Bawaslu Gandeng Kepolisian untuk Pengamanan Saksi dan Bukti
![](https://linggaupos.bacakoran.co/upload/b202d84add9b9bf38b5348f11252d0e7.jpg)
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Disemenasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan Dalam Penanganan Perkara Pemilu Tahun 2024.-Foto : Dokumen-Bawaslu RI.
KORANLINGGAUPOS.ID - Mendekati Hari pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024, Bawaslu terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan.
Terutama yang menjadi antisipasi pihak Bawaslu, antisipasi pengamanan saksi dan alat bukti.
Dikutip dari laman Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol keamanan.
Menurutnya ini sangat penting untuk memastikan protokol keamanan efektif sehingga mencegah terjadinya gangguan keamanan.
BACA JUGA:Soal Rekomendasi Bawaslu untuk Dua ASN Lubuk Linggau, Ini Kata Pj Wali Kota
BACA JUGA:2 ASN Tidak Datang Dipanggil Bawaslu Lubuklinggau, Akan Ditindaklanjuti Sesuai Aturan
Bahkan ia memastikan Bawaslu juga terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama persidangan.
"Bawaslu juga meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan saksi dan alat bukti," tegasnya.
Saat ini ungkapnya, Bawaslu berupaya meningkatkan pelatihan petugas keamanan, ketersediaan peralatan keamanan dan perbarui peralatan keamanan yang sudah usang, pembentukan Standar Operation Procedure (SOP) protokol keamanan pimpinan dalam menghadiri sidang di pengadilan, penempatan protokoler dan pengamanan melekat pada pimpinan dalam melaksanakan tugas luar lembaga.
Bawaslu memiliki strategi seperti penyusunan Peraturan Bawaslu dan peraturan kebijakan lainnya dalam setiap tahapan pemilihan, dan optimalisasi integrasi produk hukum melalui JDIH.
BACA JUGA:Ada Temuan, Bawaslu Ingatkan ASN di Lubuk Linggau Jaga Netralitas
BACA JUGA:Pj Walikota Lubuklinggau Ingatkan Jaga Netralitas, 2 ASN Pemkot Dipanggil Bawaslu Ini Temuan
Mengedapankan fungsi pencegahan dan pengawasan partisipatif dengan melibatkan stakeholder terkait.
"Lalu optimalisasi pengawasan, penanganan elanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang efektif, efisien dan adaptif terhadap sistem informasi Integrasi data," jelasnya.