Pemerintah Warning Bagi Gubernur, Bupati dan Walikota Terpilih 2025, Tanpa Penting Wajib Diterapkan

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 11 Feb 2025 - 12:00

Pemerintah Warning Bagi Gubernur, Bupati dan Walikota Terpilih 2025, Tanpa Penting Wajib Diterapkan-Tangkapan Layar-

pemerintah warning bagi gubernur, bupati dan walikota terpilih 2025, tanpa penting wajib diterapkan                            jakarta, koranlinggaupos.id - tidak ada lagi staf khusus dan tenaga ahli yang diangkat gubernur, bupati dan walikota terpilih nanti, larangan pengangkatan tersebut diberlakukan harus dilakukan.
larangan bagi gubernur, bupati dan walikota terpilih tersebut untuk menekan pemborosan anggaran di daerah dan mencegah pengangkatan pegawai didasarkan kepentingan politik. 
hal ini disampaikan kepala badan kepegawaian negara (bkn), prof zudan arif fakrulloh, pada beberapa waktu lalu.
jika sudah dilarangan, maka bagi yang masih melakukannya ini merupakan pelanggaran terhadap aturan ini, maka kepala daerah dikenai sanksi tegas dari pemerintah pusat.
baca juga:gubernur, walikota, dan bupati terpilih dilantik 6 februari dan 20 maret 2025
baca juga:harta kekayaan gubernur sumatera selatan terpilih tak sebanding dengan gubernur maluku utara 
ia menegaskan kepala daerah yang baru dilantik juga tidak diperbolehkan ini kebijakan yang diterapkan untuk menghindari pemborosan anggaran daerah.
serta mencegah pengangkatan pegawai berdasarkan kepentingan politik.
jika aturan ini dilanggar, pemerintah pusat akan memberikan sanksi tegas.
prof. zudan dalam rapat evaluasi seleksi cpns dan pppk bersama komisi ii dpr ri di kantor gubernur sulawesi selatan, rabu, 5 februari 2025 pekan lalu mengatakan, kepala daerah yang telah terpilih tidak diizinkan menambah pegawai.
baca juga:17 kepala daerah terpilih di sumsel usai dilantik presiden lanjut retreat di lembah tidar akmil
baca juga:tanggal pelantikan kepala daerah di sumsel berubah lagi, ini perkiraan yang baik dilantiknya 
jika gubernur, bupati, atau wali kota tetap melakukan hal tersebut akan ada konsekuensi serius.
menurut prof. zudan, jumlah pegawai administrasi di daerah saat ini sudah cukup banyak, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas.
tenaga ahli sebenarnya telah tersedia di setiap organisasi perangkat daerah (opd), tetapi masih sering terjadi perekrutan tambahan demi memenuhi kepentingan politik kepala daerah, terutama untuk mengakomodasi tim sukses pilkada.
ditegaskannya, meski sering kali ada alasan kekurangan anggaran, tapi tetap mengangkat staf khusus, tim pakar atau tenaga ahli.
baca juga:kepala daerah yang baru usai dilantik presiden ri, bisa langsung mutasi pejabat daerah
baca juga:begini agenda walikota lubuk linggau h rachmat hidayat pasca dilantik presiden prabowo 
praktik demikian ini harus dihentikan.
berdasarkan data bkn ri, jumlah tenaga non-asn aktif atau honorer saat ini mencapai 1.789.051 orang.
dari jumlah tersebut, sebanyak 668.452 orang telah lulus seleksi pppk 2024 tahap pertama, sementara 207.459 orang yang tidak lolos pada tahap pertama masih memiliki kesempatan mengikuti seleksi tahap kedua.
lebih lanjut, prof. zudan menegaskan bahwa jika ada kepala daerah yang ingin menambah pegawai, mereka harus mengikuti mekanisme resmi melalui seleksi cpns.
baca juga:bupati terpilih dilantik presiden 17 -20 februari, kpu musi rawas : belum ada undangan
baca juga:pelantikan bupati musi rawas terpilih ditunda, sekda ungkap hal baru
rekrutmen ini akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, seperti tenaga dokter spesialis, lulusan s1, s2, dan s3.
ditambahkannya, pemerintah akan membuka kembali seleksi cpns untuk posisi tertentu yang memang dibutuhkan.
tapi, pengangkatan staf khusus, pakar atau tenaga ahli di luar mekanisme resmi tidak diperkenankan.
dengan adanya kebijakan ini, pemerintah pusat berharap dapat meningkatkan efisiensi anggaran serta profesionalisme tenaga kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 15 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan