7 Daftar Komponen Pajak yang Dikenakan pada Kendaraan Baru Tahun 2025

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Selasa , 24 Dec 2024 - 15:30

7 Daftar Komponen Pajak yang Dikenakan pada Kendaraan Baru Tahun 2025-Tangkap Layar -

7 daftar komponen pajak yang dikenakan pada kendaraan baru tahun 2025                            koranlinggaupos.id – membeli kendaraan baru tak hanya soal harga beli saja, namun juga melibatkan sejumlah komponen pajak yang harus dibayar.
di tahun 2025, beberapa jenis pajak kendaraan akan berlaku, yang meliputi pajak kendaraan bermotor (pkb), bbnkb, ppnbm, dan beberapa biaya administrasi lainnya.
berikut daftar lengkap komponen pajak yang harus diperhatikan oleh pemilik kendaraan baru.
baca juga:realisasi pajak daerah sumsel 2024 capai 98,44 persen, ini detailnya
baca juga:warga musi rawas antusias manfaatkan program pemutihan pajak tahun 2024 
1. pajak kendaraan bermotor (pkb)
pkb adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
tarif pkb berbeda-beda di setiap daerah dan berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 2022, tarif maksimal untuk kepemilikan pertama kendaraan adalah 1,2%.
sebagai contoh, di jakarta tarif pkb untuk kendaraan milik perorangan adalah dua persen untuk kepemilikan pertama dan maksimal 6% untuk kepemilikan kelima atau seterusnya.
untuk kendaraan atas nama perusahaan, tarif pkb adalah dua persen.
baca juga:program pemutihan pajak kendaraan di wilayah ini gratis bea balik nama kendaraan, catat tanggalnya!
baca juga:munculnya halal dan haram pajak? bukan soal ppn 12 persen
2. bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb)
bbnkb adalah pajak yang dikenakan pada penyerahan hak milik kendaraan bermotor, misalnya saat ada jual beli, tukar menukar, hibah, atau warisan kendaraan. berdasarkan undang-undang no.
1 tahun 2022, tarif bbnkb bisa mencapai 12%, namun di daerah provinsi tertentu, tarif ini bisa mencapai 20%.
3. pajak pertambahan nilai (ppn)
pajak pertambahan nilai (ppn) mulai tahun 2025 akan dikenakan sebesar 12% pada kendaraan baru.
ppn ini dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah, termasuk kendaraan.
baca juga:intip perbedaan pajak tahunan kijang innova reborn bensin dan diesel tahun 2024, apakah sama?
baca juga:pajak haram dalam islam apakah benar? ini pandangan ulama
sebagai contoh, kendaraan yang termasuk dalam kategori mewah akan dikenakan ppn sebesar 12% di samping ppnbm.
4. pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm)
ppnbm dikenakan pada barang-barang yang dianggap mewah, seperti mobil dan beberapa jenis motor.
mobil hampir semua dikenakan ppnbm, dengan tarif yang bervariasi tergantung pada tipe dan harga kendaraan.
sementara motor hanya motor dengan kapasitas di atas 250 cc yang dikenakan ppnbm.
baca juga:gaji pegawai pajak di indonesia tak naik tunjangan puluhan juta, berikut daftar gaji dan tunjangan 
baca juga:warga musi rawas antusias manfaatkan program pemutihan pajak tahun 2024 
5. biaya administrasi stnk, tnkb, bpkb, dan swdkllj
biaya administrasi ini mencakup pengurusan stnk, tnkb, bpkb, dan swdkllj.
swdkllj adalah asuransi kecelakaan yang wajib dibayar pemilik kendaraan setiap tahun.
biaya ini diatur oleh peraturan pemerintah no. 76 tahun 2020 dan bervariasi tergantung jenis kendaraan.
swdkllj dipungut oleh jasa raharja.
baca juga:pajak haram dalam islam apakah benar? ini pandangan ulama
baca juga:realisasi pajak daerah sumsel 2024 capai 98,44 persen, ini detailnya
6. opsen pajak kendaraan bermotor (pkb)
mulai januari 2025, beberapa daerah akan menerapkan opsen pkb yang dikenakan oleh kabupaten/kota.
opsen pkb ini akan dihitung sebesar 66% dari pajak yang terutang.
dengan penerapan opsen ini, bagian dari pajak yang biasanya diterima oleh pemerintah provinsi akan diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.
baca juga:gaji pegawai pajak di indonesia tak naik tunjangan puluhan juta, berikut daftar gaji dan tunjangan 
baca juga:warga musi rawas antusias manfaatkan program pemutihan pajak tahun 2024 
7. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb)
selain pkb, beberapa daerah juga akan mengenakan opsen bbnkb sebesar 66% dari pajak yang terutang.
seperti halnya opsen pkb, opsen bbnkb ini bertujuan untuk mempercepat distribusi pajak ke pemerintah kabupaten/kota.
perlu dicatat bahwa penerapan opsen pkb dan bbnkb tidak berlaku di semua daerah.
baca juga:tingkatkan tata kelola keuangan, petugas lapas narkotika muara beliti ikuti edukasi perpajakan bendahara 
khususnya di jakarta, tidak ada opsen pkb dan bbnkb yang dikenakan kepada pemilik kendaraan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 26 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan