Tak Dapat Pesangon, Pekerja di Mura Bisa Lapor ke Disnakertrans

Reporter: APRI YADI |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Senin , 11 Nov 2024 - 22:03

MEDIASI- Pihak Disnakertrans Kabupaten Mura melakukan mediasi para karyawan dan perusahaan.-Foto: Dokumen-Disnakertrans Kabupaten Mura

Lalu PHK Karena Kondisi Tertentu yakni dikarenakan hal-hal yang terjadi di luar kuasa karyawan atau perusahaan, seperti kondisi karyawan yang tidak memungkinkan untuk terus bekerja karena sakit atau kecelakaan hingga kondisi perusahaan yang pailit.

Kemudian PHK Karena Kesalahan Berat yakni ketika karyawan melakukan pelanggaran hukum lalu dipenjara dan mangkir selama 6 bulan lebih, perusahaan berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan.

Ditambahkanya karena biasanya perusahaan lebih tahu dengan soal PHK, kalau memang ingin efesiensi biasanya perusahan itu tidak mampu lagi membayar gaji dari karyawan, mereka melakukan pengurangan pada karyawannya.

"Walau bagainman pum kita tetap melindungi tenaga kerja namun jangan sampai perusahaan tersebut dirugikan. Itulah setiap masalah yang dilakukan perusahaan maka kita akan lakukan mediasi dahulu antara karyawan dan manajemen perusahaan agar tahu permasalahan benar. Jangan sampai akibat PHK sepihak pas diketahui babwa karyawan itu memang benar melakukan kesalahan yang fatal," tambahnya.

Ia menambahkan saat ini ada 12 ribu tenaga kerja asal Mura yang bekerja dari 30 perusahaan yang bergerak di bidang pekebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Mura.

Kebanyakan mereka bekerja dibidang mandor, satpam dan buruh harian.

Dengan kontrak pekerja dikebun sawit yakni Buru harian Lepas (BHL), perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), dan perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu (PKWTT) dan tetap.

tak dapat pesangon, pekerja di mura bisa lapor ke disnakertrans                            koranlinggaupos.id - jika pihak perusahaan tiba-tiba melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) tanpa ada alasan yang jelas, atau tidak memberikan pesangon, warga musi rawas bisa segera lapor ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten mura. 
dibincangi koranlinggaupos, id, senin 11 november 2024 kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten musi rawas h alexander akbar mengatakan jangan sampai ketika di phk pihak perusahaan, pekerja di musi rawas tidak menerima apa yang menjadi hak mereka. 
karena menurutnya, setiap pekerja atau karyawan ada hak-hak yang harus diterima saat di phk seperti pasangon, dan sebagainya. 
“kalau nanti ada karyawan di phk namun tidak dapat pasangon, mereka bisa melakukan pendekatan dengan pihak perusahaan untuk mediasi.," tegas alex.
baca juga:simak! begini menurut uu cipta kerja, soal besaran pesangon pekerja yang kena phk
baca juga:5 provinsi terdaftar banyaknya jumlah phk hingga pertengahan 2024, adakah provinsimu?
kalau  memang belum ditemui kesepakatan tegasnya, karyawan tersebut bisa langsung lapor ke disnaker kabupaten mura, sehingga pihaknya akan mengajukan mediasi dengan memanggil pihak perusahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"setiap perusahaan yang ada di kabupaten mura melakukan phk kepada karyawan wajib memberikan pasangon. namun untuk phk tergantung jenis phk nya, berbeda-beda pasangonnya," jelas alex.
ia menjelaskan, jenis-jenis phk yakni phk demi hukum biasanya phk disebabkan karena hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan pemutusan hubungan kerja yang berlaku.
hal-hal tersebut di antara lain adalah karyawan meninggal dunia hingga masa kontrak telah habis.
baca juga:59.764 orang terkena phk di 2024, ternyata ini dia biang keroknya
baca juga:kena phk? wajib lakukan ini agar keuangan anda tetap aman dan selamat
phk karena melanggar perjanjian kerja yakni karyawan yang melanggar perjanjian kerja biasanya akan diberi peringatan terlebih dahulu.
jika karyawan sudah mendapatkan surat peringatan lebih dari dua kali, maka perusahaan berhak untuk memutus hubungan kerja dengan karyawan.
lalu phk karena kondisi tertentu yakni dikarenakan hal-hal yang terjadi di luar kuasa karyawan atau perusahaan, seperti kondisi karyawan yang tidak memungkinkan untuk terus bekerja karena sakit atau kecelakaan hingga kondisi perusahaan yang pailit.
kemudian phk karena kesalahan berat yakni ketika karyawan melakukan pelanggaran hukum lalu dipenjara dan mangkir selama 6 bulan lebih, perusahaan berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan.
baca juga:kalau phk honorer terjadi, sama halnya bupati musi rawas menolak perintah presiden
baca juga:ratusan honorer rs dr sobirin takut di-phk, bupati musi rawas : tidak akan ada honorer yang diberhentikan
ditambahkanya karena biasanya perusahaan lebih tahu dengan soal phk, kalau memang ingin efesiensi biasanya perusahan itu tidak mampu lagi membayar gaji dari karyawan, mereka melakukan pengurangan pada karyawannya.
"walau bagainman pum kita tetap melindungi tenaga kerja namun jangan sampai perusahaan tersebut dirugikan. itulah setiap masalah yang dilakukan  perusahaan maka kita akan lakukan mediasi dahulu antara karyawan dan manajemen perusahaan agar tahu permasalahan benar. jangan sampai akibat phk sepihak pas diketahui babwa karyawan itu memang benar  melakukan kesalahan yang fatal," tambahnya.
ia menambahkan saat ini ada 12 ribu tenaga kerja asal mura yang bekerja dari 30 perusahaan yang bergerak di bidang pekebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten mura.
kebanyakan mereka bekerja dibidang mandor, satpam dan buruh harian.
baca juga:phk massal 14.000 karyawan, nokia terancam bangkrut
baca juga:dinas pendidikan musi rawas sukses buka bimtek pkg smp tahun 2024
dengan kontrak pekerja dikebun sawit yakni  buru harian lepas (bhl), perjanjian kerja dengan waktu tertentu (pkwt), dan perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu (pkwtt) dan tetap.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 12 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan