Oknum Kades Korupsi 700 Persil Prona, Begini Modusnya

Reporter: Sulis |

Editor: Sulis |

Kamis , 14 Dec 2023 - 18:52

Oknum Kades Slamet Parida senyum sumringah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi prona.-Foto : Sumeks Disway -

SUMSEL, LINGGAUPOS.BACAKORAN.CO - Korupsi kasus prona kembali terjadi. Kali ini menjerat seorang oknum kepala desa (Kades).

Dia tersenyum sumringah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Program Nasional Agraria (Prona). Nama tersangka yakni Slamet Parida, merupakan Kades Batu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Lebih kurang 700 persil tanah yang seyogyanya dijadikan sertifikat tanpa dipungut biaya, ternyata malah dikomersilkan oleh Tersangka Slamet Parida.

Untuk itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU akhirnya menetapkan oknum Kades Slamet Parida sebagai tersangka korupsi pembuatan sertifikat Prona tahun 2021.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Vanny Yulia Eka Sari SH MH, dikonfirmasi Kamis 14 Desember 2023 membenarkan Slamet Parida sebagai tersangka kasus korupsi sertifikat Prona.

"Yang bersangkutan usai ditetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut," ujar Vanny.

Diterangkan Vanny, sebelumnya tim penyidik Pidsus Kejari OKU telah melakukan serangkaian penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi.

Dikatakan Vanny, dalam serangkaian pemeriksaan saksi-saksi tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Slamet Parida sebagai tersangka.

Dibeberkannya, bahwa modus perkara yang dilakukan tersangka yakni pada tahun 2021 dengan kewenangannya selaku kades, memungut sejumlah uang kepada masyarakat desa untuk pembuatan sertifikat tanah melalui program Prona.

Lebih lanjut diterangkan Vanny, berdasarkan penyidikannya ditemukan lebih kurang 700 Persil tanah yang dipungut oleh tersangka Slamet Parida dari masyarakat desa.

"Tersangka sendiri mendapatkan uang sebesar Rp50 juta," ungkap Vanny

Dalam pengembangan penyidikan, lanjut Vanny ditemukan juga bagi-bagi uang kepada pihak lainnya dalam hal ini kepada panitia desa Program Prona.

oknum kades korupsi 700 persil prona, begini modusnya                            sumsel, linggaupos.bacakoran.co  - korupsi kasus prona kembali terjadi. kali ini menjerat seorang oknum kepala desa (kades).
dia tersenyum sumringah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi program nasional agraria (prona). nama tersangka yakni slamet parida, merupakan kades batu winangun, kecamatan lubuk raja, kabupaten ogan komering ulu (oku), provinsi sumatera selatan (sumsel). 
lebih kurang 700 persil tanah yang seyogyanya dijadikan sertifikat tanpa dipungut biaya, ternyata malah dikomersilkan oleh tersangka slamet parida.
untuk itu, kejaksaan negeri (kejari) oku akhirnya menetapkan oknum kades slamet parida sebagai tersangka korupsi pembuatan sertifikat prona tahun 2021.
baca juga:uas tegas dukung anies-cak imin ini alasannya
kasi penkum kejaksaan tinggi (kejati) sumsel vanny yulia eka sari sh mh, dikonfirmasi kamis 14 desember 2023 membenarkan slamet parida sebagai tersangka kasus korupsi sertifikat prona.
"yang bersangkutan usai ditetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut," ujar vanny.
diterangkan vanny, sebelumnya tim penyidik pidsus kejari oku telah melakukan serangkaian penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi.
dikatakan vanny, dalam serangkaian pemeriksaan saksi-saksi tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan slamet parida sebagai tersangka.
baca juga:debat cawapres gibran dan mahfud paling ditunggu
dibeberkannya, bahwa modus perkara yang dilakukan tersangka yakni pada tahun 2021 dengan kewenangannya selaku kades, memungut sejumlah uang kepada masyarakat desa untuk pembuatan sertifikat tanah melalui program prona.
lebih lanjut diterangkan vanny, berdasarkan penyidikannya ditemukan lebih kurang 700 persil tanah yang dipungut oleh tersangka slamet parida dari masyarakat desa.
"tersangka sendiri mendapatkan uang sebesar rp50 juta," ungkap vanny
dalam pengembangan penyidikan, lanjut vanny ditemukan juga bagi-bagi uang kepada pihak lainnya dalam hal ini kepada panitia desa program prona.
baca juga:hari ke-17 kampaye ganjar bertemu masyarakat di wilayah jabodetabek
vanny membeberkan, pihak-pihak yang turut kecipratan uang korupsi program prona yakni arif azhari sebagai bendahara panitia program prona tahun 2021 sebesar rp15 juta.
kemudian kepada arif amarudin selaku selaku ketua panitia program prona tahun 2021 sebesar rp7 juta.
serta diberikan juga kepada tiga orang lainnya yakni sekretaris dan dua anggota panitia program prona 2021 masing-masing sebanyak rp2 juta.
atas perbuatan tersangka slamet parida, kata vanny disangkakan dengan pasal 12 huruf e atau pasal 11 undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi.
baca juga:pj bupati banyu asin jani berikan kemudahan investor 
"tim penyidik akan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dimaksud dan akan meneruskan proses ini sampai nantinya perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri tipikor di palembang," tandasnya.
untuk diketahui, prona adalah proyek operasi nasional agraria, yaitu legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pandaftaran tanah, hingga penerbitan sertipikat tanah. 
program prona diselenggarakan secara nasional oleh kantor pertanahan/bpn. 
program ini diselenggarakan dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum kepemilikan tanah. 
baca juga:jalan alternatif kondisinya memprihatinkan
sasaran dari program prona adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
dengan kriteria antara lain pekerja dengan penghasilan tidak tetap seperti petani, nelayan, pedagang dan buruh musiman, serta lain-lain mereka yang berpenghasilan tetap seperti pegawai swasta bergaji umr, veteran dan sebagainya.
peserta program prona dibebaskan dari komponen biaya pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengesahan data fisik dan penerbitan sertifikat yang sudah ditanggung oleh pemerintah melalui dipa apbn kementerian agaria dan tata ruang.
program prona menjadi program strategis nasional pemerintah yang digaungkan presiden joko widodo untuk menuntaskan kepemilikan rp86 juta sertifikat di tahun 2023.(lik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 15 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan