Penyelenggara Tidak Jujur Picu Konflik

Reporter: Admin iklan |

Editor: Admin |

Rabu , 25 Oct 2023 - 18:29

DISKUSI : Seoarang peserta menyampaikan pertanyaan di Ruang Diskus yang diselenggarakan di Hotel Kito Tebing Tinggi, Rabu (25/10/2023).-Foto: REL -

penyelenggara tidak jujur picu konflik                             linggaupos.bacakoran.co  - polda sumatera selatan (sumsel) dan polres empat lawang mengadakan diskusi. kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menciptakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 yang aman, damai, dan kondusif. 
acara berlangsung di di aula hotel kito tebing tinggi, kabupaten empat lawang, rabu (25/10/2023).  dikutif adari rakyat empat lawang, acara ruang diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) di kabupaten empat lawang. 
mereka bersama-sama berkumpul untuk membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa pemilu dan pilkada tahun 2024 berjalan tanpa hambatan dan kerusuhan.
 
baca juga:wabup serahkan bantuan korban puting beliung 
 
salah satu isu krusial yang mendominasi diskusi adalah ketidakjujuran penyelenggara pemilu sebagai pemicu potensial konflik dalam proses demokrasi. 
penyelenggara pemilu, terutama kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) dan panitia pemungutan suara (pps), menjadi fokus utama dalam upaya menjaga agar pemilu berjalan dengan lancar dan tanpa konflik yang merugikan proses demokrasi. 
salah satu pertanyaan kunci yang diajukan adalah bagaimana memastikan bahwa penyelenggara pemilu bertindak dengan integritas dan adil.
ketua kpu empat lawang, eskan budiman, menyampaikan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga integritas pemilu. 
ia menjelaskan bahwa langkah utama adalah memastikan aturan dan acuan, seperti peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) dan juknis, diikuti dengan benar. 
 
baca juga:hujan deras, tanah longsor timbun jalinsum 
 
selain itu, kpu melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memahami bahwa kpu bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil.
lebih lanjut, budiman juga menekankan pentingnya komunikasi dengan aparat keamanan, seperti polri dan tni, karena kpu tidak dapat menghindari upaya provokasi dan propaganda yang bertujuan untuk merusak integritas penyelenggara pemilu. 
dalam hal terjadi pelanggaran integritas pemilu, lembaga yang berwenang untuk menindaknya adalah badan pengawas pemilu (bawaslu).
diskusi ini juga mencerminkan kekhawatiran tentang penggunaan media sosial selama proses pemilu. 
isu siapa yang dapat melakukan kontrol atas media sosial menjadi perhatian penting. dengan mempertimbangkan kerentanan terhadap disinformasi dan provokasi di dunia maya, upaya untuk mengelola dan mengawasi konten yang beredar di media sosial akan menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas pemilu.
 
baca juga:launching aplikasi 'pentas jaksa'
 
diskusi ini memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama merancang strategi dan tindakan konkret guna memastikan bahwa pemilu 2024 berjalan lancar, adil, dan bebas dari konflik yang dapat merusak demokrasi. 
kesepakatan dan upaya bersama diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dalam mengorganisir pemilu yang berkualitas tinggi.(rel)
 
<<< kembali ke koran <<<

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Linggau Pos Edisi Kamis 26 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan