Kapolda Sumsel Berikan Arahan dari Sejarah Hari Bhayangkara dan Bukan Hari Kepolisian

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 02 Jul 2024 - 07:19

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol A Rachmad Wibowo-KORANLINGGAUPOS.ID-Instagram

PALEMBANG, KORANLINGGAUPOS.ID - Pada peringatan Hari Bhayangkara ke 78 Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol A Rachmad Wibowo menceritakan latar belakang Hari Bhayangkara, Senin 1 Juli 2024.

Ia menyampaikan dalam amanat Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara dan hariini bukanlah hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi Kepolisian di Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu.

Seperti di, Kesultanan Paser (630 M) Di Kalimantan, Kerajaan Kalingga (674 M) di pantai Utara Jawa.

Diceritakannya, saat itu Kerajaan Kalingga sekitar tahun 674 M, dipimpin oleh Ratu Maharani Shima.

Dalam rangka menjaga keamanan dan mewujudkan keteraturan sosial di wilayah kerajaan dengan menerapkan hukum yang keras terhadap para pencuri dan pelaku kejahatan.

Dengan menempatkan hukum sebagai panglima, keberadaan fungsi dan organ kepolisian juga semakin terlihat nyata dan tertata.

Dengan baik pada masa kerajaan Majapahit (1294-1478 M).

Keberadaan organ kepolisian pada masa ini ditunjukkan dengan adanya Sapta Dharma Putra atau Bhatara Sapta Prabu,

yaitu sebuah organ yang terdiri dari para kerabat dekat Raja, berjumlah tujuh orang, bertugas memberikan saran, pertimbangan, dan nasihat kepada Raja

dalam menentukan arah politik kenegaraan dan pemerintahan serta dalam pengambilan keputusan penting dan lainnya,

termasuk masalah keamanan, tertiban dan ketenteraman masyarakat.

kapolda sumsel berikan arahan dari sejarah hari bhayangkara dan bukan hari kepolisian                             palembang, koranlinggaupos.id - pada peringatan hari bhayangkara ke 78 kapolda sumatera selatan (sumsel) irjen pol a rachmad wibowo menceritakan latar belakang hari bhayangkara, senin 1 juli 2024.
ia menyampaikan dalam amanat kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo menyampaikan bahwa hari bhayangkara dan hariini bukanlah hari ulang tahun kepolisian negara republik indonesia.
fungsi kepolisian di indonesia sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu.
seperti di, kesultanan paser (630 m) di kalimantan, kerajaan kalingga (674 m) di pantai utara jawa.
baca juga:ini pesan kapolres akbp andi supriadi pada hari bhayangkara ke-78 ke masyarakat musi rawas 
diceritakannya, saat itu kerajaan kalingga sekitar tahun 674 m, dipimpin oleh ratu maharani shima.
dalam rangka menjaga keamanan dan mewujudkan keteraturan sosial di wilayah kerajaan dengan menerapkan hukum yang keras terhadap para pencuri dan pelaku kejahatan.
dengan menempatkan hukum sebagai panglima, keberadaan fungsi dan organ kepolisian juga semakin terlihat nyata dan tertata.
dengan baik pada masa kerajaan majapahit (1294-1478 m).
baca juga:antisipasi anggota main judi online, polres lubuklinggau lakukan razia handphone
keberadaan organ kepolisian pada masa ini ditunjukkan dengan adanya sapta dharma putra atau bhatara sapta prabu,
yaitu sebuah organ yang terdiri dari para kerabat dekat raja, berjumlah tujuh orang, bertugas memberikan saran, pertimbangan, dan nasihat kepada raja
dalam menentukan arah politik kenegaraan dan pemerintahan serta dalam pengambilan keputusan penting dan lainnya,
termasuk masalah keamanan, tertiban dan ketenteraman masyarakat.
baca juga:maknai hari bhayangkara ke-78, polres lubuklinggau adakan berbagai kegiatan sosial
disamping itu juga terdapat organ kerajaan bernama bhayangkara, yaitu sepasukan prajurit terbaik pengawal pribadi raja yang
sekaligus bertugas mengawasi perdagangan, menjamin penegakan peraturan, memelihara ketertiban,
serta menjaga ketentraman bangsa dan negara, dipimpin patih gajah mada.
pada masa pemerintahan perancis yang dipimpin herman willem daendels (1808-1811) telah ada satuan polisi khusus yang dinamakan jayeng sekar dibentuk sejak tanggal 1 september 1808.
baca juga:tingkatkan sinergisitas, polres lubuk linggau olahraga bersama tni dan forkopimda 
pasukan ini terdiri dari warga pribumi yang dilatih, dipersenjatai klewang dan pistol serta menunggang kuda pilihan,
serta mengenakan seragam berpeci biru yang menandai mereka sebagai polisi profesional.
pemuda pribumi yang menjadi anggota jayeng sekar harus berbadan tegap dan pintar berkelahi,
tugas mereka hanya menangkap para pencuri di perkebunan milik belanda,
baca juga:polres lubuklinggau mencatat 11 orang hilang nyawa akibat lakalantas, ini pemicunya 
sehingga tidak memerlukan keahlian khusus. dikutip dari yulihastin, erma. 2008, bekerja sebagai polisi, pt gelora aksara pratama.
sejarah lahirnya negara kesatuan republik indonesia dan terbentuknya kepolisian negara republik indonesia merupakan suatu proses yang saling berhubungan.
catatan sejarah menunjukkan bahwa fungsi kepolisian di nusantara telah ada sebelum terbentuknya negara kesatuan republik indonesia itu sendiri,
jejaknya dapat diketahui pada masa kerajaan-kerajaan nusantara,
baca juga:6 kapolres diganti termasuk lubuklinggau, akbp arya indra yudha jabat wadir ditreskrimum polda sumsel
seperti pasukan bhayangkara pimpinan patih gajah mada di kerajaan majapahit yang berperan sebagai organ yang menjalankan fungsi kepolisian saat itu,
bertugas menjaga keamanan dan menciptakan keteraturan sesuai kepentingan kerajaan.
karenanya petugaspetugas bhayangkara dipilih dan ditunjuk oleh kerajaan, oleh karena itu coraknya dapat dikatakan sebagai ruler appointed police.
namun demikian dalam masyarakat suku bangsa di nusantara yang memiliki ciri paguyuban, juga berkembang sistem penjaga lingkungan,
baca juga:kapolres muratara cek senpi anggota, langsung pimpin latihan menembak
penjaga kepentingan warga masyarakat, dan keteraturan sosial yang tumbuh,
berasal, dan atas inisiatif masyarakat setempat,
seperti pecalang di bali, ulu-ulu di priangan, ronda kampung, dan lain sebagainya.
petugaspetugasnya secara sukarela berinisiatif untuk menjalankan fungsi kepolisian secara swakarsa,
baca juga:pj bupati muba h sandi fahlepi ajak semua sinergi antisipasi karhutbunla
oleh karena itu coraknya dapat dikatakan sebagai kin police.
demikian halnya pada masa penjajahan belanda maupun pendudukan pemerintah jepang,
keberadaan fungsi dan organ kepolisian tetap ada dan diperlukan untuk menjaga keamanan dan mewujudkan keteraturan sosial,
namun tugas-tugasnya cenderung digunakan untuk kepentingan penguasa.
baca juga:kapolres musi rawas kunjungi polsek jayaloka, ini pesan penting yang disampaikan
terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat. permohonan maaf bilamana pelayanan polri masih ada kelemahan,
menyakiti hati rakyat, kami berjanji dan bertekad untuk terus berupaya memperbaiki kekurangan kami.
pesan kepada seluruh personel polda sumatera selatan, agar senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa,
serta pedomani dan amalkan sumpah yang dititipkan oleh para sesepuh, purnawirawan dan para pemikir polri,
baca juga:manajemen linggau pos group ucapkan terima kasih kepada kapolres telah mengamankan aksi unjuk rasa
yaitu tri brata yang pertama kali diucapkan pada hari bhayangkara ke-9 tanggal 1 juli 1955.
rastra sewakotama, bahwa kita adalah abdi utama bagi nusa dan bangsa,
kita diharapkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan dan menuntaskan seluruh
permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, kita harus senantiasa melayani masyarakat, bukan dilayani ….
baca juga:pilkada muratara sudah diluncurkan, begini kata kapolres muratara dan kpu sumsel
negara yanotama …
sadarlah saudara-saudara insan bhayangkara…
saudara-saudara adalah manusia terbaik, yang dipilih dari antara yang terbaik…
saudara-saudara harus menjadi tauladan, ….
baca juga:berhasil ungkap 62 kasus kapolres musi rawas berikan penghargaan kepada 51 personil polres musi rawas
menjadi contoh dari semua tindakan-tindakan saudara yang baik, sesuai dengan etika dan disiplin polri yang harus kita pegang teguh
yana anusasana dharma, sebagai petugas polri yang presisi, kita harus mejaga ketertiban pribadi daripada rakyat,
dimanapun dan kapanpun serta dalam suasana apapun, dengan mempedomani arahan bapak kapolri,
bahwa kita harus bertindak prediktif, responsif dan transparasnsi berkeadilan, dan kita harus memberikan penjelasan dan pembinaan tertib hukum kepada masyarakat. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 23 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan