Honorer Kecewa dengan 3 Keputusan MenPAN RB Tentang Seleksi PPPK 2024 Kenapa?

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Senin , 25 Nov 2024 - 14:33

Honorer Kecewa dengan 3 Keputusan MenPAN RB Tentang Seleksi PPPK 2024 Kenapa?-Tangkap Layar -

Namun, solusi ini juga menuai kritik, banyak tenaga honorer merasa status paruh waktu tidak memberikan kepastian karier yang jelas dan gaji yang ditawarkan dianggap tidak mencukupi kebutuhan hidup di banyak daerah.

Keterbatasan formasi ini menciptakan persaingan yang lebih ketat di kalangan tenaga honorer, sehingga semakin memperkecil peluang mereka untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Keputusan MenPAN RB ini menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagian tenaga honorer mendukung langkah seleksi karena dianggap mampu meningkatkan kualitas ASN.

Namun, sebagian lainnya menilai kebijakan ini tidak berpihak pada honorer yang telah lama mengabdi.

Pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga kualitas ASN agar pelayanan publik semakin profesional.

Namun, tenaga honorer yang merasa terabaikan berpendapat bahwa pengabdian jangka panjang mereka seharusnya menjadi salah satu faktor utama dalam pengangkatan.

Kebijakan seleksi PPPK 2024 dari MenPAN RB dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme aparatur negara.

Namun, beberapa keputusan dinilai tidak berpihak kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Ke depan, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan kesejahteraan honorer serta memastikan seleksi dilakukan secara transparan dan adil.

honorer kecewa dengan 3 keputusan menpan rb tentang seleksi pppk 2024 kenapa?                            koranlinggaupos.id- menpan rb mengumumkan serangkaian kebijakan penting terkait seleksi pppk 2024 untuk para tenaga honorer.
kebijakan seleksi pppk 2024 ini bertujuan menyelesaikan penataan tenaga honorer yang menjadi salah satu isu prioritas pemerintah.
meski kebijakan seleksi pppk 2024 ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme aparatur negara, beberapa keputusan justru menuai kontroversi terhadap tenaga honorer.
banyak tenaga honorer yang merasa kebijakan tersebut kurang adil, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi.
baca juga:nasib tenaga honorer setelah seleksi pppk 2024, apa yang menanti di 2025?
baca juga:5 kategori prioritas pada pendaftaran pppk 2024 tahap 2, apakah kamus termasuk
berikut rangkuman yang dikutip koranlinggaupos.id dari kebijakan menpan rb yang dianggap paling mengecewakan oleh kalangan honorer.
1. tidak ada pengangkatan otomatis
salah satu keputusan yang menjadi sorotan adalah seluruh tenaga honorer diwajibkan mengikuti seleksi tanpa terkecuali.
tidak ada pengangkatan otomatis berdasarkan masa kerja atau pengabdian.
kebijakan ini dianggap mengecewakan oleh banyak tenaga honorer yang berharap pengabdian mereka selama bertahun-tahun akan menjadi pertimbangan utama.
baca juga:golongan pppk ini paling tinggi nominal gajinya tembus rp7 juta bakal dicairkan desember 2024
baca juga:telah dibuka pendaftaran pppk 2024 tahap 2, cek kriteria dan cara daftar di sscasn
mereka yang telah bekerja selama lebih dari satu dekade merasa terbebani harus bersaing dalam seleksi terbuka.
selain itu, proses seleksi berbasis teknologi dianggap menyulitkan tenaga honorer yang kurang akrab dengan sistem komputerisasi, terutama bagi tenaga honorer yang lebih tua.
2. prioritas hanya untuk honorer yang terdaftar di database bkn
keputusan lainnya adalah hanya tenaga honorer yang terverifikasi di database bkn yang akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi pppk.
baca juga:siap-siap, bkpsdm lubuk linggau buka rekrutmen pppk tahap 2
baca juga:24 pelamar pppk mengajukan sanggahan ke panitia seleksi, hasilnya diumumkan 11 november
bagi tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database tersebut, peluang untuk lolos seleksi menjadi lebih kecil.
banyak dari mereka merasa keputusan ini tidak adil, terutama bagi honorer di daerah terpencil yang sering kali terlewat dalam proses validasi data.
proses verifikasi dan validasi data ini menjadi tantangan tambahan bagi honorer yang tidak tercatat, meskipun mereka aktif bekerja.
persaingan menjadi semakin ketat karena mereka harus bersaing dengan honorer lain yang datanya sudah terverifikasi.
baca juga:telah dibuka pendaftaran pppk 2024 tahap 2, cek kriteria dan cara daftar di sscasn
baca juga:kabar baik! dari mendagri tenaga honorer satpol pp dan damkar peluang menjadi pppk
3. kuota formasi yang terbatas
menpan rb juga menetapkan kuota formasi pppk yang dinilai terbatas.
dari total kebutuhan 2,3 juta pegawai, pemerintah hanya menyediakan kuota sebanyak 1,2 juta untuk tahun 2024.
sebagai solusi, pemerintah menawarkan opsi pengangkatan sebagai pppk paruh waktu dengan gaji yang disesuaikan.
baca juga:golongan pppk ini paling tinggi nominal gajinya tembus rp7 juta bakal dicairkan desember 2024
baca juga:musi rawas rekrut pppk gelombang ke-2, khusus untuk honorer yang kerja di pemkab 
namun, solusi ini juga menuai kritik, banyak tenaga honorer merasa status paruh waktu tidak memberikan kepastian karier yang jelas dan gaji yang ditawarkan dianggap tidak mencukupi kebutuhan hidup di banyak daerah.
keterbatasan formasi ini menciptakan persaingan yang lebih ketat di kalangan tenaga honorer, sehingga semakin memperkecil peluang mereka untuk diangkat menjadi pppk penuh waktu.
keputusan menpan rb ini menimbulkan perbedaan pendapat. sebagian tenaga honorer mendukung langkah seleksi karena dianggap mampu meningkatkan kualitas asn.
namun, sebagian lainnya menilai kebijakan ini tidak berpihak pada honorer yang telah lama mengabdi.
baca juga:seleksi pppk tahap 2 segera dibuka 
baca juga:5 kategori prioritas pada pendaftaran pppk 2024 tahap 2, apakah kamus termasuk
pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga kualitas asn agar pelayanan publik semakin profesional.
namun, tenaga honorer yang merasa terabaikan berpendapat bahwa pengabdian jangka panjang mereka seharusnya menjadi salah satu faktor utama dalam pengangkatan.
kebijakan seleksi pppk 2024 dari menpan rb dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme aparatur negara.
namun, beberapa keputusan dinilai tidak berpihak kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
baca juga:nasib tenaga honorer setelah seleksi pppk 2024, apa yang menanti di 2025?
baca juga:penerimaan pppk gelombang ke-2 ditutup 31 desember, ini syaratnya
ke depan, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan kesejahteraan honorer serta memastikan seleksi dilakukan secara transparan dan adil.
bagi tenaga honorer, kebijakan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan persiapan matang agar dapat bersaing dalam seleksi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 27 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan