Musi Rawas Dapat Tambahan 60 Unit Bedah RTLH Dari Pemerintah Pusat

Reporter: M. YASIN |

Editor: M. YASIN |

Kamis , 04 Jul 2024 - 20:39

Kabid Perumahan Dinas Perkim Abu Hanifah-foto : muhammad yasin/linggau pos -

musi rawas dapat tambahan 60 unit bedah rtlh dari pemerintah pusat                              musi rawas, koranlinggaupos.id - tahun 2024 kabupaten musi rawas mendapatkan tambahan bantuan program bedah rumah tidak layak huni (rtlh) dari pemerintah pusat sebanyak 60 unit. 
program bedah rtlh yang diterima kabupaten musi rawas yang berasal dari apbn pada tahun 2024 ini lebih banyak dibandingkan tahun 2023 hanya 6 unit. 
hal tersebut kata kata plt kepala dinas perumahan dan kawasan pemukiman (perkim) kabupaten musi rawas, ardi irawan melalui kabid perumahan abu hanifah kepada koranlinggaupos.id, kamis 4 juli 2024. 
menurutnya program tersebut lokasinya di kecamatan muara kelingi. "memang kegiatan ini fokus di kecamatan muara kelingi," tambahnya. 
baca juga:untuk menekan inflasi dkp musi rawas terus lakukan gerakan pasar murah 
abu hanifah menjelaskan kabupaten musi rawas bisa mendapatkan bantuan bedah rtlh pada tahun 2024 tidak terlepas dari peran kerja bupati musi rawas, hj ratna machmud.
program ini dari kegiatan aspirasi dpr ri. 
"kegitan ini merupakan hak dari inisiatif dpr ri komisi v. kita (kabupaten musi rawas) masuk di tahap 9 dana apbn," ucapnya. 
menurutnya saat ini dalam proses verikasi penerima manfaat dan pemberkasan syarat adminitrasi. serta   verifikasi harga toko untuk penetapan harga di satuan kerja (satker). 
kegiatan rehap rtlh ini dilaksanakan sepenuhnya dari kementerian perkim melalui balai pelaksana penyediaan perumahan (p2p) wilayah v sumatera. kemudian pelaksanaan teknis kegiatan ada di satker rektorat perumahan wilayah sumatera selatan (sumsel).
baca juga:kecamatan sukarya ikut penilaian kecamatan layak anak 
abu hanifa mengungkapkan bahwa sejak sepekan terakhir ini pihaknya melakukan kegiatan mendukung pelaksaan program tersebut. 
tugas perkim kabupaten musi rawas hanya sebagai fasilitasi dan tim verifikasi terkait pelaksaan tehnis. 
pelaksaan lapangan prosesnya oleh fasilisator yang telah ditunjuk oleh staker perumahan wilayah v sumsel. 
abu hanifa mengaku tidak mengetahui proses awal mengenai penentuan penerima manfaat. proses tersebut dilakukan oleh anggota dpr ri. "dalam hal ini melakukan validasi saja terkait data penerima.  kemudian persyaratan yang harus dilengkapi. kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan satker p2p wilayah v sumatera," jelasnya.
baca juga:kreatifitas warga binaan terus diasah meski di lapas narkotika kelas iia muara beliti musi rawas
mengenai nilai bantuan rp 20.000.000, dari total bantuan tersebut rp 17.500.000 untuk membeli material dan rp 2.500.000 untuk bantuan stimulus upah tukang.
 "masyarakat tetap diharapkan menyediakan tambahan biaya pembelian material tambahan dan tambahan upah tukang. sebab dana dari apbn yang diterima nanti juga sama rp 17.500.000 untuk membeli matrial dan rp 2.500.000 untuk bantuan stimulus upah, supaya kegiatan itu segera dapat dilaksanakan. itu tujuannya," ucapnya. 
dijelaskannya arah dari kebijakan anggaran program tersebut untuk penanganan stunting dan kemiskinan ektrim. porsinya lebih untuk penanganan kemiskinan ekstrim. 
"terkait kesiapan lapangan secara tehnis kita melihat banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat diantaranya persyaratan adminitrasi penduduk. dan kesiapan tambahan anggaran," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 5 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan