Mahasiswa Cemas KIP Kuliah Terpangkas dan UKT Naik, Begini Penjelasan Menkeu

Satryo Brodjonegoro Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi- Foto : Detik-
KORANLINGGAUPOS.ID - Orang tua / wali dan mahasiswa khawatir ada pemotongan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Menjawab kecemasan itu, Satryo Brodjonegoro Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menjelaskan, tidak adanya pemotongan anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Satryo menjelaskan, pendidikan adalah hak semua warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah.
Menurutnya, KIP Kuliah diwacanakan terkena pemangkasan mencapai Rp 1,31 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
BACA JUGA:PPI Curug Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri 2025/2026
Dilansir dari Detik Edukasi, Satryo mengatakan tidak jadinya pemotongan anggaran KIP Kuliah selaras dengan UKT (Uang Kuliah Tinggi) tidak naik, tiap PTN tak mengalami kenaikan UKT pada tahun 2025.
Dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah sehingga UKT tidak naik.
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bahwa anggaran pendidikan akan tetap disalurkan untuk KIP Kuliah, total anggaran Rp 14,70 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 1.040.192 mahasiswa mahasiswi.
Sri Mulyani mengatakan, pemangkasan anggaran di Kemenditisaintek tak menyasar beasiswa lain seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB) serta tenaga kependidikan dan beasiswa dosen.
BACA JUGA:Mahasiswa Siap-siap Bisa Saja UKT dan Uang Kuliah di PTS Naik
BACA JUGA:Biaya Kuliah Makin Ringan, UIN Al-Azhaar Lubuk Linggau Siapkan 3 Beasiswa untuk Mahasiswa Baru 2025
Menurut Menkeu, beasiswa tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai dengan alokasi pagu anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan Kementerian Keuangan, Kemendiktisaintek dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menkeu memastikan, anggaran itu tidak terkena pemotongan dan kurangi.