HBA Disebut 2 Periode Jabat Bupati Empat Lawang, Kuasa Hukum Beri Klarifikasi

hba disebut 2 periode jabat bupati empat lawang, kuasa hukum beri klarifikasi koranlinggaupos.id - bakal calon bupati empat lawang, h. budi antoni al jufri (hba) kembali diterpa isu tak sedap. hba  disebut-sebut  telah 2 periode menjabat  bupati empat lawang. dikutip koranlinggaupos.id dari sumateraekspres.id, isu ini langsung membuat fahmi nugroho, sh., mh selaku tim kuasa hukum hba. menurut fahmi nugroho, ia merasa perlu meluruskan perhitungan periode masa jabatan hba yang sempat viral tersebut. rabu 18 september 2024, fahmi nugroho menjelaskan secara berdasarkan perhitungan hukum yang berlaku, hba baru menjabat satu periode penuh sebagai bupati empat lawang. baca juga:hba-henny daftar lagi ke kpu empat lawang, begini penjelasan tim pemenangan baca juga:bakal calon bupati hba ajukan keberatan ke bawaslu, ini akar masalahnya fahmi menegaskan, hba dilantik sebagai bupati empat lawang pada 26 agustus 2013. hanya saja, kata dia,  jabatan tersebut dijalankan selama 2 tahun, 1 bulan, 27 hari. jabatan hba berakhir pada 22 oktober 2015 ketika h. syahril hanafiah diangkat sebagai pelaksana tugas (plt) bupati definitif empat lawang kala itu. menurut fahmi nugroho , hal ini menjadi dasar argumen bahwa masa jabatan hba tidak mencapai 2,5 tahun. “sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai satu periode penuh,” tegasnya. baca juga:perekrutan ptps dibuka bawaslu ingatkan panwascam laksanakan sesuai juknis baca juga:kpu memverifikasi berkas balon bupati dan wakil bupati diawasi bawaslu secara hukum, jelas fahmi nugroho, masa jabatan yang tidak mencapai setengah dari periode lima tahun (2,5 tahun) tidak dianggap sebagai satu periode penuh,  oleh karena itu, hba secara hukum baru pernah menjabat sebagai bupati empat lawang untuk satu periode, yakni pada 2008-2013 yang lalu. menurut fahmi, ia juga mengacu pada beberapa keputusan mk yang memperkuat perhitungan masa jabatan bupati definitif seperti, pasal 19 huruf (c) pkpu nomor 8 tahun 2024, yang  lahir berdasarkan tiga putusan mk yang sifatnya mengikat bagi semua pihak yaitu putusan mk nomor 22/puu-vii/2009, putusan mk nomor 67/puu-xviii/2020, dan putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023, fahmi mengungkapkan kedua aturan tersebut menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung sebagai satu periode adalah yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah periode jabatan. dengan tidak membedakan apakah kepala daerah menjabat secara definitif atau sebagai pelaksana tugas. kemarin, fahmi selaku kuasa hukum hba merinci tiga putusan mk yang relevan, pertama, putusan mk nomor 22/puu-vii/2009 menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung sebagai satu periode adalah jika telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan yang diemban. baca juga:pj wali kota lubuk linggau : sekretariat kpu dan bawaslu bantu komisioner baca juga:hasil rdp komisi ii, pemerintah, bawaslu, kpu, dan dkpp jika kotak kosong menang 2025 pilkada lagi kedua,  putusan mk nomor 67/puu-xviii/2020 memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan kepala daerah  di mana jika masa jabatan belum mencapai setengah periode, tidak dapat dihitung sebagai satu periode penuh. ketiga, putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023 kembali memperjelas bahwa masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih dari setengah periode tidak membedakan apakah kepala daerah menjabat secara definitif atau sebagai pelaksana tugas. selain itu, kata fahmi dalam surat dari dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri (kemendagri) yang ditujukan kepada kpu ri dengan nomor 100.2.1.3/3530/otda tanggal 14 mei 2024 sebelumnya.  pada surat tersebut menjelaskan bahwa masa jabatan plt kepala daerah dihitung sejak ditetapkannya surat keputusan penunjukan plt. baca juga:ketua bawaslu ingatkan jajarannya semua kegiatan harus terpublikasi baca juga:bawaslu muratara telusuri video yang beredar maka, lanjut fahmi, berdasarkan pasal 19 huruf (c) pkpu no. 8 tahun 2024, maka penjabat sementara adalah sama dengan pejabat definitif, dalam konteks cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani sebelumnya.  maka, terang fahmi, saat  h. syahril hanafiah diangkat menjadi plt bupati melalui sk menggantikan hba tanggal 22 oktober 2015 maka  sejak itulah dianggap sebagai bupati definitif empat lawang. jadi, terang fahmi, masa jabatan bupati definitif yang telah dijalani h. syahril hanafiah 2 tahun 10 bulan dan 3 hari atau terhitung sejak 22 oktober 2015 sampai dengan  25 agustus 2018. dengan telah ditentukan cara menghitung masa jabatan pejabat sementara (salah satunya plt), kata fahmi, maka tentu berimplikasi pada cara menghitung masa jabatan hba sebagai bupati definitif sebelumnya. baca juga:jajaran bawaslu diingatkan untuk disiplin input data badan ad hoc fahmi menjelaskan, apabila hba dilantik sebagai bupati empat lawang periode 2013-2018 pada 26 agustus 2013, maka start awal menghitungnya berdasarkan pasal 19 huruf (e) pkpu 8 tahun 2024  penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan adalah sejak tanggal 26 agustus 2013 dan berhenti pada saat ada bupati definitif lainnya. “dengan menggantikannya yaitu pada tanggal 22 oktober 2015 sejak terbitnya sk mendagri yang mengangkat h syahril hanafiah sebagai plt bupati empat lawang adalah 2 tahun 1 bulan dan 27 hari,” jelas fahmi. oleh karenanya, lanjut fahmi, apabila masa jabatan belum genap 2,5 tahun, maka tidak terkategori satu periode masa jabatan.  fahmi menegaskan, dengan demikian hba terhitung hanya 1 kali periode jadi bupati empat lawang yaitu periode 2008-2013 yang lalu.(sulis)

Tag

• # bakal calon bupati empat lawang
• # kuasa hukum hba beri klarifikasi
• # h. budi antoni al jufri
• # pilkada empat lawang
• # empat lawang

Share

• 
• 
• 
• 
•