Deliar Marzoeki Disnakertrans Sumsel Kena OTT, Ternyata Segini Harta Kekayaannya
Deliar Marzoeki Disnakertrans Sumsel Kena OTT, Ternyata Segini Harta Kekayaannya-Tangkap Layar -
Total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp 431.860.000, dengan sebagian besar berupa tanah dan bangunan.
Dari data LHKPN yang tercatat, harta kekayaan Deliar Marzoeki meliputi beberapa bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Muara Enim, yang totalnya mencapai sekitar Rp 71 juta.
BACA JUGA:OTT Kadisnakertrans Palembang: Kejari Temukan 117 Amplop Berisi Uang Rp 1 Juta di Rumah Istri Muda
Selain itu, dia juga memiliki dua mobil Toyota Kijang Innova tahun 2012 yang masing-masing bernilai sekitar Rp 180 juta.
Namun, meskipun memiliki kekayaan yang terdaftar, keberadaan uang yang ditemukan di bawah meja kerjanya saat OTT menambah spekulasi bahwa ada kemungkinan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri.
Kepala Kejari Palembang, Hutamrin, dalam keterangan persnya meminta agar masyarakat bersabar menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan kasus ini.
Setelah proses pemeriksaan selesai, Kejari Palembang berencana untuk mengungkapkan identitas para tersangka dan barang bukti yang telah disita.
BACA JUGA:Kadisnakertrans Sumsel Kena OTT, Istri Muda Mau Kabur ke Luar Kota
Hal ini tentunya menjadi harapan bagi masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik tetap terjaga.
Kejadian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mengawasi jalannya pengelolaan dana yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan dana publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan pejabat publik.
Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Kejari Palembang terhadap pejabat Disnakertrans Sumsel menjadi contoh bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, termasuk pejabat tinggi negara.
BACA JUGA:Kepala Disnakertrans Kena OTT Kejari, Elen Setiadi: Segera Siapkan Pelaksana Tugas
Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana publik harus dilakukan secara adil dan transparan.
Kejaksaan harus terus melakukan pengawasan dan investigasi yang mendalam terhadap kasus ini agar kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan tetap terjaga.