Begini Tanggapan Pengamat Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Rabu , 25 Dec 2024 - 22:37

Dr Fadhillah Hernawansyah -Foto : Dokumen Pribadi-

Melihat kondisi sekarang demokrasi masyarakat Indonesia harus dipimpin tidak bisa dibiarkan karena pendidikan masyarakat tidak merata. Kalau money politik merajalela yang akan tergadaikan sumber daya alam kita yang tergadai sehingga yang diharapkan untuk mensejahterakan rakyat tidak dapat tercapai.

Dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRD menurut Fadil tidak menurunkan derajat demokrasi. Dengan pemilihan tidak langsung di DPRD masih demokratis.

Pemilihan presiden di Amerika Serikat saha tidak secara langsung oleh masyarakat tapi dilakukan oleh voter.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih DPRD tetap demokratis karena DPRD dipilih oleh rakyat. "Rakyat memilih DPRD. DPRD yang memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah," paparnya.

Dengan pemilihan oleh DPRD efisiensi untuk mencapai kesehatan masyarakat. "Kita tidak boleh menghamburkan biaya karena hutang negara kita semakin banyak tapi kita masih menghamburkan uang," ucapnya.

Tampaknya memang Pilkada langsung lebih besar mudharat dibandingkan manfaat yang dirasakan.

Walaupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRD tidak seperti di jaman Orde Baru dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih baik. Sehingga hasil pemilihan bisa jauh lebih baik lagi sehingga harapan untuk mensejahterakan rakyat jauh lebih lebih besar, efisiensi keuangan jauh lebih baik.

Menurut Fadil sistem Pemerintahan Daerah harus memilih salah satu eksekutif atau legislatif yang berperan. Kalau sekarang ini keduanya punya inisiatif baik eksekutif dan legislatif dalam membantu Pemerintah Pusat. Pasalnya Pemerintah Daerah terdiri eksekutif dan legislatif.

Kalau sekarang 90 persen fungsi eksekutif manajerial karena sudah pakai e katalog tidak ada kreativitas. Dan beberapa kewenangan sudah diambil Pemerintah Pusat dan Provinsi. Seperti izin tambang galian dan air tanah diambil alih Provinsi.

"Tidak ada sistem yang sempurna. Jangan sampai kita menggunakan sistem sudah tidak cocok lagi. Namun semuanya tergantung kesepakatan para elit politik," jelasnya.

begini tanggapan pengamat jika kepala daerah dipilih dprd                               koranlinggaupos.id- awal mula dilaksanakan pilkada langsung dipilih rakyat agar tidak terjadi money politik karena persepsi pada saat itu tidak mungkin kasih uang rakyat karena jumlahnya ribuan
namun ternyata kondisinya sekarang berbeda, masyarakat yang menginginkan money politik, kalau sistem pilkada secara langsung dilanjutkan tidak akan berkualitas karena siapa yang banyak uang dia yang menjadi pemenang.
pengamat politik provinsi sumatera selatan (sumsel), dr fadhillah hernawansyah, mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara langsung sudah berdasarkan banyak riset dan diskusi yang panjang.
pilkada langsung pertama dilaksanakan tahun 2005. "artinya sudah berjalan lebih kurang 20 tahun," katanya kepada koranlinggaupos.id rabu 25 desember 2024.
baca juga:12 kepala daerah perempuan terpilih di pilkada 2024 dari wilayah sumut, sumsel hingga sumbar
baca juga:4 daerah sumsel diprediksi hujan petir, pada 23 desember 2024
pernyataan fadil tersebut menanggapi wacana yang digulirkan elit politik untuk mengembalikan sistem pilkada kembali dipilih dprd.
fadil panggilan akrabnya menjelaskan awal diubahnya sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari dipilih oleh dprd menjadi dipilih langsung oleh masyarakat untuk menghindari money politic (politik uang).
ketika dilaksanakan pilkada langsung diharapkan efektifitas pembangunan lebih baik dibandingkan dilaksanakan di dprd. "dulu pemilihan di dprd tingkat korupsi lebih dari 20 persen," tambahnya.
maka dari itu diubah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat. sebab pemikiran pada saat itu tidak mungkin akan memberikan uang kepada kepada masyarakat karena jumlahnya ribuan.
baca juga:3 kader pdip terpilih sebagai kepala daerah di sumsel pada pilkada 2024
baca juga:tingkatkan minat baca ini upaya yang dilakukan perpustakaan daerah kabupaten mura 
pilkada langsung dipilih rakyat agar tidak terjadi money politik. itulah sebabnya  dirubah pilihan dilakukan langsung oleh rakyat,  persepsi dulu tidak mungkin kasih uang rakyat jumlahnya ribuan. dan pembangunan bisa diselenggarakan lebih baik.
namun ternyata kondisinya sekarang berbeda, masyarakat yang menginginkan money politik. kalau sistem pilkada secara langsung dilanjutkan menurut fadil tidak akan berkualitas karena siapa yang banyak uang dia yang menjadi pemenang baik eksekutif maupun legislatif, itu menjadi fundamental.
melihat kondisi sekarang demokrasi masyarakat indonesia harus dipimpin tidak bisa dibiarkan karena  pendidikan masyarakat tidak merata. kalau money politik merajalela yang akan tergadaikan sumber daya alam kita yang tergadai sehingga yang diharapkan untuk mensejahterakan rakyat tidak dapat tercapai.  
dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh dprd menurut fadil tidak menurunkan derajat demokrasi. dengan pemilihan  tidak langsung di dprd masih demokratis.
baca juga:realisasi pajak daerah sumsel 2024 capai 98,44 persen, ini detailnya
baca juga:12 daftar kader gerindra terpilih jadi kepala daerah pada pilkada 2024 di sumsel dan sumut
pemilihan presiden di amerika serikat saha tidak secara langsung oleh masyarakat tapi dilakukan oleh voter.
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dprd tetap demokratis karena dprd dipilih oleh rakyat.  "rakyat memilih dprd. dprd yang memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah," paparnya.
dengan pemilihan oleh dprd efisiensi untuk mencapai kesehatan masyarakat. "kita tidak boleh menghamburkan biaya karena hutang  negara kita semakin banyak tapi kita masih menghamburkan uang," ucapnya.
tampaknya memang pilkada langsung lebih besar mudharat dibandingkan manfaat yang dirasakan.
baca juga:sumsel punya 5 proyek jalan tol trans sumatera yang siap bikin ekonomi daerah melesat!
baca juga:terjadi perubahan tarif pkb dan bbnkb sejumlah daerah, begini respon pemkab muba
walaupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh dprd tidak seperti di jaman orde baru dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih baik. sehingga hasil pemilihan bisa jauh lebih baik lagi sehingga harapan untuk mensejahterakan rakyat jauh lebih lebih besar, efisiensi keuangan jauh lebih baik.
menurut fadil sistem pemerintahan daerah harus memilih salah satu eksekutif atau legislatif yang berperan. kalau sekarang ini keduanya punya inisiatif baik eksekutif dan legislatif dalam membantu pemerintah pusat. pasalnya pemerintah daerah terdiri eksekutif dan legislatif.
kalau sekarang 90 persen fungsi eksekutif manajerial karena sudah pakai e katalog tidak ada kreativitas. dan beberapa kewenangan sudah diambil pemerintah pusat dan provinsi. seperti izin tambang galian dan air tanah diambil alih provinsi.
"tidak ada sistem yang sempurna. jangan sampai kita menggunakan sistem sudah tidak cocok lagi.  namun semuanya tergantung kesepakatan para elit politik," jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 26 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan