Aturan Dalam Mendirikan Tempat Ibadah Sesuai SKB, Jadi Jangan Asal Ini Alasannya

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Rabu , 25 Dec 2024 - 11:23

Aturan Dalam Mendirikan Tempat Ibadah Sesuai SKB, Jadi Jangan Asal Ini Alasannya-ilustrasi-

Pemberlakuan Aturan

Ternyata, ada alasan yang mendasari lahirnya aturan ini.

Menurut pemerintah, aturan pendirian tempat ibadah dirancang untuk menghindari gesekan antarumat beragama.

Hal ini bisa saja terjadi jika suatu kelompok mendirikan tempat ibadah di wilayah yang mayoritasnya memiliki keyakinan berbeda.

Tidak hanya itu saja, aturan ini agar pendirian tempat ibadah bisa tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sekitar.

Dalam kasus tempat ibadah tidak memiliki dukungan warga sekitar, maka dalam hal ini akan dianggap memicu ketegangan

yang dimungkinkan akan bisa merusak hubungan antaragama di masyarakat.

Aturan pendirian tempat ibadah ini diatur yang telah melalui SKB 2006

dan menjadi upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah keragaman budaya dan keyakinan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah diharapkan mampu menciptakan dan mendukung kebebasan beragama dan tetap menjaga kerukunan sosial yang harmonis.

aturan dalam mendirikan tempat ibadah sesuai skb, jadi jangan asal ini alasannya                            koranlinggaupos.id - keragaman agama dan budaya di indonesia sangat banyak bahkan luas, baik dari sabang sampai merauke ada berbagai agama dan kepercayaan agama yang dianut masyarakat.
keberagaman agama di indonesia menciptakan warna-warni kehidupan yang unik dan memiliki kekhsan tersendiri.
dengan banyaknya keyakinan di setiap wilayah membuat kehidupan erat dengan selalu berdampingan, namun tentu ada tantangan dalam menjaga kerukunan.
tentu dalam menjaga kerukunan harus menepis isu agama yang belum diketahu kebenarannya.
baca juga:langkah cerdas persiapakan ibadah haji dengan tabungan haji bri aman dan terencana, ini keunggulannya
baca juga:smk pertanian negeri 2 tugumulyo semakin taat ibadah dan semangat belajar 
seperti salah satunya, isu mengenai  pendirian tempat ibadah.
kebebasan beragama di negara ini telah dijamin dalam konstitusi, begitu juga dengan penderian tempat ibadah.
perlu diketahui aturan khusus yang mengatur dalam setiap mendirikan tempat ibadah, hal ini untuk menjaga ketertiban dan kedamaian antar umat beragama.
memang tidak sembarangan dalam mendirikan tempat ibadah, dengan adanya aturan pendirian tempat ibadah yang ditetepkan pemerintah tentu ada alasannya.
baca juga:mi nurul islam lubuklinggau biasakan anak tunaikan ibadah sejak dini
baca juga:5 kiat menjaga semangat ibadah setelah ramadan
adapun aturan pendirian tempat ibadah yang cukup ketat saat ini sebenarnya bertujuan untuk menghindari konflik antarumat beragama.
memang terkadang dalam mendirikan tempat ibadah ini sering menimbulkan perdebatan.
apalagi di indoesia kebebasan beragama dianggap sebagai hak mendasar yang seharusnya dipermudah, bukan dibatasi.
makadengan begitu ada syarat dan aturan yang perlu diketahui dalam mendirikan tempat ibadah di indonesia. 
baca juga:inilah 20 tips meraih taqwa dengan melakukan ibadah dibulan ramadan 
baca juga:simak syarat dan mekanisme seleksi panitia penyelenggara ibadah haji (ppih) arab saudi 2024 
aturan pendirian tempat ibadah
sesuai surat keputusan bersama (skb) menteri agama (menag) dan menteri dalam negeri (mendagri) yakni no.8 dan no.9 tahun 2006.
skb ini telah menetapkan syarat yang harus dipenuhi sebelum atau tempat ibadah dapat didirikan.
adapun ketentuan penting sesuai dengan skb ini sebagai berikut :
baca juga:nyaman belajar di sd terpadu uswatun hasanah lubuk linggau, sekolahnya bersih dan asri 
baca juga:pemilihan duta pgsd universitas pgri silampari sukses diadakan, berikut nama-nama pemenangnya
1. jumlah pemeluk agama
dalam hal setiap mendirikan tempat ibadah, tentu hal yang diwajibkan ialah jumlah pemeluk agama yang setidaknya memiliki 90 pengguna tetap atau jemaah.
jumlah pemeluk agama ini bertujuan untuk memastikan bahwa tempat ibadah tersebut memang dibutuhkan masyarakat sekitar.
2. persetujuan warga sekitar
persetujuan warga sekitar merupakan yang wajib diikuti dalam ketentuan mendirikan tempat ibadah, maka diperlukan persetujuan setidaknya 60 orang dari warga sekitar yang tidak keberatan adanya pendirian tempat ibadah tersebut.
dengan adanya persetujuan warga sekitar ini diharapkan untuk menciptakan hubungan harmonis antara pemeluk agama dengan masyarakat di lingkungan tempat ibadah.
3. rekomendasi forum kerukunan umat beragama
setelah persyaratan diatas sudah tersedia, maka selanjutnya rekomendasi dari forum kerukunan umat beragama atau fkub.
hal wajib untuk mendapatkan rekomendasi dari fkub setempat ini tentu berfungsi memastikan bahwa rencana pendirian tempat ibadah tidak menimbulkan konflik sosial.
baca juga:segini rata-rata gaji di indonesia dari sd hingga s3 dalam laporan bps 2024
baca juga:segini rata-rata gaji di indonesia dari sd hingga s3 dalam laporan bps 2024
pemberlakuan aturan 
ternyata, ada alasan yang mendasari lahirnya aturan ini.
menurut pemerintah, aturan pendirian tempat ibadah dirancang untuk menghindari gesekan antarumat beragama.
hal ini bisa saja terjadi jika suatu kelompok mendirikan tempat ibadah di wilayah yang mayoritasnya memiliki keyakinan berbeda.
baca juga:ekskul tahfidz al-qur'an jadi program unggulan sd terpadu uswatun hasanah lubuk linggau
baca juga:sd al furqon lubuk linggau kembangkan karakter dan kreativitas lewat ekskul unggulan
tidak hanya itu saja, aturan ini agar pendirian tempat ibadah bisa tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sekitar.
dalam kasus tempat ibadah tidak memiliki dukungan warga sekitar, maka dalam hal ini akan dianggap memicu ketegangan
yang dimungkinkan akan bisa merusak hubungan antaragama di masyarakat.
aturan pendirian tempat ibadah ini diatur yang telah melalui skb 2006
baca juga:ingin mendapatkan kartu berobat gratis bpjs kesehatan bagi pbi, begini caranya
baca juga:pln mengajar di sd negeri 60 lubuklinggau bersama pln ulp mengedukasi keselamatan kelistrikan
dan menjadi upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah keragaman budaya dan keyakinan.
dengan kebijakan ini, pemerintah diharapkan mampu menciptakan dan mendukung kebebasan beragama dan tetap menjaga kerukunan sosial yang harmonis.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 26 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan