Kecamatan Sukakarya Ikut Penilaian Kecamatan Layak Anak

Reporter: MUSLIMIN |

Editor: M. YASIN |

Kamis , 04 Jul 2024 - 20:27

Rapat Pembahasan Kecamatan Layak Anak di Ruang Bina Praja Setda Kabupaten Musi Rawas dipimpin langsung Asisten III Administrasi Umum dan Keuangan didampingi Kepala DPPPA Kabupaten Musi Rawas, Muhammad Rozak, SE.-Foto : Dokumentasi DPPPA Musi Rawas-

kecamatan sukakarya ikut penilaian kecamatan layak anak                             musi rawas, koranlinggaupos.id- kecamatan sukakarya ditunjuk pemerintah kabupaten (pemkab) musi rawas mewakili kabupaten musi rawas untuk maju dalam penilaian kecamatan layak anak tingkat provinsi sumatera selatan (sumsel). 
penilaian kecamatan layak anak dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan kabupaten/kota layak anak (kla). 
kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dpppa) kabupaten musi rawas, muhammad rozak, se, melalui kabid perlindungan perempuan dan anak, hj sri murniasih, sh. m.si mengatakan menindaklanjuti surat dari dpppa provinsi sumsel.
pemerintah kabupaten musi rawas langsung mengadakan rapat yang dipimpin oleh asisten iii administrasi umum dan keuangan  dihadiri seluruh opd yang tergabung dalam gugus tugas kla, para camat, serta tp pkk kecamatan. 
baca juga:kreatifitas warga binaan terus diasah meski di lapas narkotika kelas iia muara beliti musi rawas
“hasil rapat tersebut disepakatilah memutuskan dan menunjuk kecamatan sukakarya sebagai mewakili kabupaten musi rawas untuk maju dalam penilaian kecamatan layak anak tingkat provinsi sumatera selatan,” katanya kepada koranlinggaupos.id, kamis 4 juli 2024.
dijelaskannya, ada 9 indikator penilaian kecamatan layak anak di kecamatan sukakarya sudah ada 50 persen di kecamatan sukakarya.
"selainnya itu di kecamatan lain juga sudah ada 9 indikator  namun di kecamatan sukakarya sudah 50 persen ada.
jadi hasil rapat ditetapkan kecamatan sukakarya yang mewakili kabupaten musi rawas. artinya tinggal melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap," jelasnya.
baca juga:pemerintah kecamatan selangit selamatkan 11 anak terancam putus sekolah 
adapun 9 indikator  kecamatan layak anak 
1. adanya peraturan atau kebijakan daerah tentang kecamatan /desa/kelurahan layak anak.
2. persentase anggaran yang dialokasikan untuk kecamatan/desa/kelurahan layak anak.
3. sumber daya terlatih konvensi hak anak.
4. keterlibatan forum anak/ kelompok anak kecamatan/desa/kelurahan.
baca juga:tanaman cabai diserang hama gunakan pestisida organik kurangi penggunaan kimia
5. kemitraan antar opd dalam kecamatan/ desa/kelurahan.
6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam kecamatan/desa/kelurahan.
7. kemitraan dengan dunia usaha dalam kecamatan/desa/kelurahan.
8. kemitraan dengan media dalam kecamatan/desa/kelurahan.
9. inovasi dalam kecamatan/desa/kelurahan.
baca juga:dinsos berikan bantuan warga hidup sebatangkara tinggal di gubuk reot di kebun kopi
selain itu kecamatan layak anak merupakan representasi kabupaten layak anak, yang berdasarkan cara pembagian yang dirumuskan oleh komite hak anak (pbb). 
substansi hak anak dikelompokan dalam kelembagaan dan 5 klaster.
untuk kelembagaan terkait kebijakan /peraturan camat/kades/lurah:
untuk klaster 1 : hak sipil dan kebebasan seperti diantaranya, hak memperoleh identitas dan kebebasan berekspresi, hak untuk memperoleh informasi layak anak, hak untuk didengar pendapatnya melalui forum anak.
klaster 2 : itu lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, intinya dalam kluster ini tidak ada anak yang terlantar (anak diasuh orang tua atau wali), tidak ada perkawinan anak, ada layanan konsultasi keluarga.
baca juga:bayar listrik awal bulan pakai pln mobile bisa dapat hadiah spektakuler
klaster iii : kesehatan dasar dan kesejahteraan  memberikan hak kepada anak untuk, memperoleh standar kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang baik fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.
klaster iv: pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya dalam kluster ini terdiri dari, sekolah ramah anak, kegiatan waktu luang dan budaya (pusat kreatifitas anak), semua anak harus sekolah(perbup tentang wajib belajar 12 tahun.
dan yang terakhir kluster v : perlindungan khusus, di setiap kecamatan memiliki lembaga p2tp2a yang diketuai ketua tp pkk kecamatan. 
ada aktivis patbm di setiap desa/kelurahan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan membahayakan, kesewenang-wenangan hukum, eksploitasi  dan diskriminasi. 
baca juga:bantuan sosial untuk aliman yang heboh di medsos tinggal di gubuk dengan kondisi patah kaki
adapun perlindungan khusus diberikan kepada kelompok anak yang berada dalam situasi  darurat , bermasalah dengan hukum, dieksploitasi dan berasal dari kelompok minoritas.
“selain itu pada hari senin nanti kami akan menaikkan surat ke  asisten iii setda kabupaten musi rawas, untuk kita lakukan pembinaan ke kecamatan sukakarya.
selain itu kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan sukakarya, mengenai persiapan untuk penilaian dari dpppa provinsi sumatera selatan,” jelasnya.
“kami juga meminta doanya kepada masyarakat kabupaten musi rawas, semoga kabupaten musi rawas menjadi juara, dan penghargaannya bisa naik tingkat, “ harapnya.
baca juga:jarang produksi karena kesulitan pemasaran ini harapan ower drflo chocolate
diketahui, berdasarkan undang-undang (uu) no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak yang diwujudkan melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak.  (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 5 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan