Asik, Tahun 2025 UMK di Musi Rawas Bakal Naik

Reporter: APRI YADI |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Selasa , 05 Nov 2024 - 22:26

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Rawas H Alexander Akbar.-Foto: Apri Yadi-Linggau Pos

asik, tahun 2025 umk di musi rawas bakal naik                            koranlinggaupos.id - kabar gembira, ditahun 2025 upah minimum kabupaten/kota (umk) di kabupaten musi rawas (mura) bakal alami kenaikan.
diketahui tahun 2023 umk kabupaten mura hanya rp3 juta, lalu tahun 2024 umk di kabupaten mura mengalami kenaikan rp 3.364.399 dan ditahun 2025 dipastikan bakal naik lagi.
dibincangi koranlinggaupos.id, selasa 5 november 2024 kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten musi rawas h alexander akbar mengatakan umk 2025 mulai berlaku 1 januari 2025, dan sekarang masih dalam tahap persiapan.
"umk di musi rawas memang setiap tahunnya naik meskipun tidak terlalu signifikan. bahkan umk kita saat ini mengalahkan upah minimum provinsi (ump) sumsel," ungkapnya.
baca juga:umk di 17 wilayah di sumatera selatan 2024, catat mana lebih tinggi
baca juga:resmi dirombak jokowi umk sumatera selatan, cek wilayah mana yang umk tertinggi setelah kota palembang
umk ini jelasnya, berlaku untuk pekerja perusahan yang ada di kabupaten musi rawas.
menurutnya saat ini ada 30 perusahaan besar yang menerapkan umk semuanya bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dengan 1200 karyawan warga mura yang bekerja di perusahaan.
semua perusahan besar wajib menerapkan  umk, kalau tidak menerapkan dan ada laporan akan mereka tindak lanjuti. mereka akan mengajak pengawasa dari provinsi untuk lakukan penindakan.
“namun saat ini seluruh perusahaan yang ada di kabupaten mura semua sudah menerapkan umk yang ditetapkan, karena setiap bulan kita lakukan pembinaan," jelas alexander.
baca juga:umk provinsi sumsel 2024 berapa? segini nominal umk di berbagai kabupaten dan kotanya
baca juga:update harga tukar 1.950.000 koin hamster kombat september 2024, setara dengan gaji umk lubuklinggau?
umk ini diluar tanggung jawab perusahan lainnya seperti jaminan kesehatan, ketanagakerjaan dan masa pensiun natau pasangon.
karena secara undang-undang perusahan itu wajib melindungi pekerjanya
dengan jam kerja dari 7 jam untuk enam hari dan 8 jam untuk lima hari atau peminggunya 40 jam.
kalau lebih dari yang ditetapakn diberikan gaji lebih atau upah lembur.
baca juga:program tjsl pln peduli berhasil mengembangkan lapangan kerja dan umk secara nasional
baca juga:611 umk di musi rawas sudah sertikasi halal 
diharapkan umk mura akan meningkat dan tidak memberatkan para pengusaha, karena kalau umk naik signipikan akan berpengaruh pada perusahaannya   
dijelaskan alexander, untuk umk sudah dirapatkan dengan sekda melalui zoom metting yang langsung dihadiri kementrian dalam negeri (kemendagri) dan kementrian tenaga kerja (kemenaker). 
dalam penjelasan itu  pada 31 oktober 2024 akan dilaksanakan putusan mahkamah kontitusi mengenai uji undang-undang cipta kerja klasetre ketenagakerjaan, jadi pihaknya akan menungguh dari kemenaker yang diputuskan kepada disnaker nantinya.
kemudian 6 november penyerahan  umk untuk 22 jenis data dari bps kepada kemenaker untuk diserahkan gubernur sebagai dasar perhitungan umk,
baca juga:sulit menjangkau semua umk ini yang dilakukan badan penyelenggara jaminan produk halal 
baca juga:umk 2024 lubuklinggau tinggi dibandingkan ump di jambi, sumbar, sumut, lampung dan bengkulu
lalu 11 sampai 20 november 2024 yakni masa sidang dewan pengupahan provinsi, yang umk untuk menetapkan umprovinsi dan 21 batas akhir ump  setelah itu pihak disnaker kabupaten mura akan menetapkan umk.
yang dijadwalkan 22 sampai 29 november dewan pengupahan kabupaten akan melakukan giat dengan stakeholder terkait baik para pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi dan dinas perdagangan untuk menetapkan umk. 
ditambahkanya 30 november 2024 batas akhir penetapan umk dan artinya 30 november mereka sudah siap konsep dari kabupaten untuk disampaikan gubernur untuk pengesahan gubernur.
karena umk ini disahkan oleh gubernur dan 1 januari akan dimulai pemberlakuan umk tahun 2025.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 6 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan