APK Melanggar Belum Dibuka Ini Sikap Bawaslu

Reporter: M. YASIN |

Editor: M. YASIN |

Rabu , 13 Dec 2023 - 21:13

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Lubuklinggau, Dedi Kariema Jaya.-FOTO: DOKUMEN PRIBADI-

apk melanggar belum dibuka ini sikap bawaslu                             lubuklinggau, linggaupos.bacakoran,co - alat peraga kampanye (apk) calon anggota legislatif yang di pasang di tempat yang dilarang belum ada yang dilepas.
pantauan linggau pos rabu 12 desember 2023 apk yang dipasang di tempat yang dilarang diantaranya di tiang listrik, tiang telpon, pohon penghijauan milik pemerintah di jalan yos sudarso jalan a yani, jalan hm suharto dan sebagainya belum dibuka. 
tidak itu saja termasuk apk yang dipasang di depan taman olaraga silampari (tos) kota lubuklinggau yang merupakan lahan milik tni-ad juga belum dilepas. 
ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) kota lubuklinggau, dedi kariema jaya membenarkan apk yang dipasang di tempat yang dilarang tersebut belum dibuka oleh pemiliknya.
baca juga:bupati musi rawas salurkan bantuan seragam sekolah gratis untuk pelajar
“ia belum ada yang membuka apk yang dipasang di tempat yang dilarang,” kata dedi mengaku sedang berada di jakarta sedang mengikuti kegiatan di bawaslu ri. 
menurut dedi tidak hanya di kota lubuklinggau, ia pun melihat di jakarta kondisinya juga sama banyak apk betebaran di pasang di tempat yang di larang.
“sama saja di sini juga (jakarta) bertebaran apk seperti tidak diurusi. kalau kondisinya begini bagaimana, ya,” jelasnya. 
dedi mengaku belum bisa mengambil keputusan karena ia belum rapat dengan anggota bawaslu kota lubuklinggau.
baca juga:prabowo panas ditanya soal putusan mk
“saya sedang di jakarta acara bawaslu ri. nanti setelah pulang dari jakarta kamis akan rapat dulu bagimana sikap bawaslu apakah dikirim surat peringatan lagi,. atau bagaimana nanti tergantung hasil rapat,” akunya.
diketahui sebelumnya bawaslu kota lubuklinggau, terima laporan dari pengawas kelurahan tentang dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (apk).
atas laporan tersebut bawaslu kota lubuklinggau menindaklanjuti dengan mengirimkan surat himbauan ke partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) yang diduga melanggar pemasangan apk agar membuka sendiri.
menurut ketua bawaslu kota lubuklinggau, dedi kariema jaya surat peringatan kepada parpol dan caleg yang diduga melanggar pemasangan apk sudah dikirimkan pada sabtu 9 desember 2023.
baca juga:janjikan layaan hukum gratis untuk masyarakat dengan nama 'hotline paris'
bawaslu memberikan batas waktu tiga hari terhitung sejak surat dikirimkan, jika apk yang dipasang di tempat yang dilarang tidak dibuka maka bawaslu akan mengirimkan surat rekomendasi ke pemerintah kota lubuklinggau, untuk menertibkan apk yabg dipasang melanggar aturan. 
“kita berikan waktu tiga hari. kita tunggu hingga hari selasa 12 desember 2023 kalau tidak membuka sendiri apk yang dipasang bukan pada tempatnya seperti di tempat fasilitas pemerintah, pohon pelindung, tiang listrik dan tiang telpon maka akan kita kirim surat rekomendasi ke pemkot lubuklinggau agar menertibkan,” katanya kepada linggau pos minggu 10 desember 2023.
menurut dedi panggilan akrapnya berdasarkan laporan pengawas kelurahan apk yang dipasang melanggar diantaranya di depan pasar ikan kecamatan lubuklinggau selatan 1 yang merupakan fasilitas milik pemerintah.
kemudian apk di pasang di lahan yang berada di seberang taman olahraga silampari (tos) yang merupakan lahan milik tni ad.
baca juga:partai gerindra tidak khawatir hasil debat perdana
“pengawas kelurahan sudah konfirmasi ke koramil bahwa benar lahan di seberang tos yang sering dipakai untuk latihan balap merupakan lahan milik tni maka pasang apk dikawasan itu melanggar,” katanya.
selain itu, tambah dedy apk yang dipasang di pohon penghijauan milik pemerintah, apk dipasang di tiang listrik, tiang telpon. 
menurut dedy dalam hal pengawasan bawaslu mengedepankan pencegahan. jika ditemukan dugaan pelanggaran diperingatkan agar mereka menertibkan sendiri agar tidak merepotkan stakeholder lain.
namun jika himbauan tidak diindahkan maka pihaknya terpaksa mengeluarkan surat rekomendasi kalau pelanggaran melanggar perda maka direkomendasikan ke pemerintah kota lubuklinggau.
baca juga:simak sarat jadi anggota kpps
rekomendasi diterbitkan berdasarkan keputusan rapat pleno bawaslu. 
aturan mengenai ketentuan kampanye termasuk pemasangan apk maupun bahan kampanye diatur di peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye.
sedangkan pengawasannya diatur pada peraturan bawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye.(sin)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 14 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan