Bapemperda-Eksekutif Sepakat Pembahasan 2 Raperda Dibatalkan Ini Alasannya

Reporter: M. YASIN |

Editor: M. YASIN |

Selasa , 09 Jul 2024 - 20:48

Alamsah Amanan – Anggota DPRD Musi Rawas-Foto : Dokumen -Linggau Pos

bapemperda-eksekutif sepakat pembahasan 2 raperda dibatalkan ini alasannya                            musi rawas, koranlinggaupos.id - sebanyak 2 rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah diajukan eksekutif ke badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dibatalkan untuk dibahas tahun ini.
adapun 2 raperda dimaksud yakni raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 3 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan raperda tentang penanganan kumuh.
hal tersebut kata ketua bapemperda dprd kabupaten musi rawas, h alamsah amanan kepada koranlinggaupos.id, selasa 9 juli 2024.
menurutnya keputusan tersebut diambil dalam rapat  bapemperda dprd kabupaten musi rawas bersama eksekutif.
baca juga:sasaran imunisasi polio di musi rawas 54.962 anak
dua raperda ditarik pertimbangannya karena raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 3 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan (dtphp) kabupaten musi rawas belum klop karena karena harus menyelesaikan raperda tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2024-2044.
sedangkan raperda penanganan kumuh dari dinas perumahan dan kawasan permukiman (perkim) belum siap anggaran diantaranya untuk pembuatan naskah akademik.
anggarannya baru akan dianggarkan di apbd perubahan 2024.
sehingga dari 9 raperda yang diajukan eksekutif sebelumnya 7 raperda lanjut ke pembahasan.
baca juga:bumdes karpala jaya desa karang panggung musi rawas sukses pasarkan kopi selangit ke pulau jawa
"sebelum membahas materi raperda kita akan melakukan mou (memorandum of understanding) dengan eksekutif," jelasnya.
untuk dari 7 raperda diprioritaskan 3 raperda, sedangkan 4 raperda masih ada yang perlu dilengkapi. kita minta untuk dilengkapi hingga akhir juli atau agustus 2024.
adapun 3 raperda prioritas yang segera dibahas yakni :
1. raperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2023;
2. raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2024;
3. raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) induk tahun anggaran 2025;
baca juga:sulit dapat bahan baku kerajinan dari bahan rotan mulai ditinggalkan 
"raperda pertanggungjawaban apbd 2023 akan dibahas pada pertengahan bulan juli dari tanggal 17, 18, 19 dan 20 juli 2024. di akhir juli raperda pertanggungjawaban apbd 2023 disahkan," jelasnya.
ditambahkanya, kemudian awal agustus masuk raperda perubahan apbd 2024.
"selanjutnya september bahas rperda apbd induk tahun 2025," ucapnya.
sedangkan 4 reperda lainnya
1. raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045;
2. raperda tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2024-2044;
baca juga:pengesahan anggota dprd kabupaten musi rawas periode 2024-2029 sk gubernur begini prosesnya
3. raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten musi rawas;
4.  raperda grand design pembangunan kependudukan kabupaten musi rawas tahun 2024-2049.
"kita tunggu untuk dilengkapi ada hal-hal yang perlu dilengkapi yan tidak bisa kita publikasikan ke publik. intinya 4 raperda tersebut belum siap untuk dibahas. kita tidak mau memaksakan karena berdasarkan pengalaman pada tahun 2023 eksekutif berjanji siap untuk melengkapi tapi ketika masuk ke pembahasan di pansus eksekutif tidak melengkapi, sehingga ditolak pansus. kita tidak ingin terjadi seperti itu kembali. kalau raperda belum lengkap tidak kita bahas,"  ungkapnya.
baca juga:petani mentimun di desa nawangsasi musi rawas berharap bantuan pupuk
politisi partai demokrat mengakui bahwa pengesahan program peraturan daerah (propemperda) tahun 2024 terlambat disahkan karena ketidaksiapan pihak eksekutif.
seharusnya memang mou propemperda ini sudah ditandatangani di awal triwulan pertama, ini sudah masuk triwulan kedua. "pihak eksekutif tidak siap," akunya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 10 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan