Negara Melarang Kepala Daerah Memakai Fasilitas ini Selama Cuti Nyalon Pilkada 2024

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Jumat , 27 Sep 2024 - 22:22

Peneliti Pada Sumatera Initiative Research & Consulting, Eka Rahman.-Foto : Dokumen-Linggau Pos

"Artinya segala fasilitas yang terkait dengan jabatan seperti rumah dinas, mobil dinas, dan lainnya di berhentikan terlebih dahulu," jelasnya.

Pengawasan terhadap kepatuhan selama menjalani cuti, seyogyanya menjadi kewenangan Bawaslu Musi Rawas dan Muratara, karena sudah menerima surat pemberitahuan cuti.

Tentu dapat dilihat apakah fasilitas-fasilitas yang melekat tersebut masih digunakan atau tidak.

Terkonfirmasi misalnya : bahwa Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud akan keluar dari rumah dinas selama menjalani cuti, dan sepertinya Bupati Muratara Devi Suhartoni juga demikian.

Pada tahapan cuti kampanye ini, berkaca dari pengalaman pilkada sebelumnya, biasanya tidak menimbulkan masalah.

"Karena biasanya untuk penggunaan rumah dinas atau kendaraan dinas, para kontestan akan mematuhinya sebagaimana pengaturan perundangan," jelasnya.

negara melarang kepala daerah memakai fasilitas ini selama cuti nyalon pilkada 2024                            koranlinggaupos.id - kepala daerah / wakil kepala daerah yang ikut kontestasi kembali dalam pilkada 2024 diwajibkan ijin cuti di luar tanggungan negara dan memberitahukannya secara tertulis kepada kpu, bawaslu dan pihak kepolisian. 
ketentuan tersebut diataur pada pasal 70 uu no. 10/2016 tentang pilkada.
hal itu kata peneliti pada sumatera initiative research & consulting, eka rahman kepada koranlinggaupos.id, jumat 27 september 2024.
dalam konteks pilkada musi rawas dan musi rawas utara (muratara) yang kepala daerahnya mengikuti kontestasi kembali, diajukan kepada pj gubernur sumatera selatan (sumsel) selambatnya tujuh hari kerja sebelum di mulainya masa kampanye.
baca juga:kpu mura tetapkan ada tiga kali debat kandidat 
baca juga:ingatkan pendukung paslon hati-hati bermedia sosial
dalam konteks muratara, karena wabup h. inayatullah tidak ikut kontestasi, maka yang bersangkutan menjadi plt. bupati muratara. 
sementara untuk kabupaten musi rawas, karena bupati hj. ratna machmud dan wakil bupati hj. suwarti sama-sama ikut kontestasi pilkada 2024. 
pjs bupati musi rawas ditunjuk dari jajaran provinsi sumsel yakini deva octavianus coriza, s.e, m.si. 
secara teknis, pengajuan cuti ini diatur dalam pasal 3 ayat (2) permendagri no. 74/2016. 
baca juga:bawaslu mura ajak masyarakat sama-sama awasi kampanye
baca juga:pengundian nomor urut paslon bupati dan wakil bupati mura
lalu apakah para kepala daerah/wakil kepala daerah yang mengajukan cuti diluar tanggungan negara tersebut masih berhak menggunakan fasilitas negara? 
berdasarkan pasal 2 permendagri no. 74/2016 selama menjalani cuti dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
"artinya segala fasilitas yang terkait dengan jabatan seperti rumah dinas, mobil dinas, dan lainnya di berhentikan terlebih dahulu," jelasnya.
pengawasan terhadap kepatuhan selama menjalani cuti, seyogyanya menjadi kewenangan bawaslu musi rawas dan muratara, karena sudah menerima surat pemberitahuan cuti. 
baca juga:kpu muratara tetapkan nomor urut calon bupati dan wakil bupati 2024, sepakat kampanye damai
baca juga:sah, kpu muratara tetapkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati di pilkada serentak 2024
tentu dapat dilihat apakah fasilitas-fasilitas yang melekat tersebut masih digunakan atau tidak.
terkonfirmasi misalnya : bahwa bupati musi rawas hj. ratna machmud akan keluar dari rumah dinas selama menjalani cuti, dan sepertinya bupati muratara devi suhartoni juga demikian.
pada tahapan cuti kampanye ini, berkaca dari pengalaman pilkada sebelumnya, biasanya tidak menimbulkan masalah. 
"karena biasanya untuk penggunaan rumah dinas atau kendaraan dinas, para kontestan akan mematuhinya sebagaimana pengaturan perundangan," jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 28 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan