Munculnya Halal dan Haram Pajak? Bukan Soal PPN 12 Persen

munculnya halal dan haram pajak? bukan soal ppn 12 persen koranlinggaupos.id - halal atau haram pajak tentu menjadi pertanyaan sebagian banyak orang, apa lagi saat ini pemerintah telah menerapkan pajak penambahan nilai (ppn) 12 persen. halal atau haram pajak menjadi pro dan kontra, namun pajak dalam islam yang sudah lama berseteru, kemunginan isu ini akan dimuncukan kembali. ada sebagian pihak tidak menerima pajak sebagai kewajiban agama, begiitu juga pihak menerima sebagai ijtihad ulama yang disahkan pemerintah sebagai kewajiban. perbedaan tentang pajak dalam islam tersebut ada yang mendukung masing-masing pihak mampu mengemukakan dalil dari al qur’an. baca juga:penunggak pajak kendaraan bakal di datangi ke rumah, 5 wilayah mana saja yang menerapkannya? baca juga:cek para pengusaha, ini barang dan jasa kena pajak ppn 12 persen mulai 1 januari 2025 hadits, ijma’ dan qiyas dari yang menyatakan menolak pajak atau dalil yang membolehkannya. dilansir dari halaman pajak.go.id, ada pihak yang menolak pajak dan jelas bahwa perintah memungut pajak tidak ditemukan dalam al qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas, malahan yang ada menurut mereka justru larangan memungutnya. di sisi lain, pihak yang berpendapat bahwa pajak itu diperbolehkan juga punya sejumlah dalil kuat dengan penjelasan bahawa pajak itu adalah sebuah perintah allah swt dan ada dalam islam. dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak menolak pajak, antara lain: baca juga:34 barang dan jasa tak dikenakan ppn 12 persen, berikut daftarnya yang diterapkan 1 januari 2025 baca juga:3 syarat membangun rumah sendiri tak kena pajak ppn 2,4 persen 1. larangan allah swt agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang bathil, qs. 2 :188 dan qs. 4 :29. kemudian hadits rasulullah saw tentang pemungut al maks yang berbunyi,” إِنَّ صَاحِبَ الْمَكسِ فِيْ النَّارِ, artinya , ”sesungguhnya pemungut al maks (pemungut pajak) masuk neraka” [hr ahmad 4/109]; 3 hadits rasulullah saw : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ, artinya : “tidak akan masuk surga pemungut al maks (orang yang mengambil pajak)”, (hr. abu daud ii/147 no.2937) baca juga:kppn lubuklinggau gelar evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 2024, beri reward puluhan satker baca juga:gerak geriknya mencurigakan di depan kppn lubuklinggau 4. hadits rasulullah saw yang berbunyi: ليْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ, artinya : “tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat” (hr ibnu majah i/570 no.1789); 5. hadits rasulullah saw :  فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ, artinya : “demi dzat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut al maks (pemungut pajak) bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (hr. muslim iii/1321 no.1695, abu daud ii/557 no.4442) baca juga:tidak terkecoh modus penipuan perbankan, ini imbauan bri untu masyarakat marak tagihan pajak berekstensi apk baca juga:bayar pajak tahunan kendaraan diwakilkan orang lain? begini syarat dan cara bayarnya 6. hadits rasulullah saw yang berbunyi: أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ , artinya : ”janganlah kalian berbuat zhalim. sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (hr. imam ahmad v/72 no.20714). kata-kata “shahibul maks” pada bahasan di atas umumnya diterjemahkan menjadi “pemungut pajak”. pihak yang menerima pajak juga tidak mau kalah dan mengemukakan beberapa dalil 1. perintah allah swt yang dari qs, 2.177, untuk mengeluarkan harta selain zakat yang berbunyi وءاتى المال على حبه, artinya : “dan memberikan harta yang dicintai”. ayat ini memerintahkan kaum muslim untuk memberikan harta selain zakat. pendapat ini didukung antara lain oleh abu zahrah, imam al-ghazali, sa’id hawwa, sayyid sabiq (fiqhus sunnah, kitab zakat, hal. 281); 2. perintah allah swt untuk mengeluarkan harta tatkala panen, dalam l-qur’an, qs. [6]:141)...وءاتوا حقَه يومٌ حصاده , artinya : “tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. (ibnu hazm dalam kitabnya al-muhalla, kitab zakat, hal. 241); 3. hadits rasulullah saw yang berbunyi : إن في المال لحقا سوى الزكاة. (روه الترميذى و بن ماجة) , artinya : ”di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping zakat.” (hr tirmidzi dari fathimah binti qais ra., kitab zakat, bab 27, hadits no.659-660 dan ibnu majah, kitab zakat, bab iii, hadits no.1789); 4. hadits rasulullah saw tentang kewajiban khalifah : الإمام راع و هو مسؤول عن رعيته (رواه مسلم) , artinya : ”seorang imam (khalifah) adalah adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya, (hr muslim). 5. dalam keadaan kekosongan baitul mal, seorang khalifah tetap wajib mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu kemudaratan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang  mengatakan:  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  , artinya,”segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya.” 6. hadits nabi saw tentang wajibnya kaum muslimin untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka : عن سلمة بن عبد ا لله بن مجضن الخطمى ‘ عن أ بيه  و كا نت له صحبة , قال : قال رسول الله صلى ا لله عليه و سلم. من ا صبح منكم أمنا فى سربه معاف فى جسد ه عند ه قوت يومه فكأنها حيذت له الد نيا.  artinya, “diriwayatkan dari salamah bin abdullah bin mahdhan al khathami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa rasulullah saw bersabda:”barang siapa diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini.”. (hr tirmidzi). dr. yusuf qardhawi dalam kitabnya fikh al zakah bahkan membuat bab tersendiri yaitu bab zakah wa dharibah (zakat dan pajak), yang menjelaskan bolehnya pemerintah memungut pajak. perdebatan tentang boleh atau tidaknya memungut pajak dengan perang dalil seperti di atas tidak akan menghasilkan kesepakatan apa-apa jika tidak di awali dengan pemahaman yang sama tentang apa saja sumber-sumber pendapatan negara yang di perbolehkan dalam islam. pendapatan negara (mawarid ad-daulah) pada zaman pemerintahan rasulullah muhammad saw (610-632m) dan khulafaurrasyidin (632-650m) diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu: ghanimah, fa’i, shadaqah atau zakat, sedangkan fa’i dibagi 3 macam yaitu kharaj, ‘usyr, dan jizyah. (*)

Tag

• # pajak haram
• # pajak halal
• # pajak indonesia
• # isu pajak halal haram pajak
• # pajak halal haram
• # ppn 12 persen

Share

• 
• 
• 
• 
•