Dorong Terlaksananya Pemilu Ramah Lingkungan

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Senin , 02 Sep 2024 - 17:30

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda.-Foto: tangkapan layar-Bawaslu RI.

dorong terlaksananya pemilu ramah lingkungan                            koranlinggaupos.id - pemilihan umum (pemilu) ramah lingkungan yang digaung-gaungkan saat ini, nampaknya belum bisa terlaksana saat ini.
hal ini lantaran saat ini masih minimnya regulasi untuk penerapan pemilu ramah lingkungan.
untuk itu dikutip dari laman bawaslu ri, anggota bawaslu herwyn jh malonda berharap pemilu ramah lingkungan bisa dilaksanakan pada pemilu akan datang.
ia mengakui isu lingkungan belum menjadi prioritas penyelenggara pemilu, karena keterbatasan regulasi atau aturan yang ada.
baca juga:jaga integritas karena bawaslu juga diawasi masyarakat!
baca juga:bawaslu minimalisir pelanggaran politik uang
"seharusnya ramah lingkungan ini sudah menjadi bagian dalam setiap kebijakan yang dibuat, karena kita tahu jika krisis lingkungan sudah sangat mengkhawatirkan," ungkapnya. 
namun wacana pemilu ramah lingkungan ini harus terus disosialisasikan secara masif ke masyarakat.
karena menurutnya masih banyak yang menganggap pemilu ramah lingkungan merupakan hal yang bertolak belakang.
"bisa dilihat contoh kecil saja dengan tidak memasang alat peraga kampanye di pohon," ungkapnya.
baca juga:data bawaslu ada 84 daerah masuk kategori rawan tinggi 
baca juga:ini potensi pelanggaran di pilkada 2024 menurut bawaslu
maka ia menegaskan, solusi yang dapat dilakukan agar ramah lingkungan tentu dengan melakukan daur ulang alat peraga kampanye.
"untuk itu kamis elalu sampaikan, kpu dalam membuat apk atau semacamnya harus berasal dari bahan daur ulang," jelasnya.
solusi kedua kpu bisa menetapkan regulasi untuk peserta pemilu mengangkat isu atau tema tentang lingkungan hidup baik dalam kampanye maupun dalam debat.
imbaukan saat kampanye soal menjaga lingkungan agar tetap baik dan terjaga, karena itu merupakan tugas semua pihak.
baca juga:bawaslu harus netral saat sidang di mk 
baca juga:pimpinan bawaslu di daerah diminta menulis buku agar kinerja diketahui publik
"kampanye pemilu ramah lingkungan merupakan tanggungjawab semua pihak baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan masyarakat," ungkapnya.
salah satu bentuk pemilu ramah lingkungan lainnya, dengan tidak lagi menggunakan banyak kertas (paperless) di setiap tahapan pemilu, namun beralih menggunakan teknologi digital. seperti e-election baik itu e-voting, e-counting, dan e-rekapitulasi. 
sementara kepala subdit sampah spesifik direktorat jenderal pengelolaan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mahanani kristiningsih mengatakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah mengeluarkan surat edaran menlhk nomor 3 tahun 2024 yang ditunjukan kepada gubernur, bupati, dan walikota.
menurutnya, kewenangan pengelolaan sampah terdapat di gubernur, bupati, dan walikota. mahanani menegaskan, se tersebut sebagai upaya mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. 
baca juga:bawaslu minta lsm hingga akademisi kritik mereka sebagai bahan evaluasi
baca juga:bawaslu muratara laksanakan rakor, ingatkan netralitas asn, kades hingga perangkat desa dan bpd 
"kami inginkan adanya peran aktif dan komitmen dari pemerintah daerah. tidak hanya pemda, juga peserta pemilu dan masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama untuk alat peraga kampanye," jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 3 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan