Mulai 5 Januari 2025 Ada 2 Tambahan Skema Pajak Baru, Yuk Ketahui Tarif dan Pembayarannya Disini

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Rabu , 11 Dec 2024 - 11:42

Mulai 5 Januari 2025 Ada 2 Tambahan Skema Pajak Baru, Yuk Ketahui Tarif dan Pembayarannya Disini-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Mulai 5 Januari 2025, pemerintah Indonesia akan memberlakukan skema pajak baru untuk kendaraan bermotor.

Kebijakan skema pajak baru ini mencakup dua jenis pajak tambahan, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kedua pajak baru atau opsen tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penambahan 2 pajak baru ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah kabupaten/kota dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih adil serta terintegrasi.

Namun, kebijakan 2 pajak baru ini juga membawa konsekuensi berupa peningkatan biaya pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat.

Apa Itu Opsen PKB dan Opsen BBNKB?

Opsen adalah pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu.

Opsen PKB dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sementara Opsen BBNKB dikenakan atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kedua opsen ini dipungut bersamaan dengan PKB dan BBNKB.

Nantinya, rincian pembayaran opsen akan dicantumkan pada Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).

mulai 5 januari 2025 ada 2 tambahan skema pajak baru, yuk ketahui tarif dan pembayarannya disini                            koranlinggaupos.id-  mulai 5 januari 2025, pemerintah indonesia akan memberlakukan skema pajak baru untuk kendaraan bermotor.
kebijakan skema pajak baru ini mencakup dua jenis pajak tambahan, yaitu opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
kedua pajak baru atau opsen tersebut diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
penambahan 2 pajak baru ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah kabupaten/kota dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih adil serta terintegrasi.
baca juga:bayar pajak stnk tahunan kini semakin mudah lewat ponsel bisa tak perlu ke-samsat, begini caranya
baca juga:gaji pegawai pajak di indonesia tak naik tunjangan puluhan juta, berikut daftar gaji dan tunjangan 
namun, kebijakan 2 pajak baru ini juga membawa konsekuensi berupa peningkatan biaya pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat.
apa itu opsen pkb dan opsen bbnkb?
opsen adalah pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu.
opsen pkb dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok pajak kendaraan bermotor (pkb), sementara opsen bbnkb dikenakan atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
kedua opsen ini dipungut bersamaan dengan pkb dan bbnkb.
baca juga:cek para pengusaha, ini barang dan jasa kena pajak ppn 12 persen mulai 1 januari 2025
baca juga:10 wilayah ini masih buka pemutihan pajak kendaraan 2024, catat jadwalnya
nantinya, rincian pembayaran opsen akan dicantumkan pada surat ketetapan kewajiban pembayaran (skkp).
dokumen ini biasanya terlampir di bagian belakang stnk.
dengan tambahan dua jenis opsen, lembaran skkp akan memuat kolom baru untuk mencatat jumlah opsen pkb dan opsen bbnkb, di samping kolom pajak lainnya seperti bbn kb, pkb, dan swdkllj (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan).
cara pembayaran dan penyetoran opsen
baca juga:tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan, korlantas polri tempuh pendekatan door-to-door
baca juga:5 provinsi indonesia masih buka pemutihan pajak kendaraan bermotor 2024, adakah provinsimu
pembayaran opsen pkb dan opsen bbnkb dilakukan bersamaan dengan pembayaran pkb dan bbnkb.
setelah diterima oleh bank, dana tersebut akan disetor ke beberapa rekening sesuai alokasi:
1. pkb dan/atau bbnkb: disetorkan ke rekening kas umum daerah (rkud) provinsi.
2. opsen pkb dan bbnkb: disetorkan ke rkud kabupaten/kota tempat kendaraan terdaftar.
3. biaya administrasi stnk dan tnkb: disetor sebagai penerimaan negara bukan pajak (pnbp) ke rekening kas umum negara.
4. swdkllj: disetor ke rekening jasa raharja.
baca juga:setiap tahun membayar pajak kendaraan bermotor, uangnya lari ke mana ya? 
tarif opsen pkb dan bbnkb
opsen pkb dan bbnkb akan dikenakan sebesar 66 persen dari pajak terutang.
sebagai contoh, jika pajak pkb sebesar rp 1 juta, maka opsen pkb yang harus dibayar adalah rp 660 ribu.
dengan demikian, total pembayaran pkb termasuk opsen menjadi rp 1,66 juta.
untuk mengimbangi penambahan opsen, pemerintah menetapkan tarif maksimal pkb dan bbnkb yang lebih rendah:
baca juga:10 wilayah ini masih buka pemutihan pajak kendaraan 2024, catat jadwalnya
- pkb untuk kepemilikan pertama: maksimal 1,2 persen.
- bbnkb: maksimal 12 persen.
- pkb progresif (kendaraan kedua dan seterusnya): maksimal 6 persen.
pengecualian untuk provinsi dki jakarta
opsen pkb dan bbnkb tidak akan berlaku di provinsi dki jakarta.
menurut humas bapenda dki jakarta, dki jakarta tidak memiliki kabupaten/kota di bawahnya, sehingga tidak ada kebutuhan pengalokasian opsen.
baca juga:program pemutihan pajak kendaraan di wilayah ini gratis bea balik nama kendaraan, catat tanggalnya!
dki jakarta hanya akan menerapkan skema baru untuk pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan peraturan daerah no. 1 tahun 2024.
tarif progresif yang berlaku di dki jakarta adalah sebagai berikut:
1. 2 persen untuk kendaraan pertama.
2. 3 persen untuk kendaraan kedua.
3. 4 persen untuk kendaraan ketiga.
4. 5 persen untuk kendaraan keempat.
5. 6 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya.
baca juga:selamat tinggal calo! bayar pajak kendaraan bisa di indomaret, begini syarat dan caranya 
kepemilikan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan nama, nomor induk kependudukan (nik), dan/atau alamat yang sama.
kebijakan pajak baru ini berpotensi meningkatkan pengeluaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, terutama di luar dki jakarta.
meskipun demikian, pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan mendukung pembangunan infrastruktur.
pemilik kendaraan bermotor disarankan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini dengan memahami rincian biaya baru dan mengalokasikan anggaran pajak kendaraan secara bijak.
baca juga:penunggak pajak kendaraan bakal di datangi ke rumah, 5 wilayah mana saja yang menerapkannya? 
baca juga:siap-siap, lima daerah ini mengejar penunggak pajak kendaraan, cek adakah daerahmu?
selain itu, penting untuk selalu memperhatikan masa berlaku pajak kendaraan agar terhindar dari denda.
penerapan skema pajak baru dengan opsen pkb dan opsen bbnkb merupakan langkah signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
namun, kebijakan ini juga menjadi tantangan bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan biaya tambahan.
dengan memahami rincian tarif dan mekanisme pembayaran, diharapkan pemilik kendaraan bermotor dapat mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 12 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan