BPJS Kesehatan Terapkan SIstem Baru Pada 1 Juli 2025, Tapi Ketahui Iuran dan Denda Saat Ini

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Kamis , 30 Jan 2025 - 16:00

BPJS Kesehatan Terapkan SIstem Baru Pada 1 Juli 2025, Tapi Ketahui Iuran dan Denda Saat Ini -KORANLINGGAUPOS.ID-Instagram

KORANLINGGUAPOS.ID - Pemerintah resmi menghapus kelas 1 hingga 3 dalam layanan BPJS Kesehatan, kedepannya skema iuran akan diterapkan dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Pemerintah melalaui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kabar terbaru mengenai implementasi layanan KRIS BPJS Kesehatan

Layanan KRIS BPJS Kesehatan untuk kelas rawat inap standar akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. Disebutkan bahwa sistem KRIS ini akan dihapus mulai pada bulan Juli 2025 nanti.

Menkes, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan KRIS BPJS Kesehatan akan diimplementasikan mulai tahun ini ya. "Tentu nanti implementasi KRIS BPJS Kesehatan akan dilakukan dengan cara bertahap," kata Budi dikutip Rabu 29 Januari 2025.

"Ke depannya, iuran ini harus menjadi satu, tetapi akan dilakukan bertahap," kata Budi dikutip KORANLINGGAUPOS.ID dari laman cnbcindonesia.com.

Keputusan terkait perubahan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut pasal 103B ayat (8) Perpres 59/2024 tentang penetapan iuran, manfaat dan tarif pelayanan yang dilakukan hingga 1 Juli 2025, selama masa transisi iuran akan berlaku.

Aturan terkait iuran sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2025, denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali.

bpjs kesehatan terapkan sistem baru pada 1 juli 2025,  tapi ketahui iuran dan denda  saat ini                             koranlingguapos.id - pemerintah resmi menghapus kelas 1 hingga 3 dalam layanan bpjs kesehatan, kedepannya skema iuran akan diterapkan dengan sistem kelas rawat inap standar (kris).
pemerintah melalaui menteri kesehatan (menkes) budi gunadi sadikin menyampaikan kabar terbaru mengenai implementasi layanan kris bpjs kesehatan 
layanan kris bpjs kesehatan untuk kelas rawat inap standar akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. disebutkan bahwa sistem kris ini akan dihapus mulai pada bulan juli 2025 nanti.
menkes, budi gunadi sadikin menyampaikan kris bpjs kesehatan akan diimplementasikan mulai tahun ini ya. "tentu nanti implementasi kris bpjs kesehatan akan dilakukan dengan cara bertahap," kata budi dikutip rabu 29 januari 2025.
 
baca juga:bingung bpjs kesehatan masih aktif atau tidak? begini cek status bpjs kesehatan via care center 165
baca juga:begini cara mudah dan cepat, cek status bpjs kesehatan aktif atau tidak via whatsapp pandawa
"ke depannya, iuran ini harus menjadi satu, tetapi akan dilakukan bertahap," kata budi dikutip koranlinggaupos.id dari laman cnbcindonesia.com.
keputusan terkait perubahan telah ditetapkan dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
menurut pasal 103b ayat (8) perpres 59/2024 tentang penetapan iuran, manfaat dan tarif pelayanan yang dilakukan hingga 1 juli 2025, selama masa transisi iuran akan berlaku.
aturan terkait iuran sebelumnya dalam peraturan presiden nomor 63 tahun 2022, soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
baca juga:nyesal baru tahu! ternyata begini cara cek status bpjs kesehatan aktif atau tidak via mobile jkn
baca juga:tak punya kartu bpjs kesehatan? ini persyaratan dan cara cetak kartu bpjs kesehatan
tidak ada denda telat membayar mulai 1 juli 2025, denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali.
peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap, dalam aturan tersebut skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. 
berikut penjelasannya:
1. peserta penerima bantun iuran (pbi) jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh pemerintah.
baca juga:3 cara melihat status bpjs kesehatan aktif atau tidak, tanpa harus ke kantor pelayanan bpjs kesehatan
baca juga:kartu bpjs kesehatan hilang? tenang anda bisa lakukan ini
2. iuran bagi peserta pekerja penerima upah (ppu) yang bekerja dengan lembaga pemerintahan.
terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota tni, anggota polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan.
dengan ketentuan : 4 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 1 persen dibayar oleh peserta.
3. iuran peserta ppu yang bekerja di bumn, bumd dan swasta.
baca juga:bpjs ketenagakerjaan bayar manfaat jaminan kehilangan pekerjaan hingga ratusan miliar, apakah kamu termasuk?
baca juga:apakah peserta bpjs kesehatan mandiri bisa pindah ke pbi jika punya tunggakan? ini penjelasannya
sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan : 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.
4. iuran keluarga tambahan ppu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua.
besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah, per orang per bulan, dibayar oleh peserta pekerja penerima upah.
5. iuran bagi kerabat lain dari ppu seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya.
baca juga:kelas bpjs kesehatan diganti jadi kris, yuk cek iuran per september 2024
baca juga:ini kategori peserta bpjs ketenagakerjaan yang berhak klaim jht serta syaratnya
namun, untuk peserta pekerja bukan penerima upah (pbpu), iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri.
berikut rinciannya:
a. sebesar rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas iii.
- khusus untuk kelas iii, bulan juli - desember 2020, peserta membayar iuran sebesar rp 25.500. sisanya sebesar rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
baca juga:benarkah peserta bpjs ketenagakerjaan bisa menonaktifkan sendiri? yuk cek
baca juga:3 kriteria peserta bpjs kesehatan mandiri yang bisa pindah ke pbi, apa kamu termasuk?
- per 1 januari 2021, iuran peserta kelas iii yaitu sebesar rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar rp 7.000.
b. sebesar rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas ii.
c. sebesar rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas i.
6. iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan.
baca juga:ini syarat dan cara daftar bpjs ketenagakerjaan mandiri, serta iuran per bulannya
baca juga:bpjs kesehatan tak aktif tiba-tiba? ternyata ini 4 penyebab dan cara mengaktifkannya
telah ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok, pegawai negeri sipil (pns) golongan ruang iii/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, akan dibayar oleh pemerintah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 31 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan