Belum Miliki Izin PBG, Gudang di Tanah Periuk Belum Bisa Difungsikan

Reporter: APRI YADI |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Selasa , 12 Nov 2024 - 21:08

Bangunan gudang di Jalan Lintas Lubuklinggau – Tugumulyo, Desa Tanah Periuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. Foto diabadikan Selasa 12 November 2024-Foto: Apri Yadi/Linggau Pos-

belum miliki izin pbg, gudang di tanah periuk belum bisa difungsikan                            koranlinggaupos.id- diduga belum milik persetujuan bangunan gedung (pbg) dari pemerintah, bangunan gudang di jalan lintas lubuklinggau – tugumulyo, desa tanah periuk, kecamatan muara beliti, kabupaten musi rawas (mura) belum bisa difungsikan.
pantauan dari lapangan bahwa untuk gudang yang dibangun permanen tersebut sekilas sangat besar berdiri diatas lahan sekitar 1 hektar, dan siap untuk operasikan, namun dilihat dari luar pintu gerbang di gembok dari luar. karena gudang tersebut digembok oleh sat pol pp kabupaten mura karena sebelumnya gudang tersebut masih terus beroperasi
saat dibincangi koranlinggaupos, id selasa 12 november 2024 plt kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten mura sunardin melalui kabid perizinan andi permana membenarkan dalam mendirikan gedung itu wajib milik pbg yang artinya adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.
dijelaskannya andi sapannya, kalau sebelumnya izin mendirikan bangunan (imb) yang sebelumnya dikelolah oleh dpmptsp, karena dengan adanya aplikasi lain ini untuk imb yakni sistem informasi bangunan gedung (sim-bg) didalam dpmpsp ada empat aplikasi yang digunakan yakni oss yang digunakan untuk perizinan yang memiliki klasifikasi baku lapangan usaha (kbli),
baca juga:pembobol gudang milik ketua komisi yudisial ri, prof amzulian akui nekat mencuri untuk bayar hutang
baca juga:sempat kabur, satu tersangka pencuri di gudang milik ketua ky di lubuk linggau akhirnya serahkan diri 
lalu aplikasi si cantik untuk seluruh jenis perizinan yang tidak masuk di oss misalnya untuk perizinan penelitian, yang tidak miliki kbli, dan aplikasi mall pelayanan publik (mpp) digital, dan baru beberapa daerah yang menggunakan dan mura menjadi percontohan dalam aplikasi mpp digital yakni masih terbatas izin baik izin tenaga kesehatan dan tenaga medis.
namun dalam mendirikan bangunan harus adanya sistem informasi bangunan gedung (sim-bg) namun yang mengelola sim bg ini ada dinas pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang (dpu cktr) dan dpmptsp.
jadi dalam permohonan dari aplikasi sim bg yang dikelolah dpucktr apa saja prosesnya. setelah selesai proses baru dpmptsp melakukan penerbitan. 
dpmptsp ini hanya sekedar penerbitan sertifikat izin pbg
baca juga:bombay textile lubuk linggau cuci gudang akhir tahun, yuk cek diskonnya!
baca juga:surat suara tiba di gudang logistik kpu musi rawas
“setahu kami untuk bangunan gudang di pinggir jalan lintas lubuklinggau – tugumulyo, tepatnya di desa tanah periuk, kecamatan muara beliti, kabupaten musi rawas (mura) belum memiliki izin pbg,” tutur andi.
karena sebelum menerbitkan pbg dinas pucktr akan menghitung retribusinya, dengan menyurati dpmptsp.
selanjutnya dpmptsp akan menerbitkan retribusinya atau surat ketetapan retribusi (skr).
setelah pihak gudang sudah membayar retribusinya. maka pihak dpmptsp akan menerbitkan pbg. 
baca juga:kuliner lubuk linggau : jaga kesehatan dengan segudang nutrisi, nutty pilihannya! 
baca juga:tim polda sumsel selidiki penyebab kebakaran gudang logistik kpu lubuk linggau
lanjut, andi dalam syarat pbg untuk gudang harus memiliki syarat perizinan mulai dari perizinan dasar, perizinan terkait lokasi, perizinan terkait lingkungan. kalau mereka sudah miliki semua ketiga perizinan tersebut maka proses pbg bisa diterbitkan
jadi sejauh ini pihak gudang belum mengajukan pbg, yang saat ini mereka hanya miliki perizinan dasar, perizinan terkait lokasi, perizinan terkait lingkungan sedang diproses di dpucktr 
“ditambahkan gudang itu milik pribadi, yang rencananya untuk disewakan ke distributor mayora”, papar andi.
dengan itu menghimbau kepada masyarakat untuk bisa mengurus perizinan sebelum mendirikan gudang, dan pemda mura terus fasilitas agar bisa terbit pbgnya, baik dari dinas pu maupun dpmptsp. 
terkecuali memang ada lokasi pbg tidak bisa diterbitkan, seperti lp2b atau lahan sawah, dan lahan kawasan hutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 13 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan