Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan, Tiga Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi BLUD RSUD Rupit Tidak Ajukan Eksepsi

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Senin , 14 Oct 2024 - 21:56

Terdakwa kasus dugaan korupsi di BLUD RSUD Rupit Muratara jalani sidang di ruang sidang Tipikor pada PN Palembang-Foto : sumeks.co -

jalani sidang pembacaan dakwaan, tiga terdakwa kasus dugaan korupsi blud rsud rupit tidak ajukan eksepsi                            koranlinggaupos.id-terdakwa kasus dugaan korupsi di blud rsud rupit muratara jalani sidang di ruang sidang tipikor pada pn  palembang. ketiganya dihadirkan oleh penuntut umum sekaligus kasubsi penuntutan kejari lubuklinggau ichsan azwar sh mh, untuk mendengarkan pembacaan dakwaan kepada masing-masing terdakwa.
dikutip dari sumeks.co tiga oknum mantan pejabat pada rsud rupit ini tidak keberatan usai didakwa penuntut umum kejari lubuklinggau
dihadapan majelis hakim tipikor pn palembang diketuai efiyanto sh mh, ketiganya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana operasional pada badan layanan umum daerah rsud rupit tahun anggaran 2018. dalam dakwaan disebutkan tiga terdakwa ini diduga telah melakukan penyelewengan anggaran berupa anggaran belanja operasional rumah sakit.
selain itu, ketiganya juga didakwa atas dugaan mark-up pada belanja serta tidak adanya perencanaan dalam belanja di rsud rupit muratara.
baca juga:terdakwa kasus korupsi anggaran makan minum rumah tahfidz divonis ringan
baca juga:tiga terdakwa kasus dugaan korupsi blud rsud muratara, dipindahkan ke lapas palembang
diuraikan ichsan, para terdakwa itu yakni dr madri jeri afrimando merupakan mantan direktur rsud rupit periode januari- juli 2018, lalu dr herlina direktur rsud rupit periode agustus- desember 2018 serta dian winarni bendahara pengeluaran rsud rupit.
untuk itu mereka didakwa dan dijerat dengan dakwaan melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3)  undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo  pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. kemudian, subsider pasal 3 jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 pemberantasan undang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
terdakwa melalui tim penasihat hukum tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan (eksepsi) dan meminta majelis hakim untuk melanjutkan sidang pembuktian perkara. majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan.
"memerintahkan penuntut menghadirkan saksi-saksi pada sidang pemeriksaan perkara yang akan digelar senin pekan depa, " ungkap hakim ketua sebelum menutup sidang.
baca juga:tersangka kasus dugaan korupsi di blud rsud rupit segera dilimpahkan
baca juga:2 direktur dan bendahara rsud rupit muratara jadi tersangka kasus korupsi 
kasi pidana khusus kejari oku selatan ahmad arjansyah akbar sh mh msi menerangkan jumlah seluruh saksi sebagaimana berkas ada kurang lebih 62 orang saksi.
"tapi kita pilah pilih dulu saksi mana yang akan dihadirkan didalam sidang nantinya," ungkap kasi pidsus.
selain saksi mereka juga bakal menghadirkan beberapa orang ahli dipersidangan. dan para terdakwa masih dilakukan penahanan sementara diantaranya dua terdakwa perempuan dilakukan penahanan di lpp perempuan merdeka palembang dan satu terdakwa yang laki-laki ditahan di rutan tipikor pakjo palembang. 
diketahui sebelumnya, ketiga tersangka tersebut herlina selaku direktur blud rsud rupit periode juli hingga desember 2018 asn warga  jalan lintas sumatera, dusun iii, desa maur baru, kabupaten muratara. dian winani menjabat sebagai bendahara pengeluaran blud rsud rupit tahun anggaran 2018 asn warga jalan tanara no. 1, rt 04, kelurahan air kuti, kecamatan lubuklinggau timur i, kota lubuklinggau. jefri afrimando ( 39) selaku direktur blud rsud rupit periode januari-juni 2018 asn warga jalan tanara, rt 4, kelurahan air kuti, kecamatan lubuk linggau timur 1, kota lubuk linggau. 
baca juga:lapas narkotika kelas iia muara beliti ikuti penyuluhan anti korupsi
baca juga:stop pungli dan gratifikasi, lapas narkotika kelas iia muara beliti ikuti gerakan anti korupsi
ketiganya diamankan petugas karena diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun anggaran 2018 senilai rp 1,04 miliar.
kasus ini terjadi tahun 2018 di rsud rupit kabupaten muratara, dimana dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten muratara  tahun anggaran 2018 yang diduga dilakukan oleh tersangka dian winani selaku bendahara pengeluaran blud rsud rupit muratara bersama jeri afrimando, pimpinan blud rupit masa jabatan 3 januari 2018 - 31 juli 2018 dan herlinah selaku pejabat teknis pelayanan blud rsud rupit periode januari - juli 2018 dan dan selaku pimpinan blud masa jabatan 1 agustus 2018 - desember 2018. 
dugaan korupsi ini dilakukan dengan cara belanja menggunakan dana blud rsud rupit tahun 2018 tidak sesuai dengan dokuman pelaksana anggaran (dpa) dan rencana kerja anggaran (rka) sebagaimana ketentuan pasal 81 permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan blud, pasal 66 permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang blud. lalu melakukan pencatatan buku tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, melakukan pengeluaran belanja atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif)  dan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban lebih tinggi dari belanja sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai rp1.047.320.849,86 sebagaimana laporan hasil audit investigatif bpk ri nomor : 26/lhp/xxi/06/2023 22 juni 2023 dalam kegiatan belanja blud rsud rupit.
dengan demikian perbuatan tersangka telah melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55  ayat (1)  ke-1 kuhpidana, subsidiair pasal 3 jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 15 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan