pengupahan, termasuk kewajiban pengusaha dalam membayar upah tepat waktu dan sanksi jika terjadi keterlambatan.
kewajiban pengusaha
berdasarkan pp nomor 36 tahun 2021, pengusaha diwajibkan untuk membayar upah karyawan tepat pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
keterlambatan pembayaran upah dapat berdampak negatif pada kesejahteraan karyawan dan keluarganya, serta mengganggu produktivitas dan motivasi kerja.
baca juga:ini batas usia pensiun karyawan swasta terbaru tahun 2024,resmi diteken pemerintah
sanksi keterlambatan pembayaran upah
jika perusahaan terlambat membayar upah, pp nomor 36 tahun 2021 mengatur bahwa pengusaha wajib memberikan kompensasi tambahan kepada karyawan.
besaran kompensasi tersebut adalah sebagai berikut:
- keterlambatan hingga 3 hari kerja: pengusaha harus membayar tambahan sebesar 5% dari upah yang seharusnya dibayarkan.
baca juga:jangan kaget, ini 8 potongan gaji karyawan swasta, mulai bpjs hingga tapera
- keterlambatan lebih dari 3 hari kerja hingga 6 hari kerja: pengusaha harus membayar tambahan sebesar 2% dari upah untuk setiap hari keterlambatan.
- keterlambatan lebih dari 6 hari kerja: pengusaha harus membayar tambahan sebesar 1% dari upah untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum total tambahan 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan.
perlindungan hak karyawan
aturan mengenai kompensasi keterlambatan pembayaran upah ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak karyawan.
baca juga:hanya 3 persen dipotong, gaji pns, tni, polri, karyawan bumn, bumd hingga swasta
dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan pengusaha akan lebih disiplin dalam membayar upah tepat waktu.
selain itu, karyawan juga mendapatkan kompensasi yang layak jika terjadi keterlambatan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari keterlambatan tersebut.
proses pengaduan
jika karyawan mengalami keterlambatan pembayaran upah, mereka dapat melaporkan hal tersebut kepada instansi ketenagakerjaan setempat.
baca juga:waduh gaji karyawan swasta bakal dipotong 3 persen untuk iuran tapera, berlaku mulai kapan?
proses pengaduan ini harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti yang relevan.
instansi ketenagakerjaan akan memeriksa dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
penyelesaian perselisihan
dalam hal terjadi perselisihan mengenai keterlambatan pembayaran upah, kedua belah pihak (pengusaha dan karyawan) dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang difasilitasi oleh instansi ketenagakerjaan.
baca juga:diluncurkan program tapera, karyawan swasta di lubuklinggau, musi rawas dan muratara cemas
jika penyelesaian tidak dapat dicapai melalui jalur tersebut, perselisihan dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial.
keterlambatan pembayaran upah karyawan merupakan isu serius yang diatur secara khusus dalam uu cipta kerja dan pp nomor 36 tahun 2021.
aturan tersebut menetapkan sanksi berupa kompensasi tambahan yang harus dibayarkan oleh pengusaha jika terjadi keterlambatan pembayaran upah.
dengan adanya aturan ini, diharapkan hak-hak karyawan dapat terlindungi dengan lebih baik, dan pengusaha lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah tepat waktu.
baca juga:4 potongan gaji wajib karyawan swasta di indonesia, tak hanya tapera
karyawan yang mengalami keterlambatan pembayaran upah dapat mengajukan pengaduan kepada instansi ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan dan penyelesaian yang adil.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan