Toyota Crown atau Pilihan Lain? untuk Mobil Dinas Menteri Prabowo-Gibran

PT Astra International Tbk-TSO, sebagai pemenang tender, menyediakan 101 unit Toyota Crown untuk kendaraan dinas.

BACA JUGA:Resmi Maung Pindad MV3 Garuda Jadi Mobil Dinas Pejabat, Simak Keunggulan dan Spesifikasinya

Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid memiliki mesin A25-FXS dengan kapasitas 2.487 cc Dynamic Force Engine yang mampu menghasilkan tenaga 184 PS pada 6.000 rpm dan torsi puncak 221 Nm pada rentang 3.800-5.400 rpm.

Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan motor listrik yang memberikan tenaga 143 PS dan torsi 300 Nm, yang memungkinkan konsumsi bahan bakar lebih efisien dengan angka sekitar 20,8 km/liter.

Dengan sistem Hybrid Synergy Drive (HSD II) yang efisien, Toyota Crown juga dikenal ramah lingkungan dengan emisi gas buang yang rendah, mencapai 112 g/km.

Efisiensi bahan bakar dan rendahnya emisi menjadi alasan utama mengapa kendaraan ini dipilih sebagai mobil dinas bagi pejabat negara.

BACA JUGA:Sopir Mobil Dinas Satpol PP jadi Tersangka

Apakah Toyota Akan Tetap Menjadi Pilihan?

Walaupun Toyota Crown sudah terbukti menjadi kendaraan dinas yang handal dan efisien, keputusan untuk tetap menggunakannya atau beralih ke kendaraan lain masih tergantung pada kebijakan pemerintahan yang baru.

Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) akan menentukan apakah kendaraan dinas yang digunakan akan tetap menggunakan Toyota atau merek lain yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Dengan adanya perkembangan teknologi kendaraan listrik yang semakin pesat, ada kemungkinan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan mobil listrik sebagai pilihan utama bagi menteri dan pejabat setingkat menteri.

BACA JUGA:Intip Spesifikasi, Fitur, Desain dan Kenyamanan Mobil Dinas Prabowo Subianto

Seiring dengan upaya Indonesia untuk mendukung kebijakan ramah lingkungan.

Saat ini, seluruh pihak masih menunggu keputusan resmi dari Setneg terkait pengadaan kendaraan dinas untuk kabinet Prabowo-Gibran.

Meskipun Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid telah terbukti menjadi pilihan yang efisien dan ramah lingkungan, pilihan kendaraan dinas untuk kabinet baru akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang baru dan arahan dari Setneg.