Bapemperda-Eksekutif Sepakat Pembahasan 2 Raperda Dibatalkan Ini Alasannya

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID - Sebanyak 2 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah diajukan eksekutif ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dibatalkan untuk dibahas tahun ini.

Adapun 2 Raperda dimaksud yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Raperda tentang Penanganan Kumuh.

Hal tersebut kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Musi Rawas, H Alamsah Amanan kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Selasa 9 Juli 2024.

Menurutnya keputusan tersebut diambil dalam rapat  Bapemperda DPRD Kabupaten Musi Rawas bersama eksekutif.

BACA JUGA:Sasaran Imunisasi Polio di Musi Rawas 54.962 anak

Dua Raperda ditarik pertimbangannya karena Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Musi Rawas belum klop karena karena harus menyelesaikan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044.

Sedangkan Raperda Penanganan Kumuh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) belum siap anggaran diantaranya untuk pembuatan naskah akademik.

Anggarannya baru akan dianggarkan di APBD Perubahan 2024.

Sehingga dari 9 Raperda yang diajukan eksekutif sebelumnya 7 Raperda lanjut ke pembahasan.

BACA JUGA:BUMDES Karpala Jaya Desa Karang Panggung Musi Rawas Sukses Pasarkan Kopi Selangit Ke Pulau Jawa

"Sebelum membahas materi Raperda kita akan melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan eksekutif," jelasnya.

Untuk dari 7 Raperda diprioritaskan 3 Raperda, sedangkan 4 Raperda masih ada yang perlu dilengkapi. kita minta untuk dilengkapi hingga akhir Juli atau Agustus 2024.

Adapun 3 Raperda prioritas yang segera dibahas yakni :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;