Kades Wajib Dilakukan Pada 2024 ini, Sebagai Wujud Pemerintah Desa Bersih dari KKN

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 23 Jul 2024 - 15:35

Kades Wajib Lapor di LHKPN-ilustrasi-Instagram

kades wajib dilakukan pada 2024 ini, sebagai wujud pemerintah desa bersih dari kkn                            koranlinggaupos.id - berdasarkan aturan yang telah ada, bahwa kades wajib melaporkan harta kekayaannya.
meski telah wajib bagi para kades, namun berdasarkan data di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) masih ada belum melapor.
data yang telah dihimpun koranlinggaupos.id selasa 23 juli 2024, aturan teruntuk para kades wajib lapor lhkpn tersebut tertuang pada peraturan kpk atau komisi pemberantasan korupsi.
yakni peraturan kpk no.2 tahun 2020 tentang perubahan peraturan kpk no.7 tahun 2019 tentang pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.
baca juga:tentang pilkades serentak, desak bupati muratara laksanakan putusan ma
baca juga:hasil invetarisir dpmd jumlah kades yang diperpanjang masa jabatan 167
maka setiap kades diwajibkan melaporkan data harta kekayaan, tentu aturan ini juga ditopang dengan adanya aturan daerah masing-masing.
laporan para kades ini nanti yakni pelaporan semua harta kekayaan seluruh anggota keluarga inti.
tentu ini mulai dari awal menjabat hingga akhir menjabat sebagai kades.
selain itu bagi kades yang akan melapor dengan bentuk formulir yang telah disediakan lhkpn.
baca juga:penganiaya kades asal musi rawas dapat keringanan hukuman
baca juga:penganiaya kades di musi rawas menangis di hadapan hakim
maka kades wajib menyertakan dengan data-data pendukung yang menujukan harta kekayaan.
dengan awalnya dari wajib mengisi formulir aktivasi uud 1945, uu dengan nik dan email yang aktif.
tentu ini akan ditunjukan di inspektorat daerah masing-masing.
sinspektorat daerah ini nanti akan mengaktifkan akun yang telah dimasukan diaplikasi.
baca juga:ini pesan penting pj bupati muba untuk pj kades mekar jaya 
baca juga:masa jabatan 299 kades diperpanjang, ini pesan penting dari pj bupati muba
dan dilanjutkan dengan menetapkannya peraturan bupati tentang wajib lapor lhkpn.
pelaporan lhkpn ini sebagai wujud pemerintahan yang bersih dari kkn agar terwujudnya desa yang anti korupsi.
desa anti korupsi merupakan wujud tata kelola pemerintahan desa yang bersih dari korupsi, berwibawa, transparan, tidak diskriminasi, akuntabel.
desa yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau kkn tentunya diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat masing-masing.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 24 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan