Kuota JCH Sumsel 7.012 Orang, Desember Sudah Mulai Cek Kesehatan

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Sabtu , 25 Nov 2023 - 20:53

Kabid PHU Kanwil Kemenag Sumsel, Armet Dachil-Foto : Istimewa-

“Kita mengagendakan di hari Senin kalau kesepakatannya sudah menemui di titik yang sama,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Jumat (24/11/2023).

Marwan mengatakan hasil Panitia Kerja (Panja) biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) baru menyepakati di angka Rp 93,4 juta. Namun, katanya, angka tersebut belum menentukan berapa biaya yang ditanggung jemaah dan jumlah nilai manfaat yang ditanggung oleh pemerintah atau BPKH.

“Kita baru dapat ancar-ancar angka Rp 93.410.000,- tetapi itu kan baru BPIH belum sampe ke Bipih. Nanti kita akan menghitung lagi kira-kita proporsinya itu, kalau pemerintah kan mengusulkan 70 persen beban jemaah, 30 persen beban nilai manfaat. Sekalipun Rp 93 juta kalau 70:30 proporsinya itu masih besar,” jelasnya.

Hal tersebut akan dibicarakan oleh Komisi VIII dan lembaga terkait minggu depan. Ia berharap proporsi yang dibayar jemaah paling tidak 60 persen dari BPIH supaya tanggungannya tak terlalu besar.

“Dari sini kemampuan BPKH mengelola uang haji ini, kalau kita buat 70:30 mungkin kita tidak defisit, kalaupun defisit tidak sampai Rp 1 Triliun. Kalau kita buat 60:40, mungkin saja defisit sekitar Rp 1 Triliun lebih, kalau mau sehat tentu tidak boleh defisit,” kata Legislator PKB ini.

“Cuma, kalau kita terapkan sekarang itu tidak aspek keadilannya tidak ketemu. Karena jemaah yang lalu-lalu itu diberikan subsidi yang memadai. Maka peningkatannya harus bertahap sedikit demi sedikit. Jadi kalau kemarin 50:45 sekarang paling tidak 40:60, 60 persen beban jemaah, 40 beban nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah),” jelasnya.(*)

kuota jch sumsel 7.012 orang, desember sudah mulai cek kesehatan                            kuota jemaah calon haji (jch) sumatera selatan (sumsel) sebanyak 7.012 untuk tahun 2024. jumlah tahun depan tidak ada perubahan dibanding tahun sebelumnya.
linggaupos.bacakoran.co - “kuota jch 7.012 itu alokasi se sumsel, kalau untuk tambahan kuota yang 20 ribu itu masih belum ada kepastian dan belum ada perhitungan. kalau pun ada nanti kita lihat berapa untuk tambahan sumsel,” kata kabid penyelenggaraan haji dan umrah (phu) kanwil kemenag sumsel, armet dachil, rabu (22/11/2023).
menurutnya untuk saat ini sumsel masih menunggu untuk tahap pengecekan kesehatan jch.
“untuk cek kesehatan itu kewenangan kementerian kesehatan. nah, kita sedang menunggu itu, tapi kita berharap lebih cepat lebih baik. kalau tidak salah desember sudah mulai cek kesehatan,” katanya.
baca juga:ini perbandingan biaya haji 2024 dengan biaya haji 2023, jadi kesepakatan turun nilainya
terkait dengan biaya, sambung armed itu tergantung kebijakan masing-masing kabupaten/kota.
“itu otonom, kita berharap ada standarisasi jangan sampai banyak perbedaan,” ujarnya.
selama ini, biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung jamaah. tapi ada juga yang tidak bayar karena ditanggung pemdanya.
“tapi yang inilah yang harus diseragamkan agar tidak ada perbedaan,” imbuhnya.
baca juga:hampir sepakat, biaya haji 2024 rp 94 jutaan
ia menuturkan untuk pemeriksaan haji dilakukan dua kali sebelum pelunasan biaya haji. jika tidak lolos pemeriksaan kesehatan selama dua kali maka cjh tidak bisa melakukan pelunasan biaya haji dan otomatis tidak bisa berangkat haji.
sementara itu, ditanya mengenai biaya haji naik menjadi rp 105 juta per jamaah, armed mengatakan itu baru pembahasan yang diusulkan pemerintah.
“itu baru di bahas dan belum di sepakati masih menunggu hasil,” ungkapnya.
komisi viii dpr ri akan menggelar rapat lanjutan dengan kementerian agama (kemenag) beserta badan pengelola keuangan haji (bpkh) senin depan 27 november 2023. jika rapat menghasilkan keputusan, maka biaya haji per jemaah untuk 2024 bisa langsung diumumkan.
baca juga:biaya haji rp 105 juta per jemaah, ini rincian manfaat yang diperoleh
“kita mengagendakan di hari senin kalau kesepakatannya sudah menemui di titik yang sama,” kata wakil ketua komisi viii dpr ri marwan dasopang, jumat (24/11/2023).
marwan mengatakan hasil panitia kerja (panja) biaya penyelenggara ibadah haji (bpih) baru menyepakati di angka rp 93,4 juta. namun, katanya, angka tersebut belum menentukan berapa biaya yang ditanggung jemaah dan jumlah nilai manfaat yang ditanggung oleh pemerintah atau bpkh.
“kita baru dapat ancar-ancar angka rp 93.410.000,- tetapi itu kan baru bpih belum sampe ke bipih. nanti kita akan menghitung lagi kira-kita proporsinya itu, kalau pemerintah kan mengusulkan 70 persen beban jemaah, 30 persen beban nilai manfaat. sekalipun rp 93 juta kalau 70:30 proporsinya itu masih besar,” jelasnya.
hal tersebut akan dibicarakan oleh komisi viii dan lembaga terkait minggu depan. ia berharap proporsi yang dibayar jemaah paling tidak 60 persen dari bpih supaya tanggungannya tak terlalu besar.
baca juga:berikut rincian naiknya biaya haji 2024 diusulkan rp105 juta, ini alasan menag, yaqut cholil 
“dari sini kemampuan bpkh mengelola uang haji ini, kalau kita buat 70:30 mungkin kita tidak defisit, kalaupun defisit tidak sampai rp 1 triliun. kalau kita buat 60:40, mungkin saja defisit sekitar rp 1 triliun lebih, kalau mau sehat tentu tidak boleh defisit,” kata legislator pkb ini.
“cuma, kalau kita terapkan sekarang itu tidak aspek keadilannya tidak ketemu. karena jemaah yang lalu-lalu itu diberikan subsidi yang memadai. maka peningkatannya harus bertahap sedikit demi sedikit. jadi kalau kemarin 50:45 sekarang paling tidak 40:60, 60 persen beban jemaah, 40 beban nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah),” jelasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, AHAD, 26 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan