Anggota DPRD Musi Rawas Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Berikut Pesan Penting Pjs Bupati Musi Rawas

Reporter: MUKMIN |

Editor: SULIS |

Senin , 30 Sep 2024 - 21:51

Pjs Bupati Musi Rawas Deva Oktavianus Coriza bersama Pj Gubernur Sumsel diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel dan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode 2019-2024.-Foto : Mukmin /Linggau Pos-

Pertama, Secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagianintegral dari Pemerintahan Daerah, dimana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan (unitaris) memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan Lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat local atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah.

Kedua, Setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui Partai Politik.

Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan.

Kondisi ini tentu menciptakan kondisi dimana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian yang perlu digaris bawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal Saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik diatas kepetingan pribadi maupun golongan.

Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas saat diambil sumpah jabatan yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.-Foto : Mukmin /Linggau Pos-

Ia juga mengiatkan bahwa dalam menjalankan tugas Saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP dan sebagainya.

"Saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat Pasal 96 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebutkan 3 (tiga) fungsi DPRD, yaitu:

1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

2) Fungsi Penyusunan Anggaran.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi Pembentukan Perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah.

anggota dprd musi rawas periode 2024-2029 resmi dilantik, berikut pesan penting pjs bupati musi rawas                            koranlinggaupos.id - penjabat sementara (pjs) bupati kabupaten musi rawas deva oktavianus coriza menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 40 anggota dprd kabupaten musi rawas periode 2024-2029, senin 30 september 2024.
pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 40 anggota dprd musi rawas melalui rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin oleh ketua pengadilan negeri (pn) lubuklinggau yunizar kilat daya, s.h., m.h.
dalam sambutannya, pjs bupati musi deva oktavianus coriza menyampaikan ucapan selamat kepada 40 anggota dprd yang baru dilantik, dan terima kasih kepada anggota dprd periode 2019-2024.
selanjutnya pjs kabupaten musi rawas membacakan sambutan tertulis menteri dalam negeri (mendagri) jenderal polisi (purn) prof. drs. h. muhammad tito karnavian., m.a., ph.d, yang berbunyi:
pj gubernur sumsel yang diwakili oleh kepala dinas perhubungan provinsi sumsel saat menyarankan surat keputusan kepada anggota dprd musi rawas nasrun.-foto : mukmin /linggau pos-
baca juga:40 anggota dprd mura terpilih dilantik 
baca juga:30 anggota dprd kota lubuklinggau 2024 -2029 dilantik, 1 orang mundur ini penggantinya 
"atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggitingginya kepada seluruh rakyat indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 februari 2024 yang lalu," ungkapnya.
ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dewan kehormatan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media/pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai.
pasal 18 ayat (3) uud nkri tahun 1945 telah mengatur bahwa “pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum," jelasnya. 
berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota dprd yang baru saja dilantik, yakni:
foto bersama pjs bupati musi rawas didampingi ketua pengadilan negeri lubuklinggau, ketua dprd sementara dan wakil ketua dprd sementara musi rawas dan pj gubernur sumsel yang diwakili kepala dinas perhubungan provinsi sumsel.-foto : mukmin /linggau pos-
baca juga:30 anggota dprd kota lubuklinggau periode 2024-2029 dilantik hari ini
baca juga:berikut 13 ‘wajah baru’ anggota dprd kota lubuk linggau, siapakah pimpinan sementara?
pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan dprd merupakan bagianintegral dari pemerintahan daerah, dimana karakter dari dprd di dalam kerangka negara kesatuan (unitaris) memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat local atau regional. oleh karena itu, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakan dprd sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah.
kedua, setiap anggota dprd dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik.
hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan.
kondisi ini tentu menciptakan kondisi dimana anggota dprd memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. namun demikian yang perlu digaris bawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik diatas kepetingan pribadi maupun golongan.
anggota dprd kabupaten musi rawas saat diambil sumpah jabatan yang dipimpin oleh kepala pengadilan negeri lubuklinggau yunizar kilat daya, s.h., m.h.-foto : mukmin /linggau pos-
baca juga:resmi dilantik 45 anggota dprd kabupaten muba, 10 kursi partai golkar berikut nama-namanya
baca juga:selamat! 45 anggota dprd kabupaten muba resmi dilantik, berikut nama-namanya
ia juga mengiatkan bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti kpk, bpk, bpkp dan sebagainya.
"saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah menyebutkan 3 (tiga) fungsi dprd, yaitu: 
1) fungsi  pembentukan peraturan daerah (perda) 
2) fungsi penyusunan anggaran.
 3) fungsi pengawasan 
fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. 
baca juga:berikut 40 calon anggota dprd musi rawas terpilih yang dilantik 30 september 2024
baca juga:30 september anggota dprd kota lubuk linggau terpilih bakal dilantik, ini persiapannya
hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota dprd bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. 
kemudian, fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota dprd untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan.
untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
sedangkan fungsi pengawasan, merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional. baik terhadap laporan keterangan pertangungjawaban (lkpj) kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum.
baca juga:kpu tetapkan winasta ayu duri gantikan h rodi wijaya, calih dprd kota lubuk linggau
baca juga:satu calon anggota dprd terpilih mengundurkan diri, begini penjelasan kpu lubuk linggau
pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota dprd kabupaten/kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata.
melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi dprd, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan  (knowledge) yang luas, kemampuan (skill) yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas dprd yang menjadi tanggungjawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku (attitude) yang baik.
oleh karena itu, anggota dprd berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. 
namun, perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugastugasnya.
baca juga:pj bupati muba tanggapi saran 8 fraksi dprd muba
pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota dprd dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien, demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dankesejahteraan masyarakat.
“kemudian saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota dprd masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasanya kepada bangsa dan negara,” tutup pjs bupati musi rawas deva oktavianus coriza mengakhiri sambutan tertulis mendagri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 1 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan