7 Jenis Sertifikat Tanah di Indonesia Beserta Fungsinya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Senin , 27 Jan 2025 - 12:31

7 Jenis Sertifikat Tanah di Indonesia Beserta Fungsinya-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan atas suatu tanah.

Kepemilikan sertifikat tanah memberikan jaminan hukum yang kuat bagi pemilik tanah.

Dalam peraturan agraria di Indonesia, terdapat berbagai jenis sertifikat tanah yang masing-masing memiliki fungsi, kelebihan, dan batasan.

Berikut penjelasan 7 jenis sertifikat tanah yang perlu Anda ketahui:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM)

SHM adalah sertifikat kepemilikan tertinggi yang diakui di Indonesia.

SHM memberikan hak penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengalihkan, dan mewariskan tanah tersebut tanpa batas waktu.

Sertifikat ini hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

SHM diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Sertifikat ini memuat informasi lengkap, seperti luas tanah, lokasi, nama pemilik, hingga stempel resmi.

2. Hak Guna Usaha (HGU)

HGU adalah hak untuk mengelola tanah milik negara untuk keperluan usaha seperti pertanian, perikanan, atau peternakan.

7 jenis sertifikat tanah di indonesia beserta fungsinya                            koranlinggaupos.id- sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan atas suatu tanah. 
kepemilikan sertifikat tanah memberikan jaminan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. 
dalam peraturan agraria di indonesia, terdapat berbagai jenis sertifikat tanah yang masing-masing memiliki fungsi, kelebihan, dan batasan.
berikut penjelasan 7 jenis sertifikat tanah yang perlu anda ketahui:
baca juga: tahun 2025 ada program ptsl khusus sertifikat tanah masjid dan mushala, kerjasama kemenag dan kementerian atr
1. sertifikat hak milik (shm)
shm adalah sertifikat kepemilikan tertinggi yang diakui di indonesia.
shm memberikan hak penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengalihkan, dan mewariskan tanah tersebut tanpa batas waktu.
sertifikat ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia (wni). 
baca juga:sertifikat tanah fisik mau menjadi ke sertifikat elektronik? begini caranya 
shm diterbitkan oleh badan pertanahan nasional (bpn) melalui pejabat pembuat akta tanah (ppat). 
sertifikat ini memuat informasi lengkap, seperti luas tanah, lokasi, nama pemilik, hingga stempel resmi.
2. hak guna usaha (hgu)
hgu adalah hak untuk mengelola tanah milik negara untuk keperluan usaha seperti pertanian, perikanan, atau peternakan.
baca juga:musi rawas terapkan sertifikat tanah elektronik, ini manfaat dan dampak positifnya
hgu berlaku untuk jangka waktu 25 hingga 35 tahun, dengan perpanjangan maksimal 25 tahun. 
hak ini diberikan kepada wni atau badan hukum yang berdomisili di indonesia, dengan luas tanah minimal 5 hektar.
3. hak guna bangunan (hgb)
hgb memberikan hak kepada pemilik untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
baca juga:50 sertifikat tanah digadai ke rentenir di lubuklinggau, bpn muratara : yang ketahuan baru 8
hgb berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. 
setelah masa berlaku habis, tanah akan kembali menjadi milik negara. 
hgb hanya dapat dimiliki oleh wni atau badan hukum indonesia.
4. hak pakai
hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah milik negara atau orang lain.
baca juga:oknum mafia tanah muratara gadai sertifikat tanah warga nibung, begini cerita korban
hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan penggunaan tanah.
pemilik hak pakai bisa berupa wni, orang asing yang tinggal di indonesia, badan hukum lokal, maupun badan hukum asing.
5. petok d
petok d adalah surat tanah tradisional yang menjadi bukti pembayaran pajak pada masa sebelum adanya undang-undang pokok agraria (uupa).
baca juga: tahun 2025 ada program ptsl khusus sertifikat tanah masjid dan mushala, kerjasama kemenag dan kementerian atr
setelah uupa diterapkan, petok d hanya diakui sebagai bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan tanah. 
petok d dapat dikonversi menjadi sertifikat hak milik (shm).
6. letter c
letter c merupakan dokumen pencatatan pajak dan identitas tanah yang disimpan di kantor desa atau kelurahan.
baca juga:sertifikat tanah elektronik baru diluncurkan jokowi, ternyata begini keunggulannya
surat ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena hanya mencatat riwayat pembayaran pajak tanah. 
namun, letter c dapat digunakan untuk pengurusan sertifikat tanah di bpn.
7. surat girik
girik adalah bukti pembayaran pajak tanah milik adat.
surat ini tidak menunjukkan hak kepemilikan atas tanah, melainkan hanya hak pengelolaan. 
baca juga:segini biaya balik nama sertifikat tanah 2024, serta rumus menghitungnya
girik dapat diubah menjadi shm melalui prosedur resmi di bpn.
pentingnya memiliki sertifikat tanah resmi
surat tanah seperti girik, petok d, atau letter c memang diakui secara administratif, tetapi memiliki kelemahan hukum. 
oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk meningkatkan status kepemilikan tanah menjadi sertifikat resmi, seperti shm atau hgb, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.
baca juga:bpn musi rawas terapkan sertifikat tanah elektronik, sudah tahu belum kelebihannya?
semoga informasi ini membantu anda memahami jenis-jenis sertifikat tanah dan pentingnya legalitas dalam kepemilikan properti.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 28 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan