9 Kepala Daerah di Sumsel Dilantik 6 Februari, Termasuk Wali Kota Lubuk Linggau dan Bupati Musi Rawas
H Rachmat Hidayat - Walikota Lubuk Linggau Terpilih, Hj Ratna Machmud - Bupati Musi Rawas Terpilih, H Devi Suhartoni - Bupati Muratara Terpilih -Foto : Dok. Linggau Pos-
Menurut Giri, untuk daerah yang telah diputuskan oleh MK, pelantikan dijadwalkan pada 20 Maret 2025 mendatang.
Maka agar lebih sesuai dengan perkembangan yang ada, Menteri Dalam Negeri diminta untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 yang mengatur Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah.
Maka, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang telah menunggu akan berlangsung dalam dua tahap semuanya tahun 2025.
Pada tahap pertama akan dilakukan pada 6 Februari 2025 dan tahap kedua pada 20 Maret 2025.
BACA JUGA:Koimudin Berharap Wali Kota-Wakil Wali Kota Terpilih Wujudkan Janji Politik
BACA JUGA:DPRD OKI Gerak Cepat Usulkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Dalam surat yang diterima koranlinggaupos.id, kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP Rabu 22 Januari 2025, Komisi 2 DPR RI, Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menyetujui 3 hal:
Pertama, Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPU daerah serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/ kabupaten/kota kepada Presiden Republik Indonesia atau Mendagri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di ibu kota negara kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, Komisi II DPR RI meminta kepada Mendagri untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan Revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.