Pansus I Segera Bahas Draf Raperda Tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Jumat , 15 Nov 2024 - 22:38

Ketua Pansus I DPRD Kota Lubuk Linggau, Hj Rosmala Dewi.-Foto: M. Yasin-Linggau Pos

pansus i segera bahas draf raperda tentang anti perundungan di lingkungan sekolah                            koranlinggaupos.id - panitia khusus (pansus) i dprd kota lubuk linggau, segera membahas draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anti perundungan di lingkungan  sekolah.
pansus i menjadwalkan rapat bersama pihak terkait akan dilaksanakan senin 18 november 2024.  
hal tersebut kata ketua pansus i dprd kota lubuk linggau, hj rosmala dewi kepada koranlinggaupos.id, jumat 15 november 2024.    
menurutnya yang diundang dalam rapat tersebut dinas pendidikan (disdik) kota lubuk linggau dengan mengajak koordinator pengawas sekolah tingkat sd dan smp dan akademisi universitas bengkulu yang merupakan konsultan dan yang membuat buat naskah akademik tentang anti perundungan di lingkungan sekolah.
baca juga:dprd kota lubuk linggau bentuk pansus untuk membahas 3 raperda inisiatif
baca juga:dinkes apresiasi raperda inisiatif dprd tentang penyelenggaraan kesehatan rumah sakit
dijelaskan anggota fraksi pks, raperda tentang anti perundungan di lingkungan merupakan salah satu dari tiga raperda inisiatif dprd kota lubuk linggau.
dprd kota lubuk linggau menganggap pentingnya ada perda tentang anti perundungan di lingkungan sekolah sehingga dprd kota lubuk linggau mengajukan raperda inisiatif tentang anti perundungan di lingkungan sekolah.
pasalnya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di sekolah trandnya terus meningkat berdasarkan data pada tahun 2022 jumlah kasus perundungan di sekolah yang dilaporkan sebanyak 10 kasus.
tahun 2023 sebanyak 14 kasus. sementara untuk tahun 2024  belum direkap.
baca juga:pj bupati jelaskan 3 raperda inisiatif pemkab muba
baca juga:masa sidang ke-3 tahun 2024 dprd kota lubuk linggau ajukan 3 raperda inisiatif
"sebenarnya kasus perundungan terhadap anak atau bullying terjadi di sekolah banyak. berdasarkan data yang ada pada 2022 sebanyak, 10 kasus, tahun 2023 sebanyak 14 kasus. kasus tersebut yang terlapor atau yang dilaporkan. sementara untuk tahun 2024 belum diupdate," jelasnya.
melihat angka tersebut artinya terjadi peningkatan kasus.
"melihat data tersebut cenderung ada peningkatan dari tahun ke tahun. sementara itu merupakan yang dilaporkan bisa jadi banyak yang tidak dilaporkan," ucapnya.
rosmala dewi menyebut, pertimbangan tidak melaporkan kasus perundungan yang terjadi di sekolah diantaranya  karena pertimbangan  merusak citra sekolah.
baca juga:dprd tunggu eksekutif sampaikan dokumen raperda apbd perubahan 2024
baca juga:dprd gelar rapat penyampaian nota keuangan dan raperda apbd lubuk linggau tahun 2025
mungkin karena khawatir pendidik dianggap  abai selaku pengajar dan pendidik di sekolah.
"jadi banyak alasan yang menyebabkan  tidak dilaporkan," sebutnya.
sementara itu, lanjut rosmala dewi, dengan meningkatnya kasus perundungan di sekolah kota lubuk linggau belum ada payung hukum berupa perda.
sementara itu ada permendikbud no. 82 tahun 2015  tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sementara itu belum di breakdown (perincian) dalam bentuk perda di kota lubuk linggau.
baca juga:3 terminal masih beroperasi dishub musi rawas siapkan raperda pengendalian lalu lintas
baca juga:banyak kepala opd tidak hadir dalam rapat raperda rpjpd 2025-2045 ini kata ketua pansus 
sementara itu kasus bullying sudah meningkat, sehingga dprd menganggap penting adanya perda tentang anti perundungan di lingkungan sekolah.
dprd kota lubuk linggau dalam hal ini pansus i masih menunggu apakah raperda tentang anti perundungan di lingkungan sekolah akan diluaskan lagi diantaranya tentang sekolah ramah anak dan sekolah layak anak.
"nanti akan kita lihat perkembangan setelah pembahasan bersama mitra apakah cukup raperda tentang anti perundungan di lingkungan  sekolah atau diluaskan lagi tentang sekolah ramah anak dan sekolah layak anak," paparnya.
diketahui berita sebelumnya, dprd kota lubuk linggau mengajukan 3 raperda inisiatif pada masa sidang ketiga tahun anggaran 2024 yakni raperda tentang penyelenggaraan kesehatan rumah sakit, raperda tentang anti perundungan di lingkungan  sekolah dan raperda tentang pengelolaan sampah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 16 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan