Masuk Kelas 3, Wow Iuran BPJS Koruptor Harvey Moeis dan Artis Sandra Dewi Ditanggung Pemda

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Minggu , 29 Dec 2024 - 22:54

Terdakwa kasus korupsi timah Rp 300 Triliun Harvey Moeis dan istrinya Artis Sandra Dewi-Foto : Dok. IG Sandradewi88-

Lantas apa tanggapan Pj Gubernur Jakarta ?

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan mengecek terlebih dahulu terkait kepesertaan Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang didaftarkan oleh pemda sebagai peserta BPJS PBPU

"Saya cek dulu," tegas Teguh, Minggu 29 Desember 2024.

Sebelumnya dalam sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Harvey pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan ganti rugi senilai Rp 210 miliar.

"Menyatakan terdakwa Harvey Moeis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama," kata Hakim Ketua, Eko Aryanto, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin, 23 Desember 2024.

Harvey terdakwa kasus korupsi timah di wilayah izin usaha pertambangan pada PT Timah Tbk periode 2015-2022. Vonis pidana penjara itu lebih ringan hampir setengahnya dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yang meminta majelis hakim memvonis Harvey dengan pidana penjara selama 12 tahun. Kasus itu disebut merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

masuk kelas 3, wow iuran bpjs koruptor harvey moeis dan artis sandra dewi ditanggung pemda                             koranlinggaupos.id - terdakwa kasus korupsi timah harvey moeis dan istrinya, sandra dewi kembali jadi sorotan masyarakat.
bagaimama tidak, pasangan yang selama ini diketahui hidupnya bergelimang harta, ternyata terdaftar sebagai peserta pbi apbd bpjs kelas 3. informasi ini pun bikin masyarakat makin geram melihatnya.
dikutip dari tempo, pihak bpjs pun membenarkan informasi tersebut.
kepala humas bpjs kesehatan, rizzky anugerah membenarkan stasus kepesertaan bpjs harvey dan sandra.
baca juga:6 gagasan menteri agama untuk berantas korupsi di indonesia, dimulai dari kemenag
baca juga:hakordia 2024, pj bupati muba ajak masyarakat partisipasi berantas korupsi
“hasil pengecekan data, nama yang bersangkutan masuk ke dalam segmen pekerja bukan penerima upah (pbpu) pemda (nomenklatur lama pbi apbd) pemprov dki jakarta,” ungkap rizzky.
rizzky menjelaskan, segmen pbpu pemda berbeda dengan pbi-jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan pesertanya mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (dtks). peserta pbpu pemda, pesertanya dibiayai oleh pemerintah daerah dengan hak kelas rawat 3.
“pada segmen ini, persyaratannya tidak harus fakir miskin maupun orang yang tidak mampu, melainkan seluruh penduduk pada suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta program jkn dan bersedia diberikan hak kelas 3,” jelas rizzky.
rizzky  menekankan masyarakat yang termasuk dalam segmen pbpu pemda, sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
baca juga:kejari lubuk linggau peringati hakordia 2024, kajari: bersatu mengeksekusi semua tindak pidana korupsi
baca juga:oknum kepala sekolah dan kades bakal ditetapkan tersangka, dugaan korupsi dana bos dan blt
dikutip dari website bpjs kesehatan, pendaftaran peserta pbpu pemda dilakukan melalui pendataan oleh pemerintah daerah, yang selanjutnya didaftarkan kepada bpjs kesehatan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara bpjs dengan pemerintah daerah. 
sebagai catatan, pbpu pemda berbeda dengan kategori pbpu & bukan pekerja yang iurannya dibayar sendiri oleh peserta. 
lantas apa tanggapan pj gubernur jakarta ? 
pj gubernur jakarta teguh setyabudi mengatakan akan mengecek terlebih dahulu terkait kepesertaan harvey moeis dan sandra dewi yang didaftarkan oleh pemda sebagai peserta bpjs pbpu 
baca juga:oknum kades yang nyawer biduan terbukti korupsi dana desa, asal tunjuk angkat perangkat desa
baca juga:waduh, nama mantan bupati disebut dalam sidang dakwaan kasus korupsi iup tambang batu bara
"saya cek dulu," tegas teguh, minggu 29 desember 2024.
sebelumnya dalam sidang putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memvonis harvey pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan ganti rugi senilai rp 210 miliar.
 "menyatakan terdakwa harvey moeis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama," kata hakim ketua, eko aryanto, di pengadilan tipikor pada pn jakarta pusat, senin, 23 desember 2024.
harvey terdakwa kasus korupsi timah di wilayah izin usaha pertambangan pada pt timah tbk periode 2015-2022. vonis pidana penjara itu lebih ringan hampir setengahnya dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yang meminta majelis hakim memvonis harvey dengan pidana penjara selama 12 tahun. kasus itu disebut merugikan negara hingga rp 300 triliun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 30 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan