Bawaslu Muratara Sudah Terima Lima Laporan

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Selasa , 15 Oct 2024 - 22:36

Komisioner Bawaslu Muratara sedang melakukan kajian terhadap laporan yang masuk-Foto : Dok. Bawaslu Muratara -

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dan di Pasal 188 disebut Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 atau paling banyak Rp. 6.000.000,00.

"Untuk itu disetiap kesempatan kami selalu ingatkan mereka untuk bisa menjaga netralitas selama Pilkada. Jangan sampai melanggar yang akgirnya dilaporkan ke Bawaslu. Karena jika sudah dilaporkan tentu akan kami tindaklanjuti," ungkapnya.

Kedepan Bawaslu berharap kepada masyarakat segera melaporkan ke mereka jika mendapati dugaan pelanggaran yang mungkin saja lepas dari pengawasan Bawaslu maupun Panwascam.

Ia menjelaskan laporan dugaan pelanggaran disampaikan paling lama tujuh hari setelah diketahui terjadinya dugaan pelanggaran.

Apabila laporan disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan maka laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan laporan tidak akan terregister.

"Untuk syarat formal yakni identitas pelapor, nama dan alamat pelapor, waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan 7 hari terhitung sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran. serta kesesuaian tanda tangan dalam formil laporan dengan kartu identitas. Sementara syarat materil waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian serta bukti," jelas Farlin. (*)

bawaslu muratara sudah terima lima laporan                            koranlinggaupos, id- hingga kemarin bawaslu muratara sudah terima lima laporan. hal ini disampaikan oleh komisioner bawaslu muratara divisi ppps, farlin addian, selasa 15 oktober 2024.
farlin mengungkapkan dari lima laporan tersebut, semua laporan tentang netralitas kepala desa dan perangkat desa serta bpd, yang dilaporkan oleh kuasa hukum masing-masing paslon.
dari lima laporan yang masuk jelas farlun, saat ini  semua sedang dalam proses kajian akhir. dan dalam prosesnya, bawaslu sudah memanggil pihak-pihak yang dilaporkan, saksi maupun pelapor untuk dilakukan klarifikasi.
"dari lima laporan, ada satu laporan yang tidak teregister. alasannya karena laporan yang dimasukkan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. karena berdasarkan pasal 9 ayat 4 perbawaslu nomor 9 tahun 2024 diatur, waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran. sementara laporan yang masuk terakhir melebihi batas waktu yang ditentukan," ungkap farlin. 
baca juga:selama masa kampanye sudah 10 laporan masuk ke bawaslu mura
baca juga:perkuat pengawasan, bawaslu muratara gandeng media massa dan generasi milenial
sementara 4 laporan lainnya yang sudah teregister saat ini dalam masuk kajian akhir. 
"untuk laporan yang masuk pertama kali sudah ada hasil akhir keputusan. dan hasil keputusannya sudah kita umumkan di papan pengumuman kantor bawaslu. sementara tiga laporan lainnya masih dalam proses kajian akhir," tegasnya. 
adanya lima laporan ini bawaslu muratara kembali ingatkan asn, tni/polri hingga kepala desa dan aparatur desa untuk bisa menjaga netralitas selama tahapan kampanye.
karena jika ada yang terbukti tidak menjaga netralitas, akan ada sanksi yang sudah menunggu. 
baca juga:pelamar melebihi kebutuhan bawaslu tidak memperpanjang waktu pendaftaran
baca juga:bawaslu kota lubuk linggau mencatat ada 14 dugaan pelanggaran pemilu
menurut farlin, sanksi sudah diatur dalam pasal 71 dan pasal 188 uu pemilihan gubernur, dan bupati dan walikota.
dimana dalam pasal 71 diatur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota tni/polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah 
dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
dan di pasal 188 disebut setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit rp. 600.000,00 atau paling banyak rp. 6.000.000,00.
baca juga:bawaslu muratara ingatkan lagi soal netralitas kepala desa, masih nekat ini sanksinya
baca juga:oknum kades muratara dilaporkan ke bawaslu, diduga tak netral
"untuk itu disetiap kesempatan kami selalu ingatkan mereka untuk bisa menjaga netralitas selama pilkada. jangan sampai melanggar yang akgirnya dilaporkan ke bawaslu. karena jika sudah dilaporkan tentu akan kami tindaklanjuti," ungkapnya.
kedepan bawaslu berharap kepada masyarakat segera melaporkan ke mereka jika mendapati dugaan pelanggaran yang mungkin saja lepas dari pengawasan bawaslu maupun panwascam.
ia menjelaskan laporan dugaan pelanggaran disampaikan paling lama tujuh hari setelah diketahui terjadinya dugaan pelanggaran.
apabila laporan disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan maka laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan laporan tidak akan terregister. 
baca juga:pusat buah abak lubuk linggau: pilihan terbaik dan berkualitas 
baca juga:sdn 25 lubuklinggau: punya ekstrakurikuler unggulan kembangkan potensi minat siswa
"untuk syarat formal yakni identitas pelapor, nama dan alamat pelapor, waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan 7 hari terhitung sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran. serta kesesuaian tanda tangan dalam formil laporan dengan kartu identitas. sementara syarat materil waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian serta bukti," jelas farlin. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 16 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan